Waktu Kebanyakan yang Pluralis Memilih Diam

Cara Kita BerIslam di Era Post-Sekuler: Selepas Aksi Bela Islam dan Sejenisnya

Waktu Kebanyakan yang Pluralis Memilih Diam


Indonesia dan Islam tengah Ada di persimpangan jalan. sesudah sukses keluar dari otoritarianisme Orde Baru, Indonesia sekarang tengah Ada dalam tanda-tanya: apakah negeri Muslim terbesar di dunia ini akan sukses menempuh jalan ke tatanan sosial-politik demokratik, atau akan terjatuh ke dalam fundamentalisme?

Hari-hari ini pertanyaan itu mulai makin merisaukan sebab imaginasi soal Indonesia yang demokratik dan Indonesia yang Islam tengah saling dipertengkarkan. Ini terjadi bukan cuma sebab perdebatan soal kompatibilitas antara demokrasi dan Islam belum selesai, atau mengalami jalan buntu, tetapi juga sebab ekspresi-ekspresi politik Soal proses demokratisasi di 1 pihak dan “Islamisasi” di pihak lain tengah ke ke arah yang makin saling menjauh. Paralelisme antara Islam dan demokrasi ternyata baru Adalah harapan yang digemakan dari ruang-ruang dialog akademis. Di luar ruang dialog, kita berhadapan dengan beberapa paradoks, kontradiksi, dan konfrontasi di antara – dan di dalam – keduanya. Indonesia tengah riuh-rendah mengalami kemelut diskursif Soal politik Islam dan politik demokratisasi.

Semenjak lama karakter Islam di Nusantara dinilai tak sama dengan karakter Islam di wilayah geografi dunia Muslim lainnya. Berinteraksi dengan nyaris seluruh agama besar yang berakar di Barat maupun Timur, bergaul dengan tradisi kebudayaan lokal yang terlalu bermacam, dan bersilangan dengan bermacam arus power sejarah yang silih-berganti sampai Saat ini, Islam di Indonesia mempunyai pengalaman kultural yang panjang dengan pluralisme. Sebab penjelajahan hitoris inilah Islam Indonesia dipercaya sudah mewarisi watak moderat dan toleran. Ini misalnya dibuktikan dengan bagian pengalaman politik terpenting keterlibatan Islam dalam perumusan dasar negara: kerelaan menanggalkan tujuh kalimat Piagam Jakarta.

Pengalaman ini membuktikan sikap akomodasionisme Islam kepada sekularisme politik.

Tetapi seperti ini, penghadap-hadapan Islam politik pada masa lalu kepada otoritarianisme Orde Baru mengandung komplikasi paradoksal yang menempatknannya pada posisi antara oposisionalisme dan kompromisme. Di 1 pihak, oposisionalisme sudah mengakibatkan terjadinya marginalisasi ekonomi dan politik; tapi di pihak lain kompromisme sudah membikin Islam terus bertahan dalam ruang pergulatan kultural.

Tetapi persis di tengah-tengah dialektik seperti itu dialog antara Islam dengan modernitas dan gagasan-gagasan Soal demokrasi politik juga cukup berkembang dengan dengan intensif. Jelaslah bahwa selama 3 dasawarsa di bawah Orde Baru, ekspresi-ekspresi sosial-politik Islam mengalami divergensi yang amat bermacam – sebuah situasi yang baru disadari lalu membentuk Kemajuan seterusnya di bawah era reformasi.

hingga sejauh itu orang masih percaya bahwa walaupun diwarnai oleh pertarungan internal dalam memperebutkan wacana-wacana politik dan keagamaan, secara keseluruhan Islam Indonesia dinilai dapat memberi landasan kultural bagi pluralisme, toleransi dan inklusivisme, serta beberapa derajat sekularisme politik, bagi munculnya sistem demokrasi yang dibayangkan. Dalam gambaran seperti itu, ada beberapa optimisme bahwa kategori Islam yang lebih kompatibel dengan demokrasi akan lahir dari Indonesia.

Multi-Diskursus Islam Indonesia

Semenjak Orde Baru tumbang dan Indonesia mengalami proses demokratisasi pada awal abad ini, ekspresi-ekspresi Islam sejatinya bergerak dalam spektrum yang luas, mulai dari oposisionalisme radikal-fundamentalis; akomodasionisme – yang konservatif, moderat, maupun progresif; sampai ke posisi integrasionis dengan politik sekular-liberal.

Sebagian dari ekspresi-ekepresi ini – di bawah sistem politik demokratis pasca Orde Baru – digaungkan melalui pelembagaan partai-partai Islam; sebagian tetap mengambil bentuk selaku wacana-wacana terbuka di ruang publik; dan sebagian lainnya lagi diwujudkan jadi suara-suara bising melalui kelompok-kelompok penekan yang terlalu vokal. Ketiga bentuk ekspresi politik Islam itu, pada kenyataannya seringkali mewakili divergensi internal ummat Islam Indonesia. Lebih spesial lagi fenomena ini juga mencerminkan antagonisme intra Islam dalam hubungannya dengan sikap mereka kepada tatanan politik nasional dengan sistem demokrasi.

Partai-partai Islam di parlemen sebagian besar mewakili kepentingan-kepentingan kubu Islam konservatif yang umumnya berwatak eksklusif. Mereka berakomodasi dengan sistem politik demokratis dan menjalankan fungsi representasi melalui mekanisme dan prosedur demokrasi. Di antara partai-partai Islam ini ada yang masih mempunyai fantasi ideologis bahwa Indonesia mesti jadi negara Islam seperti yang diamanatkan Piagam Jakarta.

Kubu-kelompok penekan non-partai sebagian besar berkembang menuruti logika kepentingan komunal kaum Muslim pinggiran, yaitu pinggiran secara sosial-ekonomis maupun ideologis. Berwatak konservatif secara keagamaan maupun politik, mereka ini tidak mau atau tidak sanggup masuk ke dalam sistem demokrasi, dan lebih memilih jadi kelompok-kelompok penekan, tidak jarang menjalankan praktek aksi anarkis dalam gerakan sosial-keagamaannya. Di antara mereka ada juga yang jadi cabang dari gerakan internasional yang secara terang-terangan Tidak mau demokrasi, Tidak mau negara-bangsa, dan mendambakan tegaknya kekuasaan Islam global di bawah kepemimpinan kekhalifahan.

Sementara itu corak diskursif Islam yang lebih moderat dan lebih “a-politis” berakar pada kelompok-kelompok Islam tradisional yang misalnya terhimpun dalam organisasi-organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Pada kenyataannya jemaah 2 organisasi besar ini tidaklah terikat seketat hubungan-hubungan yang bersifat hirarkis. Dalam orientasi politik maupun ideologis, jemaah ke-2 organisasi itu bersifat cair.

Di luar itu ialah ummat yang mengambang. Mereka ini mewakili apa yang sering disebut “silent-majority;” yang secara politis maupun ideologis juga secair jamaah-jamaah organisasi sosial Islam mainstream seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dalam beberapa hal mereka ini juga mewakili pandangan sekular yang Sepakat pemisahan domain agama dari domain politik dan kenegaraan. Dalam pandangan-dunia mereka, religiositas lebih dinilai Ada di wilayah personal daripada wilayah sosial-politik.

Demikianlah, ke-4 ekspresi diskursif sosial-politik keagamaan di kalangan ummat Islam Indonesia itu seringkali bersaling-silang sesama mereka sendiri. Kontroversi internal ini sekarang jadi lebih mencolok tatkala kelompok-kelompok fundamentalis makin vokal mengekspresikan sikap-sikapnya yang eksklusif dan radikal dalam memajukan kepentingan mereka.

Merevitalisasi  the Silent Majority, Berhadapan dengan Agresivitas Fundamentalisme

Selama sepuluh terakhir ini tampak bahwa agresivitas kelompok-kelompok fundamentalis sudah menciptakan suasana ketegangan bukan cuma dengan kelompok-kelompok agama lain, tetapi juga dengan sesama organisasi Islam. Perkara penyerbuan kepada gereja dan para pendetanya, tuntutan penurunan patung Buddha, tuntutan larangan pertunjukan wayang, di samping tindakan-tindakan aksi anarkis kepada Ahmadiyah dan Syiah, Adalah contoh-contoh yang mempertunjukkan tindakan mereka yang telah terlalu keterlaluan. Di bawah agresivitas fundamentalis, Indonesia seperti tengah tenggelam ke dalam radikalisme keagamaan.

Yang lebih serius dari itu ialah bahwa negara Saat ini mulai didikte untuk menyokong dan memfasilitasi kepentingan-kepentingan mereka. Persis di tengah-tengah suasana seperti ini, mereka juga mulai memanipulasi citra soal Islam selaku agama aksi anarkis, supremasis, anti-pluralis, eksklusif, dan komunalistik. Citra Islam yang seperti itu Saat ini juga mulai menimbulkan resistensi berupa munculnya sentimen-sentimen Islamophobia.

Tetapi di atas semuanya, kekuatiran yang lebih mendalam semestinya Penting ditujukan untuk sikap diam dan pasif dari kelompok-kelompok Muslim mainstream. Sikap diam kebanyakan Muslim dapat disalahtafsirkan selaku tanda persetujuan kepada tindakan-tindakan agresif kaum fundamentalis. Padahal – sebab sikap moderat dan pluralis mereka – salah-tafsir seperti itu sejatinya tidak Penting dan tidak mesti terjadi.

Memotivasi dan membikin kebanyakan yang diam itu bicara, sekarang jadi kebutuhan dan Kewajiban. Diskursus Islam yang moderat dan pluralis mesti diangkat ke permukaan. Dengan menjelaskan ini, yang dimaksud sesungguhnya ialah merevitalisasi diskursus Islam yang pro-pluralisme, pro-demokrasi, yang menjunjung rasionalitas politik pemisahan agama dari negara, pro-keadaban, pro etika publik, pro-kemanusiaan, dan singkatnya sejenis Islam yang berorientasi pada cita-cita kemaslahatan nasional. ***

Source by Ahmad Naufal

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.