UNBK Akan Diperluas hingga Daerah Terpencil

UNBK Bakal Diperluas sampai Daerah Terpencil

JAKARTA – Pemerintah bakal memperluas penyelenggaraan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), terutama untuk daerah-daerah terpencil. Karena, sampai sekarang baru 19 provinsi di seluruh Indonesia yang siap melakukan 100% UNBK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy menjelaskan, belum seluruh provinsi siap 100% menjalankan UNBK. Sebab itu, katanya, pemerintah bakal memberikan afirmasi kepada daerah yang belum siap, terutama di daerah terpencil supaya seluruh daerah siap 100% menggelar UNBK.

“Tentu saja daerah terpencil itu bakal kita beri prioritas untuk tahun depan. Kita berikan bantuan yang dibutuhkan untuk segera memenuhi ketentuan yang memenuhi standar sehingga bisa melaksanakan UNBK,” tandas Muhadjir di Jakarta, Kamis (5/4/2018).

menurutnya, afirmasi semestinya memang diberikan kepada daerah pinggiran. Karena, permasalahan UNBK di Pulau Jawa sudah dinilai selesai sebab kebanyakan sudah berjalan. Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang ini pun menyampaikan bahwa daerah yang masih melakukan UN Kertas Pensil (UNKP) bakal diberi perhatian spesial.

menurutnya, sebetulnya sekolah di kawasan perbatasan sudah berbagai yang menyelenggarakan UNBK. Misalnya saja, tahun lalu saat dia berkunjung menuju Maluku, SMK di sana sebenarnya sudah siap melakukan UNBK. “Tetapi, ada keputusan dari pemda bahwa seluruh masih wajib UNKP tahun sekarang. Menjadi, tahun sekarang aku minta seluruh sekolah yang sudah siap tak boleh diseragamkan. Jika memang pemprov bakal menetapkan UNKP, supaya siswa yang sudah siap UNBK jangan dicegah,” katanya.

Muhadjir menargetkan, tahun depan UNBK bakal sudah dijalankan 100% di seluruh Indonesia. Selain melaksanakan afirmasi terutama di sekolah SMP yang berada di daerah terpencil, Kemendikbud pun telah bekerja sama dengan PT PLN dan Telkomsel untuk mendukung infrastruktur jaringan dan daya listriknya. Sementara untuk kontrol pun sudah melibatkan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Ombudsman RI.

Sementara itu, penyelenggaraan UN 2018 jenjang pendidikan sekolah menengah kejuruan (SMK) sampai hari terakhir kemarin berjalan lancar. Kepala Badan Pemeriksaan dan Pengembangan (Kabalitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno ketika memantau penyelenggaraan UNBK di SMK Negeri 1 Depok dan SMK Taruna Bhakti Depok menjelaskan, cuma ada sedikit rintangan yang terjadi dalam penyelenggaraan UNBK, yaitu listrik padam.

“Tetapi Alhamdulillah, dengan kerja sama yang bagus antara kepala dinas, kepala sekolah, dan PLN, rintangan tersebut cepat teratasi sehingga tak mengganggu penyelenggaraan UN BK,” ujarnya.

Terkait isu kebocoran soal UNBK, Totok menyatakan, hal tersebut tak ditemukan di lapangan. “Untuk itu, aku menginginkan para siswa tak terpengaruh dengan isu-isu kebocoran soal ini sebab dalam penyelenggaraan UNBK prinsipnya setiap siswa bakal mengerjakan soal yang berbeda-beda,” ujarnya.

Loading...
loading...

Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suryadi menjelaskan, penyelenggaraan UN SMK tahun sekarang tak sama dengan tahun lalu. Tahun lalu penyelenggaraan UN SMK terdapat uji kompetensi dan ujian teori. Tahun sekarang, penyelenggaraan ujian cuma teori kejuruan. Menjadi, 100% teori diukur dari UN. “Untuk kompetensi keahliannya diukur melalui uji kompetensi yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) ataupun Jagat Usaha dan Jagat Industri (DUDI),” paparnya.

Dia mencontohkan penyelenggaraan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Depok. Sekolah tersebut telah bekerja sama dengan DUDI dari PT Astra Internasional Tbk dan Mitsubishi. “Dengan begini, uji kompetensi dilaksanakan oleh mereka sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh jagat kerja,” ujarnya.

Bambang menginginkan penyelenggaraan UN SMK yang berkualitas dan berintegritas bisa memberikan pengakuan terhadap kualitas siswa SMK dalam jagat usaha dan jagat industri. “Jika penyelenggaraan sudah berintegritas dan hasil yang berkualitas, maka pihak jagat usaha dan jagat industri bakal mengakui kompetensi lulusan SMK,” paparnya.

Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Heru Purnomo menjelaskan, pemantauan UN SMK yang dilaksanakan pihaknya kali ini diperkirakan bakal didominasi oleh laporan rintangan teknis sebelum dan ketika penyelenggaraan. Misalnya keterbatasan hitungan total komputer sebagaimana terjadi di bagian sekolah di Bima yang cuma mempunyai 5 unit komputer dan ada bantuan dari Dinas Dikbud NTB sebanyak 23 unit. Hitungan total ini masih jauh dari kebutuhan keseluruhan sebanyak 63 unit. Kekurangannya lantas dipenuhi melalui menuju r ja sama dengan sekolah terdekat, sebagaimana pinjam menuju SMP atau SMA.

FSGI sudah membuka posko pengaduan UNBK semenjak pertengahan Maret 2018 dan direncanakan sampai usai UNBK akhir April 2018. Pada tahap persiapan UNBK, FSGI berbagai menerima laporan kekurangan sarana prasarana, khususnya komputer consumer. Berbagai daerah mengatasi kekurangan ini dengan memanfaatkan adanya perbedaan jadwal antarjenjang, sebagaimana Dikbud Provinsi NTB yang berkoordinasi dengan Kemenag dan dikbud kabupaten/kota supaya sekolah bisa saling meminjam komputer antarjenjang yang tak sama jadwal UNBK-nya.

(amm)

Loading...

Source

loading...

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :