Tulisan Gus Dur: Kongres Ummat Islam, Mencari Format Hubungan Agama Dengan Negara

Tulisan Gus Dur: Kongres Umat Islam, Mencari Format Hubungan Agama Dengan Negara
Loading...

Tulisan Gus Dur: Kongres Ummat Islam, Mencari Format Hubungan Agama Dengan Negara


TULISAN ini dibuat beberapa hari menjelang dimulainya kejadian penting, ialah Kongres Ummat Islam. Dikatakan penting, sebab adanya kegagalan Kongres Ummat Islam yang lalu, sebab terpecahbelahnya ummat Islam di negeri kita.

Bagian hal yang menarik perhatian dari penyelenggaraan kongres ini ialah sifatnya yang berkelir ekshortatif. Dimaksudkan dengan itu, himbauan supaya ummat Islam melupakan perbedaan antara mereka demi target bareng li i’laa’i kalimaatillahi hiyal ‘ulyaa (sebuah bentuk pemberian atas nama Tuhan Adalah penyelarasan sifat Allah selaku Tuhan yang tinggi) di antara kita ialah watak agama kita.

Legitimasi bahwa perjuangan wajib diredusir sampai ke batas Terbawah, memperlihatkan bahwa perjuangan Islam di Indonesia masih Ada pada mereka yang belum berlebihan jauh beranjak dari zaman Walisongo. Kita masih pada tahap penegakan tauhid (ke-Esaan Allah) dan belum jauh beranjak dari sana.

Segala macam ujaran, sikap, penjelasan, maupun kata-kata lain mengenai hal hal-hal di luar tauhid kita pertentangkan dengan tajam. Ziarah kubur ke wali-wali, misalnya, juga masih kita pertentangkan dengan tajam, sebagian bahkan menjelaskan hal itu selaku tindakan menentang Islam. Meninggikan kedudukan orang-orang yang diberi keistimewaan atau ilmu-ilmu tertentu oleh Allah SWT, dinilai selaku tindakan menghancur-leburkan Islam dari dalam. Bahkan sesama muslim saling menghabisi sebab perbedaan paham, seperti yang terjadi di Banyuwangi dan di beberapa tempat lainnya.

Seperti ini pula, penguburan mayat orang-orang yang memperhatikan kesucian Islam dan mempertahankan prinsip-prinsip agama itu, dinilai bukan selaku apa-apa dan sesuatu yang wajar saja. Terlalu sesuai dengan kondisi alam dan amat wajar dalam kehidupan warga. Jika seluruh yang senantiasa mengritik warga meninggalnya pun tidak ada yang memperhatikannya. Jadi, jika tidak ada yang mengantarkan jenazah mereka, hal itu ialah suatu kewajaran.

***

BAGI pengamat seperti kita, hal itu malah memperlihatkan ketidakwajaran. Kaum pembaharu (reformers) yang tidak memperoleh tempat dalam kehidupan warga, malah memperlihatkan keliatan ajaran yang hendak diperbarui itu. Dengan kata lain, di sini, kecilnya hasil yang dipertunjukkan oleh proses pembaruan itu sendiri. hingga berapa lama ketegangan itu bertahan dalam sebuah warga?

Kita memerlukan otokritik, otokritik orang Islam kepada agamanya.Dan sungguh, sekali-kali melaksanakan otokritik sungguh hal yang amat penting. Tanpa itu, kita tidak akan pernah tahu kapan terjerembab. Tahu-tahu, kita telah Ada dalam lubang perangkap sejarah. Tetapi otokritik mampu menimbulkan kemarahan, bahkan, yang ingin melaksanakan Pergantian (reformers) seringkali lebih besar kemarahannya, seperti beberapa kali sudah terbukti dalam sejarah.

***

SEJAK kaum muda terlibat dalam Pertempuran melawan kaum tua dalam tahun 1821, di Sumatera Barat, pertentangan itu jadi bagian dari perbenturan terbuka antargolongan, di negeri kita. Lahirnya jam’iyyah al-Khairiyyah diimbangi oleh Al-Irsyad, di kalangan kaum peranakan Arab. Pesantren-pesantren Nahdlatul Ulama (NU) memperoleh persaingan terbuka dari sekolah-sekolah umum Muhammadiyah. Dan, lahirnya Ansor juga bukankah bentuk lain lahirnya Hisbul Wathan (HW)?

loading...

Bermacam-macam gerakan yang masing-masing mewakili kepentingan sempit itu untuk sementara waktu agak terjembatani dengan kehadiran bareng antara NU dan Muhammadiyah dalam gerakan Islam Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia). Hal-hal kecil seperti pengguguran Piagam Jakarta dari UUD 1945, ternyata tidak menggoyangkan ummat Islam sama sekali. Tetapi, mereka tampak berantakan tatkala wajib menjawab pertanyaan; hubungan Islam dengan negara (state). Bagi gerakan baru Islam, hal itu bersifat esensial dan wajib ditegakkan. Mereka yang tidak mau secara legal menetapkan Imam Islam selaku kepala negara dengan sendirinya wajib dikeluarkan dari gerakan Islam itu. Tengah sebaliknya, mereka yang menyaksikan hal itu selaku sesuatu yang terjadi secara natural – tanpa wajib dirumuskan secara legal – malah memperlihatkan keluwesan sikap yang wajib dihargai.

Demikianlah, bahwa perbedaan pandangan itu sudah seperti ini lama berkembang. Hal-hal semacam inilah, yang semenjak dulu menggagalkan tiap usaha menyelenggarakan kongres di kalangan kaum muslimin di Indonesia. Hal yang paling menghantui pemikiran kaum muslimin di Indonesia ialah Kewajiban merumuskan hubungan antara agama dengan negara. Ini, dikarenakan keadaan sebenarnya, bahwa Islam ialah agama hukum. Sebuah agama hukum haruslah menentukan dengan rinci hubungan antara negara dengan hukum itu sendiri. Jika tidak seperti ini, ajaran Islam yang berupa hukum-hukum agama tidak akan terlaksana dengan baik dalam kehidupan.

Karenanya, sangatlah menarik untuk menyaksikan bahwa 5 atau enam partai, sekarang tengah memperebutkan kategori hubungan antara negara dengan Islam. Manakah di antara pola-pola mereka yang akan jadi kelir di masa yang akan datang? Dan, hasil Kongres Ummat Islam ke 1, di Jakarta ini, akan Ikut menentukan hal ini.

Pada garis besarnya, ada 3 macam responsi dalam hubungan antara Islam dengan negara (state). Dan, pada garis besarnya, ketiga responsi itu bisa disebut responsi Integratif, responsi Fakultatif dan responsi Konfrontatif.

Dalam responsi integratif, Islam sama sekali menghilangkan kedudukan formalnya dan sama sekali tidak menghubungkan ajaran agama dengan urusan kenegaraan. Hubungan antara kehidupan mereka dengan negara ditetapkan oleh pola hidup kemasyarakatan yang mereka ikuti. Dengan kata lain, jika mereka jadi muslim yang sesuai dengan standar, itu terjadi sebab back-ground pendidikan dan kultural masing-masing.

Untuk yang ke-2, kalau power mereka cukup besar di parlemen atau di MPR, kaum muslimin/wakil-wakil gerakan Islam, akan berusaha membikin perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Jika tidak, mereka juga tidak memaksakan, melainkan menerima aturan yang dinilai tak sama dari ajaran Islam.

Sifat Konfrontatif semenjak awal Tidak mau kehadiran hal-hal yang dinilai “tidak Islami”. Lalu, manakah di antara ketiga sikap itu yang akan dominan dalam Kongres Ummat Islam yang sekarang tengah berlangsung? Penulis rasa, dalam respon kepada pertanyaan seperti inilah amat tergantung jalannya Kongres Ummat Islam ke-1 ini. Bukan kepada respon problem siapa yang akan jadi presiden dan sebagainya. Akhirnya, semoga kongres ini berlangsung dengan tertib dan lancar.

Sumber: KOMPAS Kamis, 05-11-1998.

loading...

Source by Ahmad Naufal

Loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :