Tulisan Gus Dur: Islam, Negara dan Rasa Keadilan

Tulisan Gus Dur: Islam, Negara dan Rasa Keadilan
Loading...

Tulisan Gus Dur: Islam, Negara dan Rasa Keadilan


Dalam ke-2 sumber tekstual kitab suci Al-qur’an Soal keadilan, tampak tampak dengan terang bagaimana keadilan bisa ditegakkan,  baik dari problem prinsip sampai  prosedurnya. Dari sudut ide, umpamanya, kitab suci Al-qur’an mengumumkan; “wahai orang-orang yang beriman, tegakkan keadilan dan jadilah saksi-saksi bagi Allah, walaupun Soal diri Anda semua sendiri” (Yaa ayyuha al-ladzina aamanuu kuunu qawwamiina bi al-qisthi syuhadaa’a li Allahi walau ‘ala anfusikum). Dari ayat ini tampak terang bahwa, rasa keadilan jadi titik sentral dalam Islam.

Adapun dari sudut prosedur, kitab suci Al-qur’an mengumumkan; “kalau Anda semua saling berhutang, maka hendaknya Anda semua gunakan tanda-tanda tertulis” (idza tadayyantum fa’ukatibuhu). Dalam hal ini, rasa keadilan  wajib ditegakkan dengan bukti tertulis, sehingga tidak bisa dipungkiri oleh orang beberapa. Secara prosedural, hal ini juga dijalankan dalam masarakat bertehnologi maju, sehingga Image yang ada selama ini mengumumkan bahwa Islam ialah agama yang terlalu tertinggal bisa dihilangkan.

Seperti ini pula, seorang hakim tidak bisa lepas dari tuntutan keadilan ini, seperti yang  dikemukakan  oleh sebuah  hadits; “kalau seorang hakim ragu-ragu soal kekhilafan seorang terdakwa, maka ia tidak boleh memvonis mati, karena ditakutkan ia bisa berbuat kekhilafan. Jadi, aspek-aspek keadilan itu bersifat menyeluruh, meliputi prinsip, prosedur dan pelaksanaannya.

*****

Apa yang dikemukakan di atas, ialah aspek-aspek yang terkandung dalam problem mikro. Dalam beberapa hal,  keadilan mikro itu seluruhnya tergantung dari bangunan mikro sistem kemasyarakatan yang ditegakkan. Dalam hal ini, prinsip keadilan juga bisa dilihat secara makro dalam Islam. Beberapa ungkapan dari sumber-sumber tertulis yang  memungkinkan adanya penafsiran makro yang berdasar rasa keadilan bagi ummat manusia. Ungkapan dalam hadits; “tangan yang memberi lebih baik dari pada tangan yang menerima” (al- yadu al u’lya khairun min al yadi al sufya), terang memperlihatkan adanya Kewajiban dipeliharanya keadilan dalam hubungan antara negara kreditor untuk debitur.  Sayangnya, hal ini bahkan tidak Ada dalam tata ekonomi modern kita di semua dunia waktu ini.

Pengertian makro, juga tampak dalam Kewajiban bagi para pemimpin negara/masarakat untuk menunaikan tugas membawa kesejahteraan. Ushul Figh mengumumkan; “langkah dan keputusan strategi pemimpin atas rakyat yang dipimpin terkait langsung untuk kesejahteraan rakyat yang dipimpin” (tasyarraful al-Imam a’la al ra’iyyah manuutun bi al-maslahah). Artinya, kesejahteraan  masarakat itu tidak akan bisa tercapai, kalau wawasan keadilan tidak tercermin dalam kesejahteraan semua penduduk masarakat, melainkan cuma untuk sebagian saja.

Seperti ini jadi terang,  bahwa Islam menghendaki kesejahteraan bagi semua member masarakat dan hal itu tidak akan tercapai tanpa keadilan yang terwujud secara kongrit. Ini terlalu penting untuk diperhatikan sebab kebanyakan di negeri-negeri muslim, seorang penguasa senantiasa menikmati kekayaan berlimpah, sementara kaum miskin tidak punya apa-apa. Akhirnya, kehidupan mereka seperti terombang-ambing di tengah banyaknya produk-produk murah yang dijagokan oleh para pemilik modal yang berjumlah terlalu kecil. Ketimpangan situasi seperti itu, dalam kehidupan modern –secara internasional dewasa ini, memperlihatkan bahwa Islam tidak Sepakat kapitalisme klasik yang didasarkan pada prinsip persaingan bebas (laises faire) dalam pergaulan internasional waktu ini.

loading...

*****

Sebab itu, orientasi  pembangunan negara untuk kepentingan penduduk masarakat kebanyakan, haruslah diutamakan dan bukannya pengembangan sumber daya manusia yang tinggi  maupun penguasaan teknis yang memadai bagi modernisasi masarakat kaum muslimin. Dengan kata lain, bukan modernitas yang dikejar melainkan terpenuhinya rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat yang wajib dicapai. Kehidupan modern yang full kenikamtan bagi sekelompok orang bukanlah sesuatu yang dituju Islam, melainkan masarakat sejahtera bagi semua warga. Ini ialah sebuah prinsip yang terlalu menentukan bagi kehidupan sebuah masarakat.

Dalam pengertian ini, asas keseimbangan mengharuskan kita mencari sebuah tuntunan  masarakat yang sungguh-sungguh memperhatikan kesejahteraan orang kebanyakan tanpa mengekang kubu industrialis maupun pemilik modal untuk berkembang. Di sinilah terletak kesanggupan kita untuk menemukan sebuah sistem yang akan menjamin untuk batas waktu tertentu antara kepentingan rakyat kebanyakan dan kepentingan kubu industrialis pemilik modal. Dalam hal ini, sesungguhnya sudah beberapa dicoba untuk menemukan sistem  yang sedemikian itu, tapi semuanya gagal apabila cuma mengandalkan untuk idiologi-idiologi yang ada. Sistem kapitalisme, sosialisme maupun komunisme, misalnya, sudah gagal dalam usaha itu. Cuma jikalau ada modifikasi atas idiologi yang dianut, seperti  Folks Kapitalismus, yang mencoba untuk membikin koreksi atas kapitalisme klasik yang cuma mementingkan persaingan bebas, sebab itu tidak menganggap penting arti rakyat kebanyakan.

Seringkali, koreksi-koreksi itu dikerjakan dengan mencampuradukkan beberapa idiologi di dalam sebuah wawasan yang terlalu umum. Folks kapitalismus/kapitalisme rakyat  mengambil antusias egalitarian dari sosialisme, sedangkan birokrasi komunisme sekarang beberapa mengambil dari kapitalisme klasik, paling tidak Soal cara-cara berkompetisi. Di sini, Islam-pun juga pernah wajib melaksanakan hal yang sama yaitu bernyali mengambil cara-cara antusias idiologi-idiologi lain. Belasan tahun yang lalu, ada ide soal “sosialisme Islam”, yang walaupun gagal berkembang tapi tetap saja wajib dihargai  selaku usaha  dinamisasi agama tersebut. Begitu juga,  pengertian-pengertian dasar kita wajib mengalami Pergantian. Dahulu, pengangguran artinya tiadanya pekerjaan bagi para penduduk negara, sekarang orang yang tidak bekerja  dalam hitungan total  di bawah 3 % dinilai telah bekerja dan hitungan total tersebut tidak dinamai penganggur.

Dengan arti Pergantian tersebut, maka pemahaman kita Soal hubungan antara negara dan warganya juga bersifat dinamis. Kalau negara sanggup mewujudkan kemakmuran warganya pada taraf tertentu, maka hal itu telah dinilai menunaikan kewajiban menciptakan kesejahteraan, sebab negara sanggup menjaga para warganya dengan menjamin taraf kehidupan  pada titik tertentu, –misalnya, melalui asuransi sosial. Ini artinya penciptaan kemakmuran dan keadilan yang, kedua-duanya dijadikan target UUD 1945 telah ditunaikan dengan baik, meski ada sejumlah penduduk negara di bawah 3 % angkatan kerja yang tengah menganggur. Nah, jikalau ini yang dituju oleh sebuah masarakat Islam, untuk ini artinya pula Islam sudah sukses menyejahterakan penduduk negara tanpa jadi sebuah sistem formal. Amat komplek sungguh, tapi cukup berharga untuk direnungkan, bukan?

Jakarta, 31/7/2002
Duta Masarakat Baru

loading...

IslamiDotCo by Ahmad Naufal

Loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :