Terungkap! Inilah Partai-partai Pendukung Setia Ormas Terlarang HTI

Terungkap! Inilah Partai-partai Pendukung Setia Ormas Terlarang HTI

 

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). (REUTERS/Supri)

Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyokong langkah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengajukan banding seusai gugatannya ditolak majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta.

“Sebab menyokong dalam arti itu [banding] ialah hal yang dijamin dalam konstitusi,” kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/5).

Usaha HTI melaksanakan gugatan dan banding atas pencabutan badan hukum, lanjutnya, merupakan bagian dari hak yang dijamin konstitusi dan undang-undang guna berserikat dan berkumpul.

Baca: Rois Syuriah PBNU: Pemerintah Wajib Bersihkan Instansi Negara, Perguruan Tinggi, BUMN dari Eks Pengikut HTI

“Apalagi HTI itu sendiri kan menyampaikan bahwa mereka dalam satu posisi menyokong Pancasila dan UUD 1945,” katanya.

Fadli menyebut pembubaran HTI tak perlu terjadi selama tak ada tindakan yang melawan hukum. Menurut dia, selama ini HTI pun tak pernah melaksanakan perbuatan melawan hukum.

“Harusnya kita menjunjung demokrasi kita itu walaupun dengan perbedaan perbedaan,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto menilai langkah pengajuan banding yang dilaksanakan HTI telah benar. Menurut dia pembubaran HTI melalui instrumen Perppu Ormas telah salah semenjak awal.

Baca: Peran NU seusai HTI Sah Dibubarkan

“Dibubarkan dulu baru mereka mencari keadilan. Harusnya kan negara mengadili dulu, sebagaimana UU ormas dulu harusnya. Tetapi kan Perppu telah disetujui, mau tak mau sekarang memang seluruh ormas tunduk terhadap aturan UU yang terbaru,” kata dia.

Yandri menjelaskan PAN bakal menyokong siapapun, tidak cuma HTI, tetapi seluruh pihak yang mengalami pembubaran tanpa proses pengadilan selaku imbas dari UU Ormas.

“Menurut aku memang itu tak benar tak adil, kenapa dibubarkan dulu baru disuruh menuju pengadilan. Nah itu logika terbalik. Tetapi ya telah lah kami waktu itu kalah kan,” ujarnya.

Senada, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjelaskan keputusan majelis hakim yang menolak gugatan HTI wajib dihormati. Akan tetapi, dia menyarankan HTI mengajukan banding.

“PKS menyerahkan pada HTI tapi guna menjaga kebebasan berkumpul dan berserikat sebaiknya HTI banding,” kata Mardani ketika dihubungi terpisah.

PTUN DKI Jakarta sebelumnya menolak gugatan HTI soal pembubaran organisasi massa tersebut oleh pemerintah. Dengan ditolaknya gugatan tersebut, HTI dinyatakan selaku organisasi terlarang di Indonesia.

“Menolak gugatan penguggat (HTI) guna seluruhnya,” kata hakim ketua Tri Cahya Indra Permana ketika membacakan putusan dalam sidang di PTUN, Jakarta.

Dengan begini, HTI tetap berstatus ormas terlarang di Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 soal pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 soal pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

(cnnindonesia/ suaraislam)

(function(d, s, id) {
var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];
if (d.getElementById(id)) return;
js = d.createElement(s); js.id = id;
js.src = “http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1&appId=1140914719296799”;
fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);
}(document, ‘script’, ‘facebook-jssdk’));

Terungkap! Inilah Partai-partai Pendukung Setia Ormas Terlarang HTI

Source

You might like

About the Author: Ahmad Zaini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.