sesudah Cebong, Kampret, dan Sapi, Apa yang Tersisa?

sesudah Cebong, Kampret, dan Sapi, Apa yang Tersisa?

Desember 1993, sebuah gambar muncul di halaman pertama media milik kubu Hutu di Rwanda. Tertulis besar dan terang di situ “What Weapon Can We Use to Defeat the Inyenzi (kecoa dalam bahasa Tutsi) Once and for All?” Banyak bulan lalu, genosida terjadi, meski ini bukan sebuah patahan kejadian tanpa konteks. Sebagaimana dibabar Judi Rever dalam “In Praise of Blood”, fakta mempertunjukkan pemberontak Rwandan Patriotic Front (RPF) yang kebanyakan Tutsi dan didukung Uganda dan Washington pun melaksanakan pembunuhan masal yang tidak kalah keji. Tetapi pesan penting dari sejarah kelam ini tetap layak dikenang: hati-hatilah dalam berkata-kata!

Terkesan sepele, mempergunakan kata ‘kecoa’ akan tetapi dampaknya tidak terduga: ratusan ribu nyawa melayang sia-sia. Lalu kenapa kita pun suka bermain-main dengan ragam istilah hewani: cebong, kampret, kecoa, atau sapi? Apakah kita menyadari implikasi yang sanggup sedemikian buruk? Memang Indonesia bukan Rwanda, tidak perlu ada kekuatiran soal genosida. Tetapi poin perlunya bukan itu. Kenapa kita tidak mulai melarang demi berlebihan mudah mengobral kata-kata yang berkemungkinan besar membikin luka dan melanggengkan ketegangan, bahkan menciptakan permusuhan? Apakah perbedaan politik lalu absah sebagai pembenaran demi menista dan menegasi eksistensi liyan?

Terang, bangsa ini didirikan di atas imajinasi kolektif, yaitu kesamaan nasib dan cita-cita. Perbedaan di antara para pendiri bangsa ialah fakta – baik suku, agama, ideologi – akan tetapi itu bukan halangan, bahkan sebagai modal kuat demi bersatu dan bekerja sama. Lalu sekarang kita hendak mengoyaknya? Berguru pada praktik relasi antarpendiri bangsa, kekaguman kita bakal memuncak waktu kita tidak sekalipun mendapati ketegangan dan perbedaan amat tajam mereka selesaikan dengan ungkapan ‘dungu’ atau ‘tolol’ misalnya. Entah lantaran istilah itu belum dikenal kala itu, atau memang para pendiri Republik yang bijak bestari dan ugahari itu tidak mempunyai idiom itu. Ada adab dalam beda, dan persis itulah yang menghilang hari-hari ini.

Ucapan-ucapan hewani yang bernada merendahkan direproduksi, dugaan saya, selain demi menutup pintu dialog juga demi membikin garis batas ‘aku-kamu’ atau ‘kami-mereka’ secara terang dan tegas. Kita tidak sadar implikasinya: melalaikan eksistensi dan merendahkan martabat sesama. Lalu kita kehilangan ciri khas Indonesia: kekitaan. Sebuah kekayaan, yang oleh Fuad Hassan disebut khas Indonesia lantaran tidak ada bangsa lain memilikinya. Kita bukan tidak sadar menciptakannya dan wajib merawat dan menghidupinya. Ruang publik menciptakan ironi: perayaan kebebasan itu tidak dibarengi sikap etis yang memadai. Bahkan kerap jemari ini bertindak melampaui kecepatan bernalar. Kita diam-diam memupuk perilaku pengecut: menyiram bara lalu mengelak dan bersembunyi dalam anonimitas.

Percakapan di media sosial kian riuh dan gaduh. Banjir info yang sedemikian dahsyat tidak meninggalkan waktu dan jarak demi bercermin dan merenung. Enggak terasa kita pun kian terkotak-kotak, berkumpul secara alamiah dengan teman yang punya gagasan, warna, dan pilihan sama. Algoritma menuntun kita kian kerdil dan picik. Group-group WhatsApp menjamur, akan tetapi kian homogen dan dangkal. Dan sialnya, kita terpuaskan waktu melampiaskan kecemasan atau aspirasi di depan fora yang isinya seragam. Sebab kita tidak butuh dialog, lawan debat, atau konfrontasi ide. Kita butuh ketenangan, afirmasi, dan sokongan.

Apapun, kita butuh jalan keluar. Kalau cara terbaik merawat masa depan ialah dengan berguru dan memeluk masa lalu, maka belajar pada para guru bangsa seyogianya sebagai pilihan pertama. Kita pernah mempunyai negarawan-negarawan paripurna dan sempurna. Mereka dididik oleh budaya baca yang hebat dan ditempa oleh pergumulan fisik yang dahsyat. Enggak perlu muluk-muluk bicara soal mimpi Indonesia di masa depan, akan tetapi merenung apakah kita masih layak disebut satu bangsa, kalau terus mengoyak diri dengan perendahan sesama anak bangsa. Kenapa kita sulit menghargai prestasi dan pencapaian orang lain? Kenapa kita kerap terburu-buru ingin menghakimi, bukan diam dan tekun menguping?

Boleh jadi kita kehabisan stok negarawan. Tetapi media sosial bahkan memberi kesempatan bagi tiap orang sebagai pahlawan, terkenal, dan dinilai baik. Kita musti mengembalikan ‘yang sosial’ pada media sosial, supaya ketegangan itu tidak banyak melentur dan aksi anarkis hati melunak. Saya dan Anda barangkali bukan pengamat yang baik dan berpretensi paham apa yang terjadi. Selaku pelaku, tentu saja tiap kita tidak bakal luput dari irasionalitas dan emosi, sebagai bagian dari problem. Barangkali sekarang saatnya kita memulai dari diri kita dengan berhemat kata-kata kalau itu berkemungkinan besar menimbulkan luka.

Saatnya kita merawat taman keragaman yang diwariskan pada kita, dengan kesediaan menenggang dan menerima liyan, apa adanya – tentu saja dalam bingkai nilai dan visi kebangsaan yang disepakati. Ruang-ruang perjumpaan ragawi yang dipenuhi ekspresi alami perlu diperbanyak, selaku alternatif media sosial. Kita musti percaya sanggup dan ingin melakukannya. Melampaui segala intrik, mari kembalikan politik dan ruang publik pada marwahnya, selaku sarana meraih kebaikan bersama-sama, bukan cuma segelintir orang atau kubu tertentu, sebab kitalah pemilik Indonesia. Mari tunduk kepala sejenak dan memanjatkan doa dan harapan terbaik demi bangsa kita tercinta, dengan kata-kata terindah yang muncul dari sanubari yang bening, menyapa, dan memeluk erat tiap kita, selaku sahabat dan anak bangsa. Sebab kita tak lalu sebagai baik dan benar cuma sebab menganggap ada orang lain yang salah dan buruk.

Jabat erat dan salam full cinta!

Yustinus Prastowo

Bekasi, 25 Juni 2018

(Suaraislam)


Source by Ahmad Zaini

You might like

About the Author: Ahmad Zaini

KOLOM KOMENTAR ANDA :