Sejarah

Sejarah NU: NU Penentu Langkah Kembali ke UUD 1945

Jasa Web Alhadiy
NU sebagai Penentu Langkah Kembali ke UUD 1945

Jakarta, Sejarah NU – Terjadi perdebatan berbulan-bulan antara kelompok pro Islam dengan kelompok pro Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang Konstutuante antara tahun 1958-1959. Sebenarnya NU telah melihat persoalan ini akan mengalami kebuntuhan. Oleh karena itu ketika pemerintah secara tertulis mengirim surat pada ketua sidang Konstituante untuk kembali pada Pancasila dan UUD 1945 yang disampaikan pada 19 Februari 1959, NU tertarik dengan tawaran itu. Pada rapat NU 20 Februari 1959 dengan menawarkan jalan tengah yaitu Pancasila Islam, bukan Pancasila ala Komunis, yakni Pancasila dan UUD 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta. 

Tetapi susulan itu ditolak oleh pihak nasionalis, sehingga jalan tengah itu juga buntu. Melihat kenyataan itu  maka pada 22 April Presiden mengambil langkah untuk mengatasi kebuntuan itu dengan mendatangi sidang Konstutuante dengan mendesak  agar kembali ke UUD 1945. Dalam arti kembali menempatkan Pancasila sebagai dasar negara seperti semula, tanpa ada amandemen sedikit pun baik pada Mukadimah dan batang tubuh, sebagaimana yang dikehendaki kalangan Islam yang menghendaki kembali ke UUD 1945 dengan disertai amandemen.

Sebenarnya Idham Chalid sebagai Wakil Perdana menteri dari NU telah menyetujui langkah Kembali ke UUD 1945 tanpa amandemen, hanya saja Fraksi Islam termasuk NU di Konstituante memiliki dinamika lain, yaitu pada 26 Mei 1959 kelompok Fraksi Islam mengajukan amandemen UUD 1945. Akhirnya dilakukan  pemungutan suara untuk memilih setuju atau tidak setuju, kembali pada UUD 1945 tanpa
amandemen. Pungutan suara pertama pada 30 Mei 1959  dengan suara 269 setuju dan 199 tidak setuju. Kedua, 1 Juni 1959 dengan 264 setuju  dan 204 menolak. Ketika pada 2 Juni 1959 dengan suara 263 setuju dan 203 tidak setuju. Dalam ketiga pemungutan suara itu tidak pernah mencapai jumlah dua pertiga yang diperlukan yaitu 312 suara. Ternyata pemungutan suara juga mengalami kebuntuan.  

Melihat kenyataan yang gawat itu Wilopo sebagai ketua Konstituante menemui Perdana
Menteri Djuanda. Dalam diskusi itu mereka melihat peluang untuk melancarkan
agenda kembali ke UUD 1945 dengan cara mendekati NU. Kalau NU setuju dengan
gagasan Bung Karno itu dan ada jaminan NU untuk mengikutinya, maka langkah ini
akan lancar dan aman. Tetapi sebaliknya kalau NU sebagai salah satu anggota
Kabinet menentang akan diikuti oleh fraksi Islam yang lain, NU di sini berperan
sebagai bandul penentu arah politik nasional. Kalau NU mendukung maka semuanaya
beres dan dua pertiga suara bisa diperoleh oleh kelompok pro kembali ke UUD
1945.

Hasil diskusi dengan Ketua Konstituante Wilopo itu disampaiakan oleh Perdana Menteri
Djuanda kepada Bung Karno yang baru datang dari luar negeri, Bung Karno
mendukung agar pemerintah segera melobi NU, maka dalam sidang Kabinet, Perdana
Menteri Djuanda segera menemui Idham Chalid wakil perdana menteri dan ditanya
soal kesediaannya mendukung anjuran pemerintah kembali ke UUD 1945. Menjawab
desakan Djuanda itu KH Idham Chalid menganggukkan kepala, yang dianggap oleh
Djuanda sebagai bentuk persetujuan. Setelah itu Djuanda melaporkan hasil
lobinya pada Wilopo dan Bung Karno.

Wilopo kurang yakin bila jawaban dibetrikan hanya dengan bahasa isyarat, karena ini
persoalan gawat harus jawaban lisan yang meyakinkan. Akhirnya Djuanda dan
Wilopo menemui Bung Karno, karena memandang hanya Bung Karno yang dengan
kharisma dan wibawanya mampu mempengaruhi sikap NU dan meyakinkan mereka. Hal
itu terpaksa harus dilakukan karena UUD 1945 dalam posisi sedang dipertaruhkan,
akhirnya Bung karno menuruti saran keduanya dan menemui Idham Chalid serta beberapa
pimpinan NU lainnya. Kepada Bung Karno, KH. Idham Chalid mengatakan, sebenarnya
pendiran NU sudah jelas, jalan keluar yang diberikan NU telah sisampaikan dalam
Sidang Konstituante yang lalu. Bagaimana sikap dan pendirian NU tolong
dijelaskan kembali.

“Sebagaimana kami jelaskan sebelumnya bahwa NU menghendaki ditempuh jalan tengah. Jalan
tengah bagaimana tanya Bung karno, ini persoalan mendesak soal keamana negara,
coba segera ketengahkan jalan tengah yang dirancang NU. Kami tidak menuntut
diberlakukannya syariat Islam secara formal sebagaimana tertera dalam Piagam
Jakarta, kami juga tidak ingin dasar Pancasila itu dibiarkan tanpa roh agama. Piagam Jakarta tidak perlu diterapkana secara formal seperti tuntutan Fraksi Islam, tetapi juga jangan sekedar dianggap
sebagai dokumen historis (yang pasif) seperti yang dikehendaki kelompok
Nasionalis.” 

“Lalu usul jalan tengah NU seperti apa?” desak Bung Karno. “NU menghendaki Piagam
Jakarta menjiwai UUD 1945, sehingga walaupun dasar negara kita Pancasila tetapi
memiliki dasar keislaman yang kokoh. Kalau itu yang dilakukan tidak hanya NU
seluruh umat Islam akan menerima Pancasila dengan sepenuh hati dan siap
mempertahankan dari gangguan apa saja.”

“Bagus, bagus, ini jalan tengah itu cerdas. Kalau itu yang diamaksud NU, saya sangat
setuju, dengan demikian  Piagam Jakarta tidak
sia-sia kami rumuskan. Piagam Jakarta
tidak dibuang tetapi menjadi Jiwa UUD 1945. Ini berarti NU menghargai perjuangan
tim sembilan dan itu berarati menghargai jasa saya pula sebagai salah satu
perumusnya. Kalau begitu tidak ada masalah kita kembali ke UUD 1945 dengan
dukungan penuh dari NU. Terima kasih atas jalan keluar yang diberikan oleh NU
dan terimakasih atas  persetujuan NU, sebab kita ini sedang menyelamatkan negara dari keterpecahan.’

Pertemuan Bung Karno dengan Idham Chalid itu kemudian disampaikan Bung Karno kepada Wilopo
dan Djuanda, ketiganaya puas dan merasa yakin gagasan kembali ke UUD 1945 akan
berjalan lancar. Maka dengan adanya dukungan dan solusi dari NU dengan argumen
yang sangat meyakinkan itu beberapa Fraksi Islam seperti PSII, Perti termasuk
Masyumi menyetujui pemikiran NU. Mengetahui perkembangan itu  Presiden Soekarno semakin yakin  dan lebih percaya diri untuk  mengumumkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959. 

Dengan gagasan kembali ke UUD 1945 yang berarati kembali menempatkan Pancasila sebagai
dasar negara itu menjadi wacana umum dalam bangsa ini. Pada saat Bung Karno menghadiri Seminar Pancasila di Universitas Gadjah Mahada Yogya karta, sehabis membuka acara ditanya oleh
para wartawan, bagaimana langkah teknis kembali ke UUD 1945 dan menempatkan
Pancasila sebagai dasar negara. Dengan diplomatis Bung Karno menjawab, urusan
Pancasila dan langkah kembali ke UUD 1945 sudah bukan menjadi urusan saya. Sedangkan
sebagai pelaksanya adalah di tangan NU dan PNI, kalau ingin tahu prosesnya
tanyakan pada NU yang saat ini sedang mengatur langkah proses penerapan
Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi Indonesia. 

Dekrit itu diterima oleh bangsa Indonesia, termasuk semua kelompok Islam, semuanya mengikuti
langkah NU. Walaupun ada beberapa elemen Masyumi yang menentang, tetapi saat
itu Masyumi telah sangat lemah dan kehilangan pengaruh setelah terlibat dalam
pemberontakan PRRI, sehingga keberadaannya menjadi bulan-bulanan partai kiri
terutama PKI, bahkan tidak lama setelah itu Masyumi dibubarkan karena terlibat
pemberontakan PRRI. Akhirnya kendali politik Islam dipegang oleh NU, saat itu
NU menjadi imamnya umat Islam. Dengan tidak melupakan usulan NU tentang jalan
tengah itu, maka dalam Dekrit Presiden yang diumumkan Bung Karno itu ditegaskan
bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945. (Abdul Munim DZ/NU Online)

 

Sumber:
Muhammad Yamin, Naskah Persiapann UUD 1945
dan Biografi Wilopo 70 Tahun,
serta beberapa sumber lainnya.

Jasa Web Alhadiy
Tags

Related Articles

Jika ada ditemukan artikel yang salah, dan lain-lannya, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker