Ribut Jatah Wagub DKI, Anies ‘Sebatang Kara’ Pimpin Jakarta

Ribut Jatah Wagub DKI, Anies ‘Sebatang Kara’ Pimpin Jakarta

Ribut Jatah Wagub DKI, Anies ‘Sebatang Kara’ Pimpin Jakarta

Sampai waktu ini Ibu Kota cuma dipimpin oleh seorang Gubernur. Praktis, semenjak 10 Agustus lalu Anies Baswedan ‘sebatang kara’ memimpin Jakarta.

‘Perceraian’ Anies dan Sandiaga Uno dilangsungkan di Balai Kota. Anies-Sandi dikawinkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra. Ada gelak tawa dan pelukan hangat yang tersaji di hari terakhir Sandi menjabat selaku wagub DKI.

Sandi mundur dari kursi orang nomor 2 di Jakarta, untuk “bertarung” di Pemilihan presiden 2019. Sandi legal berpasangan dengan Prabowo Subianto. Ke-2 pasangan ini Disokong 5 partai politik, yaitu Gerindra, PKS, PAN, Partai Demokrat dan Partai Berkarya.

Kursi Panas DKI 2

Sepeninggal Sandi, kursi wagub DKI pun jadi incaran partai pengusung. PKS paling getol mengakui kepemilikan kursi yang ditinggal Sandi. Ada beberapa nama yang digadang-gadang, sampai mengerucut ke 2 nama. Yaitu Ahmad Syaikhu, eks Wakil Wali Kota Bekasi dan calon Wagub Jawa Barat, dan Agung Yulianto, Sekretaris Umum Dewan Pimpinan Wilayah PKS DKI Jakarta.

Sementara Gerindra juga mengusung nama calon, yaitu; Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta Muhammad Taufik.

Muhammad Taufik ternyata membikin PKS gerah. Karena, PKS mengakui telah ada Komitmen dengan Prabowo Subianto bahwa kursi bekas Sandi milik PKS. seusai sebelumnya, PKS mengikhlaskan posisi pasangan Prabowo Subianto dalam Pemilihan presiden 2019 bukan dari PKS.

Hal ini tampaknya tidak mereda. Bahkan Muhammad Taufik beranggapan, Gerindra selaku partai pengusung juga berhak mengusulkan calon.

Muhammad Taufik pun menjumpai Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi di kediamannya. Taufik memperkenalkan diri selaku calon wakil gubernur DKI Jakarta.

“Ya, saya sowanlah. Kan Gerindra mencalonkan saya selaku cawagub jadi saya silaturahmi ke ketua,” kata Taufik di depan kediaman Taufik, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 16 Oktober 2018.

pemain politik Gerindra itu mengklaim Prasetio terlalu terbuka. Prasetio meminta Taufik ikut aturan yang ada. Taufik berkeinginan proses pemilihan cawagub dapat lebih cepat.

PKS pun tidak mau kalah langkah. Bahkan sebelum M Taufik suwon, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Suhaimi bersama-sama Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Agung Yulianto lebih dulu berkunjung Prasetio. Dalam perjumpaan tersebut.

Dalam perjumpaan itu, Prasetio memberikan buku ‘Keputusan strategi Ahok’ pada Agung yang Saat ini menjabat selaku Sekretaris DPW PKS DKI. Buku tersebut, kata dia, dapat dijadikan rujukan untuk memimpin Ibu Kota.

Loading...
loading...

Menurut Suhaimi, PKS DKI juga akan bersafari ke partai-partai lain. Hal ini sebab PKS ingin 2 kadernya itu jadi kandidat wagub yang akan dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.
Harapannya, Partai Gerindra dapat legowo dan tidak mengusulkan calon lain dari kadernya.

PDIP Berkeinginan ‘Ikan Sepat, Ikan Gabus’

Partai di luar gabungan pengusung Anies-Sandi pun angkat bicara. Dia berkeinginan ke-2 parpol pengusung menerapkan jurus ikan sepat, ikan gabus.

“Jika PDIP bilang sih ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin cakep, ” Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono.

Waktu ini PDIP cuma dalam posisi menanti. Selaku member Komisi A DPRD yang mengurusi bidang pemerintahan, ia Memperingatkan perlunya posisi wakil gubernur.

Partai berlambang kepala banteng ini beranggapan daya-kerja Pemprov DKI kian melorot. Pasca-Anies berjuang sendiri memimpin Jakarta.

Sesuai dengan pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 soal Pilkada. Sekretaris Direktorat Jend. Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Sesditjen Otda Kemendagri) Akmal Malik menjelaskan tidak ada batasan untuk parpol pengusung Anies-Sandi mengusulkan nama calon wagub.

Sekadar diketahui, mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur DKI Jakarta itu diatur di Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, soal Pemilihan Kepala Daerah.

Pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berbunyi, “Dalam hal wakil gubernur DKI Jakarta berhenti sebab permintaan sendiri, pengisian wakil gubernur DKI Jakarta ditunaikan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta berdasar usulan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung.”

Proses pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta melalui rapat paripurna. Hal itu diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 soal Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

“Tidak ada tenggat batas akhir, semuanya diberikan pada partai pengusung,” kata Akmal ke Medcom.id.

Akan tetapi, kalau 18 bulan kursi wagub masih kosong, maka Parpol pengusung mengusulkan 2 nama melalui kepala daerah untuk dipilih oleh DPRD.

Dari Kewalahan sampai Terbiasa

Gubernur Jakarta Anies Baswedan pun sempat mengeluhkan keadaan ini. Catatan Medcom.id, Anies sempat mengungkapkan kewalahan memimpin Jakarta tanpa Sandi.

“Jika ada Sandi tuh enak dapat tek-tok. Saya sering WhatsApp, bro (ambil agenda) pagi ya, dia bilang siap,” cerita Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis, 20 September 2018.

Akan tetapi, nyaris sebulan setelahnya Anies mulai terbiasa. Dia mengklaim tidak berlebihan memusingkan pergantian wakil gubernur (wagub). Hal ini kelihatan dari respons Anies waktu ditanya soal desakan Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi Soal hal itu. “Biasa saja, Anda semua juga lihat biasa saja,” kata Anies di Jakarta Selatan, Rabu, 17 Oktober 2018.

Kemudian sampai kapan kursi DKI 2 kosong? Penduduk Jakarta cuma dapat menanti dan beharap mempunyai orang nomor 2 di Jakarta, supaya pekerjaan dapat tertuntaskan.

(medcom.id/ suaraislam)

Loading...


Shared by Ahmad Zaini

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Zaini

KOLOM KOMENTAR ANDA :