Revisi UU Antiterorisme, DPR Terpecah soal Definisi Terorisme

Revisi UU Antiterorisme, DPR Terpecah soal Definisi Terorisme


loading…

JAKARTA – Rapat tim perumus revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 soal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme hari ini sudah menyepakati dua alternatif definisi mengenai terorisme. Adapun alternatif yang pertama ialah terorisme disebut perbuatan yang mempergunakan aksi anarkis atau ancaman aksi anarkis yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang bisa menimbulkan korban, yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran kepada objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Sedangkan alternatif yang kedua, terorisme disebut selaku perbuatan yang mempergunakan aksi anarkis atau ancaman aksi anarkis yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang bisa menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran kepada objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, atau politik atau gangguan keamanan negara.

“Lantas di rapat pleno Pansus dengan pemerintah bakal diputuskan, alternatif yang mana yang bakal dipakai,” ujar Anggota Pansus Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, Arsul Sani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (23/5/2018).

Loading...
loading...

Dia juga meyakini bakal ada lobi-lobi guna mengambil keputusan alternatif mana yang bakal dijadikan definisi mengenai terorisme itu. “Sebab jika kita lihat tadi delapan fraksi pilih alternatif dua, dalam definisi tersebut dalam batang tubuh ada frasa motif politik, ideologi atau gangguan keamanan. Temporer alternatif satu ndak ada tambahan frasa tersebut,” ungkap pemain politik Partai Persatuan Pendirian (PPP) ini.

Akan tetapi, Arsul ndak menyebutkan delapan fraksi mana saja yang dimaksudnya itu. Temporer itu, kata dia, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kekeuh menolak adanya frasa motif politik, ideologi dan gangguan keamanan dalam definisi itu.

(kri)

Revisi UU Antiterorisme, DPR Terpecah soal Definisi Terorisme

Loading...

[Source]

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *