Resolusi Jihad, Janji Joko Widodo, dan Penetapan Hari Santri

Resolusi Jihad, Janji Jokowi, dan Penetapan Hari Santri

Resolusi Jihad, Janji Joko Widodo, dan Penetapan Hari Santri

Ada 3 argumentasi mengapa rakyat Surabaya saat masa perang melawan sekutu pada 1945 sanggup begitu ulet dan terlalu punya nyali. Ke-1, rakyat telah mempunyai senjata hasil rampasan dari Jepang dan lantas mereka dilatih melakukan tembakan oleh Polisi Istimewa.

Ke-2, antusias arek-arek Surabaya sungguh menyala-nyala dan nyaris di semua Surabaya itu melaksanakan perlawanan. Sehingga, itu jadi power yang luar biasa.

Ketiga, yaitu sebab adanya resolusi jihad yang memperkuat antusias berjuang para arek-arek Surabaya.

sebagian besar dari pejuang kala itu beragama Islam. Pandangan itu disampaikan sejarawan dari Universitas Negeri Surabaya Aminuddin Kasdi waktu bercakap-cakap dengan Republika.co.id pada November 2017 lalu.

Fatwa jihad itulah yang menurut Aminuddin lantas jadi bagian tolak ukur mengapa perjuangan arek-arek Surabaya sanggup begitu lama dan juga menyeluruh di semua kota dan sekitarnya tanpa ada pimpinan tertinggi.

“Di situ tidak ada komandan tertinggi, mereka bergotong royong. Bahkan Bung Tomo memberikan komando diterima saja oleh bermacam pihak. Padahal Bung Tomo bukan seorang pejabat, tapi dia sungguh bersuara lantang dan pengabdiannya itu sepenuhnya ke RI ini,” ucap Aminuddin.

Berbicara soal fatwa jihad, erat kaitannya dengan Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh Nahdlatul Ulama (NU) pada 22 Oktober 1945. Resolusi yang dihasilkan dari rapat selama 2 hari dalam perjumpaan konsul NU se-Jawa-Madura di Hof Bestuur (Kantor Pusat) NU.

Gedung tersebut terletak di Jalan Bubutan VI No 2, Surabaya, Jawa Timur. Sampai sekarang, gedung itu masih ada dan masih belum berubah bentuk pada bangunan induknya. Ada tambahan 3 lantai di bagian belakang gedung yang sekarang jadi kantor Pengurus Cabang NU (PCNU) Kota Surabaya itu.

Ketua PCNU Kota Surabaya Ahmad Muhibbin Zuhri menerangkan, pada era revolusi, kantornya itu jadi markas perjuangan bagi para ulama. Termasuk jadi tempat merumuskan resolusi jihad.

“Resolusi jihad itu intinya 2. Ke-1, himbauan ke pemerintah untuk mengumumkan sikap yang tegas kepada sekutu. Ke-2, supaya merilis perang atau jihad perlawanan fisik ke mereka,” terang Muhibbin.

Menurut dia, beberapa orang yang salah mengira dan menganggap resolusi jihad itu sama dengan fatwa jihad. Resolusi jihad, kata Muhibbin, tak sama dengan fatwa jihad. Resolusi jihad bukan berisi fatwa jihad di dalamnya. “Resolusi itu kan tuntutan, desakan ke pemerintah waktu itu. Adapun fatwa itu mengikat ke ummat,” ujarnya.

Ia menerangkan, resolusi jihad itu Adalah desakkan dari konsul NU se-Jawa-Maruda ke pemerintahan Soekarno untuk bersikap tegas. Kala itu, pemerintah agak bimbang sebab yang mereka hadapi itu ialah Inggris dan sekutunya yang jadi pemenang pada perang dunia ke-2.

Jikalau fatwa jihad, fatwa yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Al Asy’ari, itu untuk memberikan resonansi yang luar biasa ke power sipil utawa rakyat untuk bergerak. Sebab kalau ulama menjelaskan hukumnya wajib, jika tidak dilaksanakan akan berdosa.

Muhibbin menceritakan, isi fatwa jihad ada 3, yaitu fardu ain atau wajib hukumnya bagi Muslim yang Ada di dalam radius kisaran 90 kilomenter, siapa pun itu baik pria maupun wanita, untuk melaksanakan perlawanan fisik melawan penjajah. Ke-2, apabila mati dalam Peperangan, maka matinya ialah mati syahid.

“Ketiga, siapa pun yang jadi antek atau bekerja sama dengan sekutu, wajib hukumnya dibunuh. Fatwa jihad itu dikeluarkan di Tebuireng, Jombang, yang lantas dibawa ke Surabaya dan dibacakan pada rapat yang menghasilkan resolusi jihad,” jelas Muhibbin.

Loading...
loading...

Setelah dikeluarkan, fatwa jihad itu lantas menimbulkan hirah spiritual atau keagamaan yang terlalu besar. Motif perjuangan kebanyakan rakyat Surabaya kala itu ialah motif agama, membela Tanah Air yang jadi bagian dari keimanan.

“Demikianlah sehingga terjadi pergolakan-pergolakan fisik di tingkat lokal. Kejadian 10 November itu bukan Adalah Peperangan tunggal, tapi didahului oleh suatu gerakan massa yang didorong oleh fatwa jihad itu,” kata dia.

Bahkan, Muhibbin menilai, peran fatwa dan resolusi jihad itu, kata Muhibbin, begitu besar. Hingga-sampai menurut dia, tanpa adanya ke-2 hal itu, tidak akan pernah terjadi sejarah 10 November. Pasukan Indonesia kala itu masih terlalu muda usianya. Power angkatan bersenjata belum terkonsolidasi dengan baik.

“Bagaimana mau berhadapan dengan sekutu pemenang perang dunia ke-2? Sebab itu Bung Karno, dia menemukan 1 kunci, yaitu mesti rakyat yang bergerak secara masif. Dia juga tahu, tidak mungkin pemimpin-pemimpin politik sanggup menggerakan massa sebesar yang diperlukan untuk melawan power AFNEI,” jelas dia.

Bung Karno, kata Muhibbin, lantas menjumpai KH Hasyim Al Asy’ari untuk menanyakan bagaimana cara untuk berhadapan dengan sekutu. Bagaimana perspektif agama atau fatwanya untuk melaksanakan perjuangan dan berkeinginan fatwa itu lantas memberikan resonansi yang besar. “Yang lantas ternyata betul itu (fatwa jihad) menggerakan power rakyat yang masif itu,” kata dia.

Lalu, semenjak 1956, kantor pusat NU geser ke Jakarta. Semenjak waktu itu pula tempat yang jadi cagar budaya klasfikasi A itu dijadikan kantor PCNU Kota Surabaya. Lokasinya sekarang tidak jauh dari makam Bung Tomo di Gubeng.

Kecuali jadi pusat aktifitas administratif perkantoran dalam mengurus daya-kerja NU di Kota Surabaya, gedung itu juga dijadikan bagian destinasi wisata sejarah. Di sana juga sudah dibangun prasasti atau monumen resolusi jihad di sisi luar bangunan.

“Pelajar dan masarakat umum bsia ikut dinamika perjuangan di mana NU terlibat dengan mendatangi kantor itu. Di sana juga kerap dipakai untuk sekolah kebangsaan,” terang Muhibbin.

Pada masa kampanye Pemilihan presiden 2014, Jokowi (Joko Widodo) yang waktu itu masih gubernur DKI Jakarta non aktif sekaligus capres, berkunjung Pondok Pesantren Babussalam di Pagelaran pimpinan KH Thoriq bin Ziyad.

Untuk Joko Widodo, KH Thoriq mengusulkan pemerintah Penting menetapkan Hari Santri. Tapi, pada waktu itu penetapan tanggal yang diusulkan bukan 22 Oktober, tetapi mengikut pada kalender hijriah pada 1 Muharam. Joko Widodo pun berjanji akan merealisasikannya kalau dia terpilih jadi presiden.

Sementara, Hidayat Nur Wahid pada 23 Oktober 2016 menceritakan ke Republika.co.id, Hari Santri Adalah janji Jokowi waktu kampanye Pemilihan presiden 2014. Dalam Peluang itu rencananya Hari Santri ditetapkan pada 1 Muharram.

Menurut Hidayat, sebab penetapan 1 Muharram itu menimbulkan perdebatan. Hidayat yang juga alumni Pesantren Gontor berjumpa dengan Ketua PBNU, untuk memberi anjuran supaya penetapan Hari Santri mempunyai hubungan historis dengan santri.

Hidayat menganjurkan supaya di waktu pendiri NU, KH. Hasyim Asyhari, mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad, 22 Oktober 1945, tanggal dan bulan itu dijadikan Hari Santri. Usulan itu memperoleh sambutan dan sokongan dari PBNU.

Resolusi Jihad menurut Hidayat, Adalah sebuah bentuk heroisme kaum santri. Sungguh pada akhirnya, Joko Widodo yang telah jadi presiden meresmikan tanggal 22 Oktober selaku Hari Santri Nasional. Penetapan tersebut Adalah bentuk penghargaan pemerintah kepada peran para santri dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Saya mengumumkan secara legal tanggal 22 Oktober selaku Hari Santri Nasional,” ucap Joko Widodo waktu mendeklarasikan Hari Santri Nasional di Masjid Istiqlal, Jakarta pada 21 Oktober 2015 lalu.

Menurut Joko Widodo, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari antusias jihad kebangsaan atau antusias jihad untuk kemerdekaan yang hidup di dada saban elemen bangsa. Sejarah sudah menulis bahwa para santri sudah mewakafkan hidupnya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

(republika/ suaraislam)

Loading...


Shared by Ahmad Zaini

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Zaini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *