Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU

Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU

Rapat Paripurna DPR sudah menyetujui Rancangan Undang-Undang soal Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 soal Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 soal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai Undang-Undang.

“Apakah Rancangan Undang-Undang soal Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 soal Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 soal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme bisa disetujui sebagai Undang-Undang,” kata Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dalam Rapat Paripurna DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (25 Mei 2018).

seusai itu sebanyak 281 anggota DPR yang datang dalam Rapat Paripurna tersebut mengumumkan setuju.

Ketua Pansus Terorisme M. Syafi’i menjelaskan terdapat penambahan tidak sedikit substansi pengaturan dalam RUU soal Tindak Pidana Terorisme demi menguatkan pengaturan yang sudah ada dalam UU nomor 15 tahun 2003 soal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

menurutnya penambahan sustansi tersebut antara lain adanya perubahan signifikan kepada sistematika UU nomor 15 tahun 2003, menambah bab pencegahan, bab soal korban, bab kelembagaan, bab kontrol dan peran TNI.

Loading...
loading...

“RUU ketika ini mengatur hal secara komprehensif, ndak cuma bicara pemberantasan akan tetapi pun aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan dan kontrol,” kata Syafi’i.

Dia menerangkan RUU tersebut pun menambah ketentuan bahwa dalam melakukan penangkapan dan penahanan tersangka pidana terorisme hsrus menjunjung prinsip-prinsip Hak Asasi Insan (HAM) terduga diperlakukan secara manusiawi, ndak disiksa, ndak diperlakukan secara kejam dan ndak merendahkan martabatnya selaku insan.

Syafi’i menerangkan dalam RUU tersebut menambahkan ketentuan mengenai penjagaan korban aksi terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak korban yang semula di UU sebelumnya cuma mengatur kompensasi dan restitusi saja.

“RUU ini sudah mengatur pemberian hak berupa sokongan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santuan bagi korban mati dunia, pemberian restitusi dan kompensasi,” tuturnya.

Datang dalam Rapat Paripurna DPR tersebut antara lain Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Enny Nurbaningsih.

The post Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU appeared first on Patromaks.

Loading...

Rapat Paripurna DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU

loading...

You might like

About the Author: Samsul Anwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *