PWNU Jabar: Ormas Islam Anti Pancasila Wajib Dibubarkan

Ketua PWNU Jabar mengumumkan Ormas Islam anti Pancasila dan bahkan menyokong Khilafah wajib dibubarkan.

 

 

Islam-Institute, JAKARTA – Akhir-akhir ini tampaknya senakin marak gerakan Terorisme, Takfirisme, Wahabisme dan Khilafah di Indonesia. Inti dari gerakan ini seluruh ialah ingin menghilangkan Nasionalisme bangsa, serta identitas Negara berdasar Pancasila. Beberapa waktu lalu terungkap bagian keinginan politik dari Hizbut Tahrir ingin mempunyai kekuasaan sendiri dalam bentuk negara yang mereka menyebut khilafah nubuwwah, keinginan ini gencar diserukan oleh syabab-syabab (anggota) mereka, hal ini juga gencar diserukan di dunia online.

Menurut NU yang telah kenyang berjuang untuk kemerdekaan RI dan menjaganya dengan darah santri dan Ulama, Ormas enggak berasaskan pancasila dan ingin mengganti negara Pancasila jadi khilafah, wajib dibubarkan. Waktu ini makin marak ormas yang terang-terangan mengajarkan khilafah dan tak mengakui Pancasila sebab menganggap Pancasila tidat tegas dalam menyikapi problem yang bermunculan. NU Minta Ormas yang Sebarkan Khilafah Dibubarkan.

Semestinya HTI, ISIS, dan Wahabi ini wajib cepat disikapi serius oleh pemerintah, Gus Solah pun angkat bicara problem HTI ini, beliau menyesalkan gerakan dakwah Islam itu menuntut pendirian negara Islam. menurutnya, hal tersebut amat bertentangan dengan Pancasila. “Saya ingin menyaksikan, sejauh mana mereka buat khilafah Islamiyah. Tidak mungkin juga (terbentuk). Nanti yang jadi khalifahnya, siapa? Pancasila telah baik,” ujar dia. Gus Sholah; HTI Itu Siapa?

Mungkin ini dapat jadi rujukan pemikiran mengenai hal sejumlah cacat pikir sistem Khilafah yang ditawarkan HT.

Pertama, HT memutlakkan konsep Khilafah selaku satu-satunya model pemerintahan dalam Islam. Dalam konsep ini, HT tak percaya bahwa Indonesia boleh berdiri independen selaku sebuah negara bangsa. HT percaya bahwa kaum muslim Indonesia wajib tunduk pada pemerintahan Khilafah dunia Islam di bawah seorang Khalifah yang mungkin saja berada di negara lain (misalnya di Arab Saudi atau di Iraq atau di tempat lain). Pemimpin pemerintahan di Indonesia wajib tunduk pada Khalifah itu.

Kedua, selaku konsekuensi dari pandangan pertama, HT tak percaya pada konsep Negara Kesatuan RI yang berdaulat. Indonesia ialah bagian dari Khilafah Islam. Indonesia ialah semacam ‘negara bagian’ dari Khilafah. Bila Indonesia menolak keputusan Khalifah, pemimpin di Indonesia dapat diganti. Lebih buruk lagi, bila Indonesia tetap menolak sesudah ada ancaman sanksi oleh Khalifah, Indonesia dapat diperangi.

Ketiga, HT tak percaya pada Pancasila, pada UUD 45 dan segenap rujukan konstitusi negara Indonesia. HT tak percaya pada demokrasi, tak percaya pada pemilu. Bila waktu ini HT menerimanya, itu cuma untuk sementara. Dalam bayangan HT, suatu waktu nanti Indonesia wajib diubah jadi jadi bagian dari Khilafah Islam.

Ke-4, HT menomorduakan penduduk non-Islam. Dengan kata lain, HT diskriminatif. Dalam konsep Khilafah Islam yang dibayangkan HT, kaum, non-Islam ialah penduduk kelas dua. Melalui jargon izzul Islam wal muslimin (kejayaan Islam dan orang-orang Islam), HT menganakemaskan kubu Muslim sambil menganaktirikan kubu yang lain. Ini tak artinya penduduk non-Islam tak memperoleh pelayanan pendidikan, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Tetapi kaum non-muslim tak mempunyai hak politik yang sama, misalnya dalam hal memilih pemimpin.

Kelima, dalam Khilafah yang dibayangkan HT, kalaulah ada partai politik, maka partai politik itu haruslah berupa partai politik Islam. Kalaulah ada pemilu, pemilu tersebut cuma boleh diikuti ummat Islam.

Keenam, pemilu pada dasarnya hanyalah pilihan terakhir. Yang ideal dalam pola pemilihan pemimpin ialah pemilihan melalui keputusan organisasi semacam majelis alim-ulama yang mempersatukan para ulama dan cerdik pandai. Dalam hal ini saban negara yang jadi bagian dari Khilafah (misalnya saja Indonesia, Malaysia, Brunei. Iraq dan seterusnya) akan mengusulkan nama para calonnya yang akan ditetapkan semacam Majelis Sentral Alim Ulama di pusat Khilafah.

Ketujuh, HT tak percaya pada parlemen yang mengendalikan Khalifah dan pemerintah. Dalam konsep HT, begitu seorang pemimpin terpilih dan dibaiat (disumpah), seluruh rakyat dalam Khilafah wajib tunduk dan percaya padanya. Si pemimpin lantas wajib menjalankan kepemimpinan dengan selalu mereferensi pada Syariah. Ia lah yang menuding para pembantunya, termasuk menuding pemimpin di saban daerah yang jadi bagian dari Khilafah.

Kedelapan, dalam konsep ini seorang Khalifah tak mempunyai batas waktu kepemimpinan. Dia baru diganti jika wafat, tak lagi melandaskan kepemimpinannya pada Syariah atau memimpin dengan cara yang zalim. Bila ia menabrak Syariah, ia boleh ditumbangkan dengan aksi anarkis.

Kesembilan, selama ia masih memimpin berdasarkan Syariah, keputusan Khalifah tak boleh tak dituruti. Rakyat dan para alim ulama, kaum cerdik pandai, dapat saja memberi masukan, tetapi keputusan terakhir da di tangan Khalifah. Mereka yang berani tak patuh akan dinilai selaku melaksanakan pembangkangan. Dan mereka yang membangkang dapat diganjar mati.

Kesepuluh, HT anti-keragaman hukum. HT menganggap tak perlu ada UU yang dibuat oleh para wakil rakyat. HT percaya Syariah saja telah cukup. Tapi bila memang ada kebutuhan untuk mengeluarkan peraturan, Khalifah dan pembantu-pembantunya dapat saja membikin peraturan yang mengikat seluruh penduduk. Itulah setidaknya sepuluh persoalan serius dalam tawaran konsep Khilafah menurut HT yang jelas-jelas bertentangan dengan ide NKRI dan demokrasi. Masih ada yang tertarik? Inilah 10 Sesat Pikir Hizbut Tahrir.

 

 

Mari kita pahami sekali lagi, bahwa gerakan yang mengatasnakan dakwah Islam dan kembali ke al-Quran dan as-Sunnah atau yang mengajak untuk kembali ke ke-khilafahan merupakan sebuah usaha pengelabuan kepada kaum muslimin yang awam untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah. Sehingga gerakan ekstrem yang mengatasnamakan agama ini (Wahabi Takfiri dan Wahabi Khawarij) serta gerakan politik dengan mengerahkan massa seperti HTI ataupun PKS dan bentukannya yang berusaha menguasai lembaga tinggi negara dan keagamaan seperti MUI, datang selaku gerakan politik yang ingin mempengaruhi keputusan strategi negara dan pemerintahan Indonesia serta menghacurkan tradisi dan budaya keagamaan ala NU.

Baru-baru ini Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat, Eman Suryaman, memberikan tekanan ke pemerintah di wilayah Jawa Barat supaya dalam menanggulangi radikalisme agama dan tindakan terorisme memperhatikan akar-akar tumbuhnya gerakan radikal. Menurut dia, pihak kepolisian, angkatan bersenjata dan terutama gubernur Jawa Barat wajib pro-aktif menerjemahkan keputusan strategi pemerintah pusat dalam problem ini.

“Waktu perjumpaan di Polda Jabar sehari sebelum ledakan bom Sarinah-Tamrin, saya bilang bahwa dalam rangka memberantas terorisme, kita wajib fokus juga pada akar-akar tumbuhnya radikalisme. Pemerintah misalnya, tak cuma teriak kenceng mengutuk dan melakukan tembakan terorisme, melainkan wajib pula tegas dengan ormas-ormas yang anti-Pancasila dan mengobarkan antusias pendirian khilafah,” katanya setelah membuka acara Musyawarah Nasional Keluarga Maha siswa Nahdlatul Ulama di Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Bandung, Jumat (22/1).

Menurut Eman, selama ini pemerintah dalam urusan terorisme cenderung mengambil tindakan reaktif dan melupakan tindakan preventif. Padahal, menurut dia, gerakan-gerakan pengacau seperti terorisme itu ada genealogi dan juga ada pertautan dengan situasi kultural di mana ormas-ormas Islam yang anti-Pancasila yang ingin menegakkan khilafah atau daulah islamiah itu turut memicu tindakan-tindakan yang tak sesuai dengan Islam dan menabrak garis kehidupan Pancasila.

“Kubu-kelompok Islam garis keras ini merasa tak mempunyai rasa sayang ke warga, tak mempunyai rasa hormat kepada negara dan mereka mengacak-acak situasi damai untuk kepentingan ideologi-politik mereka. Menganggap Pancasila selaku tagut, menganggap Pancasila dan NKRI selaku pemerintahan yang kafir atau gampang memurtadkan orang itu ialah bagian dari benih-benih aksi anarkis, dan tak selaras dengan garis rahmatan lil alamin,” paparnya.

Dengan alasan perhatian kepada keselamatan bangsa dan tegaknya hukum PWNU Jabar menurut Eman mengambil sikap tegas dalam hal ini dan memotivasi gubernur, kepolisian dan aparat yang terkait seperti Badan Intelijen Negara juga mengambil sikap tegas kepada ormas-ormas itu.

“Jikalau ormas-ormas yang anti Pancasila dan gerakan-gerakan penebar kebencian itu terus berlangsung, benih-benih ekstremisme juga akan terus berjalan. Wajib diantisipasi dengan cara preventif langsung. Bubarkan ormas-ormas yang anti Pancasila itu,” tegasnya.  (AL/ARN/Berbagai Media)

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :