Pukulan Telak Sri Mulyani, Utang 396 T Dibuat Waktu Zulkifli Hasan jadi Menteri

Pukulan Telak Sri Mulyani, Utang 396 T Dibuat Saat Zulkifli Hasan jadi Menteri

Pukulan Telak Sri Mulyani, Utang 396 T Dibuat Waktu Zulkifli Hasan jadi Menteri

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali merespon tudingan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan soal utang pemerintah. Menurut Sri Mulyani, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017.

Dari hitungan total tersebut, 44 % ialah utang yang dibuat pada periode sebelum era Presiden Joko Widodo. “Ketua MPR waktu ini ialah bagian dari kabinet waktu itu,” ujar Sri Mulyani, seperti dilansir dari status akun Facebook resminya, Senin, 20 Agustus 2018.

Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional seperti diketahui pernah menjabat Menteri kehutanan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ia mengemban jabatan itu selama kisaran lima tahun dari 22 Oktober 2009 – 1 Oktober 2014.

Unggahan Sri mulyani di media sosial itu ialah respon atas kritik yang dilontarkan Zulkifli dalam pidato sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kamis pekan lalu, 16 Agustus 2018. Waktu itu, ia menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang Pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp 400 triliun. Pada sore harinya, Sri Mulyani merespon bahwa pemerintah selama ini terlalu hati-hati dalam mengelola utang.

Zulkifli menyebut angka itu ndak wajar. alasannya, menurutnya, angka tersebut tujuh kali lebih besar dari biaya desa dan enam kali lebih besar dari anggaran kesehatan. Sementara, Sri Mulyani menilai pernyataan Zulkifli bermuatan politis dan menyesatkan.

Sri Mulyani kemudian menerangkan bahwa 31,5 % pembayaran pokok utang ialah untuk instrumen Surat Perbendaharaan Negara atau Surat Perbendaharaan Negara Syariah yang bertenor di bawah satu tahun dan merupakan instrumen untuk mengelola arus kas. “Pembayaran utang waktu ini ialah kewajiban yang wajib dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan,” ujarnya.

seusai Zulkifli melontarkan kritik dengan perbandingan, Sri Mulyani berusaha menjawab tudingan itu dengan perbandingan hitungan total pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan anggaran Biaya Desa.

Sri Mulyani menerangkan, hitungan total pembayaran pokok utang Indonesia tahun 2009 ialah Rp 117,1 triliun, sedangkan anggaran kesehatan ialah Rp 25,6 triliun. Jadi perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan ialah 4,57 kali lipat.

Pada tahun 2018, pembayaran pokok utang ialah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan ialah Rp 107,4 triliun, atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya, ujar bekas Direktur Bank Dunia itu, rasio yang baru tersebut telah down dalam sembilan tahun sebesar 19,4 %.

Bahkan, di tahun 2019, Sri Mulyani berujar anggaran kesehatan meningkat jadi Rp 122 triliun atau sebesar 4,77 kali anggaran tahun 2009, dan rasionya mengalami penurunan jauh lebih besar lagi, yaitu 26,7 %. Pada periode tahun depan, anggaran kesehatan ndak cuma untuk biaya yang dialokasikan ke Kementerian Kesehatan, tapi juga untuk program peningkatan kesehatan masarakat lainnya, termasuk biaya alokasi spesial Kesehatan dan Keluarga Berencana.

“Kenapa pada waktu Ketua MPR ada di kabinet dulu ndak pernah menyampaikan kekuatiran kewajaran perbandingan pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan, padahal rasionya lebih tinggi dari sekarang?” ujar Sri Mulyani. “Jadi ukuran kewajaran yang disebut Ketua MPR sejatinya apa?”

Sampai berita ini ditulis, status Sri Mulyani itu telah ditanggapi oleh 1.500 komenter oleh netizen dan di-share sebanyak 7.700 kali. Semenjak lima jam yang lalu diupload sampai sekarang telah ada 10 ribu orang yang membubuhkan tanda emoji kepada status tersebut.


Source by Samsul Anwar

Jasa Website Alhadiy

You might like

About the Author: Samsul Anwar

KOLOM KOMENTAR ANDA :