Presiden Jokowi: Saya Tegaskan! Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir ialah Kemanusiaan, Tetapi Bersyarat tidak Murni



Islam Institute, Jakarta– Presiden Jokowi (Presiden Jokowi) mengumumkan terpidana Perkara terorisme Abu Bakar Ba’asyir mesti berikrar setia untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila selaku syarat pembebasannya. 

Presiden Jokowi menjelaskan syarat itu mesti dipenuhi sebab mekanisme yang ditempuh ialah pembebasan bersyarat, bukan murni. Kecuali itu, Presiden Jokowi menilai syarat yang diberikan Adalah syarat paling mendasar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

“Syarat itu mesti dipenuhi. Jika tidak, saya tidak mungkin lakukan. Contoh, setia untuk NKRI, setia untuk Pancasila. Amat prinsip sekali, telah terang sekali,” ujar Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (22/1). 

Menurut Presiden Jokowi, dirinya akan menabrak ketentuan hukum bila membebaskan Ba’asyir tanpa yang bersangkutan memenuhi syarat setia pada NKRI dan Pancasila.

“Kan, ada ketentuan dan mekanisme hukumnya, masa saya disuruh nabrak? Apalagi ini sesuatu yang basic, setia untuk NKRI dan Pancasila,” katanya. 

Presiden Jokowi menjelaskan ia tetap menanti hasil kajian yang waktu ini ditunaikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan dikoordinasikan dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto. 

“Seluruh masih kajian di Kemenkumham dan kami serahkan juga untuk Famili besar Ustaz Abu Bakar Ba’asyir,” katanya. 

Lebih detail Presiden Jokowi kembali menekankan tidak ada motif atau back-ground lain selain kemanusiaan di balik planning pembebasan Ba’asyir. “Jadi ini soal kemanusiaan, tapi kami juga ada ketentuan hukum, ada mekanisme hukum yang Penting ditunaikan,” katanya. 

Planning pembebasan Ba’asyir diungkapkan ke-1 kali oleh Yusril Ihza Mahendra sebagai penasihat hukum Presiden Presiden Jokowi, Jumat Minggu lalu. 

Pembebasan bersyarat untuk Ba’asyir disebut Yusril berdasar UU mengenai hal Pemasyarakatan. Kecuali itu Yusril menjelaskan Presiden Jokowi mempertimbangkan argumentasi kemanusiaan. 

Pihak Ba’asyir sudah mengumumkan tidak mau memenuhi ikrar setia pada Pancasila dan NKRI selaku syarat pembebasan. Sikap itu dilatari prinsip Ba’asyir yang disebut cuma setia dan patuh kepad Allah. 

Atas sikap itu Yusril menjelaskan Presiden tetap berencana membebaskan Ba’asyir meski pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki itu Tidak mau berikrar setia pada Pancasila.

Belakangan Menko Polhukam Wiranto mengumumkan pemerintah masih Penting mengkaji bermacam aspek sebelum memberikan pembebasan bersyarat untuk Ba’asyir.

“Masih Penting dipertimbangkan dari aspek-aspek lainnya seperti aspek ideologi Pancasila, NKRI, hukum, dan lain sebagainya,” ucap Wiranto, kemarin. 

Sementara itu Menhan (Menteri Pertahanan) Ryamizard Ryacudu meminta Ba’asyir keluar dari Indonesia kalau tetap tidak mengakui Pancasila selaku dasar negara Indonesia.

“Ya pengertian saja, sebab [Indonesia] negara Pancasila, jikalau tidak Pancasila keluar dari sini, itu kan dibebaskan ya keluar,” kata Ryamizard di Kantor Kemenhan, Jakarta.

Yusril sendiri menerangkan ihwal polemik syarat setia pada Pancasila dan NKRI. Kata Yusril, syarat setia pada NKRI sungguh termaktub dalam Peraturan Pemerintah No 99 tahun 2012 mengenai hal Syarat dan Tata Cara penyelenggaraan Hak Masyarakat Binaan Pemasyarakatan.

Cuma saja aturan itu tidak berlaku untuk Perkara Ba’asyir. Yusril beralasan aturan itu terbit pada 2012, sementara Ba’asyir divonis semenjak 2011.

“Itu tidak berlaku untuk Ustaz Ba’asyir. Kenapa tidak, sebab dia baru dipidana tahun 2011. Sebelum PP itu keluar. Jadi aspek hukumnya telah klir. Tidak ada problem,” ungkap Yusril untuk CNNIndonesia.com. 

Yusril menjelaskan peraturan turunan yang berlaku untuk pembebasan Ba’asyir ialah PP No 28 tahun 2006 mengenai hal Syarat dan Tata Cara penyelenggaraan Hak Masyarakat Binaan Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, tidak ada kewajiban bagi seorang narapidana terorisme menyepakati ikrar kepada Pancasila dan NKRI.

“Di situ tidak ada ketentuan bahwa napi teroris mesti setia untuk Pancasila. Adanya di dalam PP 99 tahun 2012, tapi itu tidak berlaku bagi Ba’asyir,” jelasnya. (uli/wis) 

Shared by Ahmad Zaini

You might like

About the Author: Ahmad Zaini

KOLOM KOMENTAR ANDA :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.