Presiden Joko Widodo Akan Panggil WNI Pemilik Biaya di Luar Negeri

Website Islam Institute

JAKARTAPresiden Jokowi akan memanggil WNI pemilik biaya di luar negeri sesudah lebaran Idul Fitri. Presiden Jokowi (Joko Widodo) mengklaim sudah mengantongi detil nama-nama masyarakat negara Indonesia (WNI) yang memarkir dananya di luar negeri.

Sebanyak 95% berasal dari kalangan dunia usaha. Presiden Joko Widodo pun berjanji akan memanggil dan mengundang mereka secara berangsur sesudah lebaran Idul Fitri.

Presiden Joko Widodo menjelaskan, daftar nama WNI yang dikantonginya tersebut komprehensif dengan alamat, salinan paspor, dan negara tempat mereka menyimpan uangnya tersebut. Menurut pengakuannya, sejauh ini, cuma 3 orang yang mengantongi nama tersebut yaitu dirinya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Direktur Jend. Pajak Ken Dwijugeastiadi.

“‎Saya telah mengantongi nama-nama (WNI yang parkir biaya di luar negeri). Tetapi kan saya nggak ngomong-ngomong. Pak Menkeu juga pegang. Yang pegang cuma 3 orang. Saya telah wanti-wanti betul, saya, Menkeu, dan Dirjen Pajak. Cuma itu. Nanti tinggal saya undang 1 persatu. Namanya terang, nyimpan di mana juga terang. By name, by address. Paspornya ada semuanya,” katanya di Gedung Ditjen Pajak Kemenkeu, Jumat (1/7/2016) di Jakarta.

Loading...
loading...

 

Preiden Jokowi; Foto Sindonews

Menurut Presiden Joko Widodo, pemanggilan para WNI tersebut akan dikerjakan berangsur dalam sebuah kubu. Mereka akan dijelaskan bahwa dana-dana tersebut telah sepatutnya disimpan di Indonesia, sebab mereka pun mencari uang di Indonesia.

“‎Ini kan biaya milik kita, masa mereka hidup di Indonesia, mencari rezeki di Indonesia, uangnya ditaruh di luar. Saya cuma ingin mengajak supaya dana-dana itu mampu kembali ke negara kita,” imbuh presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi menambahkan, selain sudah mengantongi nama-nama tersebut, Indonesia juga akan menerapkan keterbukaan info perpajakan melalui kerja sama pertukaran info secara otomatis‎ (Automatic Exchange of Information/AEoI) dengan negara-negara OECD dan G20 pada 2018. Dengan begitu, data-data wajib pajak yang dipunyai Indonesia akan makin komprehensif.

“Tahun 2018 akan ada keterbukaan total info, jadi bapak ibu yang menyimpan uang di luar semuanya akan kita tahu berapa, di mana, walaupun sekarang ini saya telah tahu,” katanya.

Sebab itu, eks Gubernur DKI Jakarta ini menghimbau supaya para WNI tersebut cepat memulangkan dananya ke Tanah Air dan ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) dibandingkan wajib menanti 2018.

Loading...

“Jadi tidak usah nunggu 2018. Kesempatan itu yang ingin kita tangkap, ingin kita gunakan. UU ini memberi payung hukum yang terang sehingga bapak ibu tidak usah ragu, tidak usah takut. Dan kita harapkan kemungkinan yang besar sekali itu mampu kembali semuanya,” tandas presiden Joko Widodo.  (al/sn)

 

loading...

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :