PPP Kritik Cara kementrian agama Terbitkan Daftar Mubalig

PPP Kritik Cara kementrian agama Terbitkan Daftar Mubalig


loading…

JAKARTA – Kritik kepada keputusan strategi Kementerian Agama (Kemena) yang merilis daftar 200 nama mubalig yang direkomendasikan terus bermunculan. Tak terkecuali kritik dari Partai Persatuan Pendirian (PPP), partai asal Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin.Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menilai polemik soal daftar 200 mubalig wajib dipetik hikmah secara bersama-sama. menurutnya, permintaan maaf Menag memperlihatkan sikap legawa atas keputusan strategi yang sudah menimbulkan kegaduhan di bulan Ramadhan ini.

“kalau secara jernih memerhatikan keputusan strategi tersebut, pada dasarnya memilki iktikad bagus. Sayang, iktikad bagus kalau tak diikuti dengan cara yang bagus dan waktu yang tepat bakal menimbulkan polemik dan kegaduhan. Ini yang terjadi dari keputusan strategi tersebut,” kata Reni dalam siaran pers Fraksi PPP DPR terhadap SINDOnews, Selasa (23/5/2018).  

Renni pun mengkritik cara kementrian agama merumuskan keputusan strategi tersebut. “Yang terjadi ialah membikin keputusan strategi terlebih dahulu, berembug lantas,” tandasnya.  

menurutnya, kementrian agama dalam merumuskan keputusan strategi tersebut tak menghitung dampak publik atas keputusan strategi tersebut. Semensatinya, lanjut dia, dampak tiap keputusan strategi wajib dihitung secara cermat. Belum lagi dalam proses pengambilan keputusan strategi tersebut tak melibatkan secara paripurna seluruh stakeholder komponen ulama.

Loading...
loading...

Dia berpendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) selaku representasi berkumpulnya para ulama dari beberapa ormas Islam bisa dijadikan mitra strategis pemerintah, khususnya terkait pembinaan keumatan.

“PPP yang lahir dari para ulama amat berkepentingan dengan pelibatan ulama dalam tiap keputusan strategi yang bersentuhan dengan persoalan keumatan. Sayangnya, ketika merumuskan keputusan strategi soal mubalig, kementrian agama tampak tak secara maksimal melibatkan seluruh komponen ulama,” tutur Renni.

Reni juga meminta kementrian agama cepat membenahi persoalan ini dengan melibatkan seluruh stakeholder ulama. “Baiknya pun, kementrian agama tak perlu mengumumkan nama-nama, tapi cukup kriteria yang berbasikan pada kriteria kebangsaan dan keagamaan.  Mari jaga kebersamaan dan persatuan seluruh stakeholder Islam Indonesia,” tuturnya.

(dam)

PPP Kritik Cara kementrian agama Terbitkan Daftar Mubalig

Loading...

[Source]

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :