PKS dan PAN Tak Bisa Ikut Pilpres 2019 Kalau Mahar Sandi Terbukti

PKS dan PAN Tak Bisa Ikut Pilpres Jika Mahar Sandi Terbukti
Loading...

PKS dan PAN Enggak Bisa Ikut Pemilihan Presiden 2019 Jika Mahar Sandi Terbukti

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) terancam nggak dapat mengusung capres-cawapres pada Pemilihan presiden 2024 kalau terbukti menerima mahar sebesar Rp500 miliar dari Sandiaga Salahuddin Uno. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 mengenai hal Pemilu.

sebelum ini, Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief menuding Sandiaga memberikan Rp500 miliar kpd PKS dan PAN dalam proses pencalonan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Sementara itu UU No 7 tahun 2017 mengenai hal Pemilu terang menyebutkan bahwa partai politik dicegah menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan capres-cawapres. Larangan itu termaktub dalam Pasal 228 Ayat (1). Di ayat berikutnya disebutkan sanksi yang wajib ditanggung partai politik yang bersangkutan.

“Dalam hal partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik yang bersangkutan dicegah mengusulkan calon pada periode selanjutnya,” bunyi Pasal 228 Ayat (2) UU No 7 tahun 2017.

meskipun begitu, PKS dan PAN cuma dapat dikenakan sanksi tersebut kalau sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Mekanisme tersebut tertuang dalam Pasal 228 ayat (3) UU No. 7 tahun 2017.

Sebelum diproses di pengadilan, dugaan kasus pemberian mahar kpd PKS dan PAN juga wajib diproses terlebih dulu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Gakkumdu ialah gugus tugas yang terdiri atas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kepolisian dan Kejaksaan. Gakkumdu dapat menyerahkan dugaan kasus itu ke pengadilan kalau telah memperoleh bukti-bukti yang kuat.

Mekanisme penanganan dugaan kasus dalam pemilu sebelumnya sudah dijelaskan oleh Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar. Bahkan, Fritz menjelaskan pencalonan Prabowo-Sandiaga sanggup gugur kalau terbukti ada pemberian Rp500 miliar kpd PAN dan PKS.

“Apabila sesudah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terbukti bahwa seseorang tersebut menyerahkan imbalan kpd partai politik untuk jadi capres, maka pencalonan tersebut dapat dicancel,” ujar Fritz di kantor Bawaslu, Kamis (9/8).

Desas-desus Sandiaga memberikan Rp500 miliar kpd PKS dan PAN pertama kali dilontarkan Wakil sekretaris jendral Demokrat Andi Arief.

Dia menuding uang Sandiaga campur tangan dalam penentuan sosok cawapres pendamping Prabowo. Uang itu disebut untuk memuluskan Sandi jadi cawapres Prabowo. Akibatnya, Agus Harimurti Yudhoyono gagal jadi cawapres Prabowo.

Tudingan itu dibalas sinis dari PKS. Partai beraliran Islam tersebut menantang Andi Arief untuk memperlihatkan bukti Rp500 miliar yang diberikan Sandiaga. Kalau nggak, PKS menganggap Andi Arief cuma melontarkan fitnah belaka.

PAN, yang jadi pihak tertuding, juga membantah pernyataan Andi Arief. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bahkan menganggap tudingan Andi Arief cuma sekadar hoaks dan sampah.

Sandi pun ikut berkomentar. Dia menyebut isu mahar politik sebesar Rp500 miliar yang disampaikan Andi Arief bagian dari dinamika politik.

“Itu dinamika yang wajib kita syukuri, sekarang Demokrat telah berkoalisi dan kita sama-sama ingin united we stand,” kata Sandi di wilayah Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/8).

Waktu ditanya lebih detail mengenai kicauan Andi soal mahar, Sandi menganggap proses tersebut telah lewat. Menurut dia waktu ini ialah waktu untuk membangun komunikasi satu sama lain.

Sandiaga malah berniat menemui KPK untuk mendiskusikan kejelasan terkait biaya kampanye dalam pemilihan umum.

“ke depan wajib ada kejelasan dari mana, diskursus wajib datang bagaimana membiayai kampanye nasional yang cukup mahal,” lanjutnya.
(wis/CNNINDONESIA)

Loading...

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :