Pemerintah Diminta Buat Terobosan Atasi Sarpras Pendidikan yang Rusak

Pemerintah Diminta Buat Terobosan Atasi Sarpras Pendidikan yang Rusak


loading…

JAKARTA – Pemerintah diminta membikin langkah terobosan dalam menanggulangi problem sarana prasarana (Sarpras) pendidikan yang rusak di seluruh Indonesia. alasannya, problem tersebut cukup kompleks.”Dan meliputi diskursus kewenangan pusat-daerah sebab terkait desentralisasi pendidikan, sehingga aku lihat butuh Perpres,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih dalam keterangan tertulisnya terhadap SINDOnews, Kamis (24/5/2018).

Dia mengungkapkan bahwa Panja Sarana Prasarana Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) di Komisi X DPR telah berjalan semenjak tahun lalu dan menemukan 75% ruang kelas di seluruh Indonesia itu rusak. “Hasil rekomendasi Panja pun telah diberikan menuju menteri,” tutur pemain politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Hasil rekomendasi Panja Sarpras ketika itu ialah perlunya pemerintah cepat merilis regulasi guna menuntaskan perbaikan ruang kelas di seluruh Indonesia. Regulasi diperlukan guna membenahi seluruh ruang kelas yang rusak, yang totalnya  mencapai 1,3 juta kelas atau 75% dari hitungan total ruang kelas di seluruh Indonesia.

Regulasi tersebut pun perlu memuat teknis penggunaan dan pelaporan  Biaya Alokasi Spesial (DAK) fisik Pendidikan supaya tepat waktu, prosedural, serta  patuh hukum. “Regulasi wajib mengatur mengenai keputusan strategi anggaran, manajemen, penyelenggaraan, kontrol dan sinkronisasi Dapodik dengan keadaan riil di lapangan,” imbuhnya.

Dia meneruskan, sumber pendanaan guna perbaikan ruang kelas rusak selama ini bersumber dari anggaran Kemendikbud dan biaya transfer menuju daerah berupa DAK Pendidikan. Ironisnya, porsi anggaran pendidikan dalam APBD, bagus yang dialokasikan dari pusat maupun dari daerah sendiri, masih jauh dari ketentuan undang-Undang sebesar 20%.  

Menurut data neraca pendidikan daerah yang dikeluarkan Kemendikbud, pada 2016 cuma Provinsi DKI Jakarta yang melampaui ketentuan, yaitu anggaran pendidikan sebesar 22% dari APBD. “Tetapi, 33 provinsi sisanya masih di bawah 10%, bahkan cuma 1,4% di Papua,” kata legislator asal Daerah Pemilihan Jawa Tengah 9 (Tegal-Brebes) itu.

Loading...
loading...

Temporer data dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan pun tidak kalah mengejutkan. Anggaran pendidikan RI di tahun 2017 itu mencapai Rp419 triliun. Rp261 triliunnya guna transfer menuju daerah, sedangkan Rp155 triliunnya dipakai guna Kementerian/Lembaga semisal Kemenristek Dikti dan kementrian agama.  

“Tetapi faktanya dari Rp261 triliun tadi, 94,6% (atau Rp247 triliun) itu guna gaji dan tunjangan. Sehingga porsi belanja modal guna pendirian, renovasi dan rehabilitasi gedung sekolah cuma tinggal sisanya saja, belum dibagi guna masing-masing jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK,” kata Fikri.

Maka ada yang menghitung matematis, bahwa guna mencukupi rehabilitasi Rp1,3 juta ruang kelas rusak itu butuh waktu 10 tahun. “Ini lama sekali, jangan-jangan keburu rubuh seluruhnya, baru biaya terkumpul,” tegasnya.

Pembagian urusan administrasi antara provinsi dan kabupaten/kota pun memperumit problem. Sebagaimana diketahui, satuan pendidikan setingkat SMA dan SMK di bawah administrasi pemerintah provinsi, sedangkan satuan pendidikan setingkat SD dan SMP di bawah kabupaten/ kota. “Saban wilayah administratif pasti berbeda-beda lagi kebijakannya,” ucap Fikri.

Maka itu, tambah Fikri, dibutuhkan satu payung hukum yang bersifat lintas koordinatif guna menata ulang pengelolaan anggaran pendidikan, utamanya rehabilitasi sarana prasarana pendidikan supaya merata dan berkesinambungan di seluruh Indonesia. “Problem Sarpras pendidikan telah sebagai problem nasional yang berimbas pada kualitas masa depan bocah bangsa, telah semestinya sebagai prioritas presiden Joko Widodo ketika ini,” pungkasnya.

(kri)

Pemerintah Diminta Buat Terobosan Atasi Sarpras Pendidikan yang Rusak

Loading...

[Source]

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *