Pemeriksaan: 41 dari 100 Masjid Pemerintahan Terpapar Paham Radikal

Pemeriksaan: 41 dari 100 Masjid Pemerintahan Terpapar Paham Radikal

JAKARTA – Sebanyak 41 dari 100 masjid kantor pemerintahan di Jakarta terindikasi paham radikal. Hasil ini didapat dari pemeriksaan Lembaga Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan.

“Dari hasil survei, mempertunjukkan angka yang mengejutkan. Dari 100 masjid, 41 masjid terindikasi paham radikal,” ujar Agus Muhammad, selaku koordinator pemeriksaan, di kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Ahad, 8 Juli 2018.

Agus menerangkan, pemeriksaan ini ditunaikan pada sejumlah masjid di kementerian sebanyak 35 masjid, di BUMN 37 masjid, dan di lembaga negara sebanyak 28 masjid. Pemeriksaan ditunaikan pada 29 September-21 Oktober 2017, dengan merecord secara audio dan video khotbah Jumat selama periode tersebut.

BacaKepala BIN Benarkan Ada Masjid dan Pesantren Terpapar Radikalisme di Jakarta.

Hasilnya, Agus meneruskan, 41 masjid yang terindikasi radikal terdiri atas 21 masjid di BUMN, 12 masjid di kementerian, dan 8 masjid di lembaga negara.

Agus menjelaskan, dalam pemeriksaan ini, paham radikal yang dimaksud ialah paham yang menganggap satu kubu paling benar dan kubu lain salah, mudah mengkafirkan orang lain, berpaham intoleransi, cenderung memaksakan keyakinan pada orang lain, dan menganggap demokrasi produk kafir serta membolehkan segala cara atas nama negara.

Loading...
loading...

Selain itu, Agus meneruskan, dalam pemeriksaan ini, terindikasi radikalisme tersebut dibagi dalam 3 kategori. Kategori rendah artinya secara umum cukup moderat tapi berkemungkinan besar radikal. Lalu kategori sedang, yaitu tingkat radikalisme cenderung tinggi. Sedangkan kategori tinggi artinya adanya provokasi demi melaksanakan tindakan intoleran.

BacaImam Masjid Istiqlal: Penanggulangan Terorisme di Indonesia Butuh Perjuangan.

Agus menambahkan, dari 41 masjid yang terindikasi radikal, 17 masjid berada dalam kategori tinggi, 17 di kategori sedang, dan 7 masjid di kategori rendah.

Agus menilai hasil pemeriksaan ini mempertunjukkan bahwa masjid yang dikelola oleh pemerintahan masih rentan oleh terindikasi oleh paham radikalisme. “Ini artinya belum ada kontrol dan pengelolaan yang serius oleh pemerintah demi mengawasi seruan agama yang disampaikan di masjid-masjid pemerintahan,” ujarnya. [ARN]

Sumber: Tempo.



Source by Samsul Anwar

loading...

You might like

About the Author: Samsul Anwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *