Berita Indonesia

Oh Ternyata…, Pasal Penghinaan Presiden Sudah Ada Sejak Masa SBY

Presiden Jokowi Dihujat, Ternyata Pasal Penghinaan Presiden Sudah Ada Sejak Masa Presiden SBY

Islam-Institute.com, Jakarta – Presiden Jokowi sudah terlanjur dihujat-hujat di media massa, ternyata Pasal penghinaan presiden telah lama dimasukkan dalam RUU KUHP untuk direvisi sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Demikian seperti dijelaskan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

“Ini pasal (Pasal 263) sudah ada sebelumnya pada pemerintahan yang lalu. Ini belum sempat dibahas tapi sudah ada sejak dulu. Belum sempat dibahas,” jelas Yasonna H Laoly di Kantor Kemenkumham, Jakarta, Senin (10/8/2015).

 

 

Dalam Pasal 263 RUU KUHP ayat 1 yang disiapkan pemerintah, disebutkan bahwa “setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.”

Dalam ayat selanjutnya ditambahkan, ‘Tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri.’

Karena itu Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly meminta masyarakat untuk tidak langsung menilai jika pasal penghinaan presiden yang pernah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK) ini sedang coba dihidupkan kembali oleh pemerintahan presiden Jokowi.

“Jangan ada kesan seolah-olah ini pemerintah mengajukan kembali pasal itu agar hidup,” ujar Yasonna.

Selain itu dia juga mengatakan bahwa saat ini pasal tersebut sedang dibahas oleh tim yang sudah dibentuk oleh pemerintah. “Kita sudah jelaskan, tapi yang muncul politisasinya. Jadi biarkan dibahas di DPR dulu, minggu ini mulai sidang perdana,” pungkas Yasonna.

 

Bagaimana Komentar Mantan Presiden SBY Soal Pasal Penghinaan Presiden?

Sebelumnya, mantan Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara terkait pasal penghinaan presiden dalam RUU KUHP yang sedang ramai diperdebatkan masyarakat.

“Izinkan saya menyampaikan pandangan saya,” sebut Presiden Ke-6 RI lewat akun twitter miliknya,@SBYudhoyono (Minggu, 9/8).

SBY melanjutkannya sebagai berikut, seperti yang dilansir Republika Online

“Sekarang saya amati hal seperti itu hampir tak ada. Baik itu unjuk rasa disertai penghinaan kepada Presiden, maupun berita kasar di media. Ini pertanda baik. Perlakuan “negatif” berlebihan kepada saya dulu tak perlu dilakukan kepada Pak Jokowi. Biar beliau bisa bekerja dgn baik. Kita semua harus belajar gunakan kebebasan (freedom) secara tepat. Jangan lampaui batas. Ingat, kebebasanpun bisa disalahgunakan. Ingat, liberty too can corrupt. Absolute liberty can corrupt absolutely. Saya pendukung demokrasi & kebebasan. Tetapi bukan anarki,” terang SBY.

Sebaliknya, tambah SBY, pemegang kekuasaan jangan obral dan salahgunakan kekuasaan. Kita sepakat, negara dan penguasa tidak represif dan main tangkap. Power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan tidak untuk “menciduki” dan menindas yang menentang penguasa. Para pemegang kekuasaan (power holders) tak boleh salah gunakan kekuasaannya. Presiden, parlemen, penegak hukum, pers dan juga rakyat.

“Kesimpulan: demokrasi & kebebasan penting, namun jangan lampaui batas. Demokrasi juga perlu tertib, tapi negara tak perlu represif,” demikian SBY, Ketum Partai Demokrat. (al/rus/RMOL)

Jasa Web Alhadiy
Tags

Related Articles

Jika ada ditemukan artikel yang salah, dan lain-lannya, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker