Negara Islam dan Ideologi Palsunya

Negara Islam dan Ideologi Palsunya

Negara Islam dan Ideologi Palsunya


Hubungan sinkronis antara Islam dan politik belum pernah mendasarkan pada sesuatu yang kita menyebut selaku ‘negara Islam’ atau implementasi dari syari’at Islam secara menyeluruh. Memang ada satu fakta yang menyebutkan bahwa para penguasa muslim sering mencari ketetapan Islam dalam keputusan strategi politiknya, tetapi hal ini tak penah mewakili sebuah pendefinisian mengenai hal arti negara Islam selaku sebuah sistem yang terang dan baku.

Walaupun, tak dapat dipungkiri bahwa syari’at Islam mempunyai peranan yang terlalu penting dalam kehidupan ummat Islam baik secara pribadi maupun komintas ummat secara luas. Tetapi, peranan ini ditunaikan berdasarkan kesadaran ilahiyat dan keikhlasan dari komitmen saban pribadi muslim. Bukan atas dasar kecenderungan yang tegas dalam menegakkan sebuah sistem yang disebut selaku institusi/lembaga negara.

Sesungguhnya, ide mengenai hal ‘negara Islam’ muncul bersamaan sekaligus bagian dari periode pembaharuan yang ditunaikan oleh beberapa kubu konservatif pada kisaran pertengahan abad ke-20. Betapapun fenomena ini berangkat dari pemahaman mengenai hal doktrin normatif Islam dan Al-Qu’ran, tetapi ide ini sejatinya bertentangan secara faktual dengan kitab suci yang sejauh ini, tak dipahami dan dipraktikkan kecuali melalui akal pikiran (produk pemikiran manusia) dan pengalaman historis ummat Islam sendiri.

Kalau produk pemikiran merupakan sebuah hasil dari suatu pergolakan intelektual antara wahyu dan usaha-usaha yang ditunaikan untuk memahami petunjuk itu (dalam pengalaman yang menyejarah), maka sebuah ketetapan sistem institutional yang muncul dari penyesuaian antara wahyu dan cara memahaminya yang historis tak pernah mampu disebut selaku sebuah produk dari kecenderungan sistem teokrasi dalam bernegara.

Ini sejatinya lebih merupakan konklusi dari ketetapan dan usaha ummat Islam dalam menetapkan suatu nilai agama dalam konteks persoalan-persoalan yang mengiri kondisi dan perkembangan keadaan masarakat, seperti dalam politik, sosial bahkan ekonomi.

Mengingat bahwa perkembangan sejarah terjadi secara terus-menerus di samping problem-problem yang menyertainya, apalagi kalau menyaksikan situasi modern waktu ini, telah jadi terang dan niscaya bahwa ada kebutuhan untuk merumuskan cara-cara baru dalam perubahan sosial-politik yang begitu tak menentu, pertanyannya apakah Islam selaku sistem politik misalnya, sanggup merumuskan nilai-nilai itu dalam sebuah sistem yang komprehensif dan total?

Gagasan ‘negara Islam’ ialah suatu kesalahpahaman di samping tak didukung oleh ide dan serangkaian aturan yang terang, juga bertentangan dengan keadaan realitas faktual di mana pemikiran politik begitu beragam dan senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan relevansinya bagi kondisi sosial yang ada. Bukan cuma pemikiran politik, pemikiran mengenai hal keagamaan juga berkembang dan tak pernah memperlihatkan satu koherensi yang terang antara satu pemikiran dengan pemikiran yang lain.

Prinsip politik ialah penyatuan, sistem yang dijalankan dari berpolitik juga mesti tunggal yang lalu mengarah pada satu cita-cita berbarengan yang dapat menyatukan seluruh aspirasi keragaman pandangan dalam satu misi yang total. Kalau pandangan mengenai hal hubungan antara Islam dan politik tak pernah menyatu, apalagi malah didapati beberapa mempunyai pertentangan dan ketidakkonsistenan, maka sampai kapan pun, perumusan sistem politik Islam yang komprehensif dan baku dalam cita-cita pendirian ‘negara Islam’ tak akan pernah terjadi.

Di tambah lagi, rekonstruksi syari’at Islam tak lain ialah bentukkan manusia yang bersifat duniawi. Syari’at ialah seperangkat ketetapan dan aturan-aturan agama yang dirumuskan melalui kitab suci, tetapi perumusan itu ditunaikan melalui alam pikiran manusia yang menyejarah dan ada beberapa kondisi-kondisi eksternal yang mempengaruhi terbentuknya konstruksi syari’at.

Wajib diakui bahwa konstruksi syari’at sejatinya lebih dikondisikan oleh pengalaman faktual dalam masarakat Islam, bukan pernyataan langsung dari firman Ilahi yang jauh dari dorongan-dorongan nafsu dan kekhilafan tindakan manusia. Sehingga proyek penegakan syari’at dalam insitusi negara selaku suatu bentuk perintah Tuhan sejak awal telah terlalu kontradiktif.

Kalau kita menyaksikan beberapa negara di Timur Tengah seperti Saudi dan Iran yang sejuah ini disebut selaku ‘negara Islam’ ternyata tak seislamis yang dibayangkan. Syari’at tak sepenuhnya dapat melegitimasi dalam konteks negara modern, sebab ada satu kecenderungan di mana tangan-tangan manusia bertindak untuk memasukkan prinsip-prisip ke dalam apa yang kita sebuat hukum positif, Iran misalnya, dalam beberapa hal menerapkan sistem demokrasi.

Loading...
loading...

Selain itu, penegakan syari’at Islam ternyata akan bertentangan secara prinsipil dengan hakikat kebebasan manusia dalam memilih dan menentukan di antara sekian beberapa pemahaman dan interpretasi al-Qur’an yang berbeda-beda, perbedaan ini bukan cuma pada tataran antar kubu, tetapi dalam satu kubu secara internal, juga seringkali didapati pertentangan yang cukup keras mengenai hal pemahaman akan kitab suci.

Ini kian mempertegas bahwa syari’at ternyata cuma menyediakan aturan dan petunjuk yang umum dalam penetapan hukum, tak menyediakan seperangkat aturan dan muatan-muatan hukum secara tegas dan komprehensif.

Menurut pandangan saya, problem penting yang menyertai hubungan antara Islam dan politik berawal dari pertalian yang intim antara Islam dan sejarahnya. Kitab suci dan praktik-praktik yang ditunaikan oleh komunitas muslim awal, di mana sebagian besar turunnya wahyu didasarkan atas responnya kepada masarakat Islam dalam koridor ruang dan waktu.

Selain itu, pertalian antara kitab suci dan penerapan syari’at mempengaruhi konteks perluasan ekspansi power ummat Islam yang menyebar secara laus ke berbagai belahan dunia. Begitupun sebaliknya, konteks sejarah kekuasaan Islam pada waktu itu juga mempengaruhi bangunan prinsip-prinsip syari’at Islam pada tahap konstruksinya.

Akan tetapi sedemikian, ada problem serius yang perlu dikemukakan, yaitu pada periode belakangan, beberapa dari kalangan ummat Islam melihat dan memposisikan syari’at secara sama saja dengan ‘Islam’ (grand narrative), yang kemudiaan melahirkan pandangan bahwa seluruh sistem hukum, tatanan sosial dan politik, mesti berangkat dari syari’at. Padahal, Islam sampai kapan pun tak akan pernah sama dengan syari’at yang full dengan tangan-tangan manusia.

Keyakinan mengenai hal keselarasan antara tatanan sosial yang mesti berangkat dari syari’at didasarkan pada satu perjalanan sejarah waktu Islam mulai meluas melampaui batas-batas teritorial antara Makkah dan Madinah, ekspansi tersebut dinilai awal mula dari jalinan di mana syari’at Islam diterapkan. Padahal, pembentukan syari’at Islam tak pernah lepas dari keadaan sejarah.

Ini melahirkan satu persoalan baru di mana waktu keadaan dahulu dan sekarang mempunyai perbedaan, akibat perubahan kurun waktu dan situasi yang berbeda-beda, lalu memunculkan sebuah pertanyaan apakah hubungan yang terlalu erat antara Islam selaku agama dan sejarah masarakat muslim dapat dihapus? Mungkinkah menerapkan esensi Islam yang universal dalam konteks waktu dan tempat tertentu secara spesifik?

Kubu anggota milisi yang berharap pendirian ‘negara Islam’ seringkali mengakui bahwa negara Madinah yang didirikan oleh sang Nabi pada waktu itu ialah model hostoris dari ‘negara Islam’ yang ideal dan legitimatif, yaitu dengan menerapan syari’at dalam institusi negara.

pengakuan ini sekurang-kurangnya, mempunyai satu kelemahan, yaitu sistem bernegara dan keadaan masarakat pada periode itu, mempunyai keistimewaan tertentu dibandingkan dengan masarakat dan kekuasaan Islam seterusnya, yaitu era sahabat dan daulah Islamiyah seterusnya. Mereka yang hidup berbarengan sang Nabi, di samping menjalankan ketentuan Islam, juga segala usaha yang ditunaikan dalam menjalankan roda pemerintahan, memperoleh inspirasi dan petunjuk langsung dari Nabi yang bahkan tak ada dalam al-Qur’an.

Itu artinya bahwa tak ada bentuk aturan dalam institusi negara yang dapat menjustifikasi suatu keputusan strategi politik dan mengambil keputusan berbagai perselisihan, kecuali melalui Nabi sendiri, yang dalam beberapa hal terlalu terikat dengan konteks zamannya. Waktu Nabi wafat, ummat Islam lalu kebingunan dalam menentukan arah pemerintahan seterusnya, malahan, beberapa suku-suku yang tercerai berai sebab mereka tak siap dengan kepergian sang Nabi.

Terakhir, saya ingin menekankan bahwa hasrat dan ego (yang niscaya dapat berbuat salah) manusia tak akan pernah mampu dilepaskan dalam saban mengatur dan menjalankan tatanan kehidupan sosial. Kalau ini dihubungkan dengan konteks ‘Islam’, maka hasrat itu akan terlalu berperan penting dalam menafsirkan kitab-kitab suci selaku pedoman hidup, apalagi kalau interpretasi itu telah pada tahap implementasi dalam saban keputusan strategi politik.

Jadi, selama manusia dapat berbuat kekhilafan dan memungkinkan adanya kondisi-kondisi ketidaksepahaman dalam mengambil keputusan perkara tertentu, maka selama itulah sistem ‘negara Islam’ akan sulit didirikan. Apakah layak menutupi kesalahan-kesalahan ego atas nama ‘negara Islam’?

Rohmatul Izad. Maha siswa Pascasarjana Ilmu UGM, Ketua Pusat Studi Islam dan Ilmu-ilmu Sosial Pesantren Baitul Hikmah Krapyak Yogyakarta.

Loading...

Source by Ahmad Naufal

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *