Negara Islam, Adakah Konsepnya?

Negara Islam, Adakah Konsepnya?

Ialah pertanyaan amat menarik demi diketahui jawabannya, apakah sesungguhnya konsep Islam soal negara? hingga seberapa   jauhkah hal ini dinikmati oleh kalangan pemikir Islam sendiri? Dan,  apakah konskwensi dari konsep ini kalau memang ada? Lalu, apakah konskwensi dari konsep itu sendiri? Rangkaian pertanyaan di atas perlu diusulkan di sini, sebab dalam banyak tahun terakhir ini tidak sedikit diusulkan pemikiran soal Negara Islam, yang berimplikasi pada  orang yang Nggak mempergunakan pemikiran itu, sudah meninggalkan Islam.

Respon-jawaban atas rangkaian pertanyaan itu dapat disederhanakan dalam pandangan penulis dengan kata-kata: Nggak ada. Penulis beranggapan, Islam selaku jalan hidup (syari’ah) Nggak mempunyai konsep yang terang soal negara. Mengapakah penulis beranggapan seperti inilah? Sebab sejauh hidupnya , penulis sudah mencari  dengan sia-sia makhluk yang dinamakan Negara Islam itu. hingga hari inipun ia belum menemukannya, jadi Nggak salahlah kalau disimpulkan memang Islam Nggak mempunyai konsep bagaimana negara wajib dibuat dan dipertahankan.

Dasar dari respon itu ialah tiadanya pandangan yang baku dalam dunia Islam soal dua hal. Pertama, Islam Nggak mengenal pandangan yang  terang dan pasti soal pergantian pemimpin. Rasulullah saw digantikan Sayyidina Abu Bakar –3 hari seusai beliau wafat. Selama masa itu warga kaum muslimin, minimal di Madinah, menanti dengan sabar bagaimana kelangkaan petunjuk soal hal itu dipecahkan. Seusai 3 hari, seluruhnya bersepakat bahwa Sayyidina Abu Bakar-lah yang menggantikan  Rasulullah saw melalui bai’at/prasetia. Janji itu disampaikan oleh para kepala  suku/wakil-wakil mereka, dan dengan seperti inilah terhindarlah kaum muslimin dari malapetaka. Sayyidina Abu Bakar sebelum meninggal dunia, mengumumkan terhadap komunitas kaum muslimin, hendaknya Umar Bin Khattab yang diangkat menggantikan beliau, yang artinya sudah ditempuh cara penunjukkan pengganti, sebelum yang digantikan wafat. Ini tentu sama dengan penunjukkan seorang Wakil Presiden di masa modern ini, yang wajib mempersiapkan diri demi mengisi jabatan itu kalau berpindah  ke tangannya.

Kala Umar ditikam Abdurrahman bin Muljam dan berada di akhir masa hidupnya, ia meminta supaya ditunjuk sebuah dewan pemilih/electoral college (ahl halli wa al-aqdhi), yang terdiri dari tujuh orang, termasuk anaknya, Abdullah, yang Nggak boleh dipilih  sebagai pengganti beliau. Lalu,  bersepakatlah mereka demi mengangkat Ustman bin Affan selaku kepala negara/kepala pemerintahan.  Demi berikutnya, Ustman digantikan  oleh Ali bin Abi Thalib.  Pada ketika itu, Abu Sufyan tengah mempersiapkan anak cucunya demi mengisi jabatan  di atas, selaku penganti Ali bin Abi Thalib. Lahirlah dengan seperti inilah, sistem kerajaan dengan sebuah marga yang   menurunkan calon-calon raja/sultan dalam Islam.

******

Beginilah pula, besarnya negara yang dikonsepkan menurut Islam, juga Nggak terang  ukurannya. Nabi meninggalkan Madinah  tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan bagi kaum muslimin. Di masa Umar bin Khattab,  Islam ialah Imperium Dunia dari pantai timur Atlantik sampai Asia Tenggara. Telah tentu di dalamnya  juga ada pandangan soal ukuran negara. Ternyata Nggak ada kejelasan juga apakah sebuah negara Islam berukuran menginternasional, sebuah bangsa saja (wawasan etnis) dengan seperti inilah Nggak terang;   negara-bangsa (nation-state), ataukah negara-kota (city state) yang sebagai bentuk konseptualnya.

Dalam hal ini, Islam sebagai seperti komunisme: manakah  yang didahulukan, antara sosialisasi sebuah negara-bangsa yang beridiologi satu selaku   negara induk, ataukah menanti sampai seluruh dunia di-Islam-kan, baru dipikirkan bentuk negara dan idiologinya?  Menyikapi analogi negara Komunis, manakah yang didahulukan antara pandangan Joseph Stalin ataukah Leon Trotsky? Telah tentu Nggak sampai menghabisi Trotsky di Meksiko, seperti yang ditunaikan Stalin.

Hal ini sebagai amat penting, sebab mengemukan ide  Negara Islam tanpa ada kejelasan konseptualnya, artinya membiarkan ide tersebut tercabik-tercabik sebab perbedaan pandangan  para pemimpin Islam sendiri. Misalnya, kemelut di Iran, antara para “pemimpin moderat” seperti Presiden Khatami dan para “Mullah Konservatif” seperti Rafsanjani ketika ini. Satu-satunya hal yang mereka sepakati bersama-sama ialah nama “Islam” itu sendiri. Mungkin, mereka juga berselisih paham soal “kategori” Islam yang bakal diterapkan dalam negara tersebut, haruskah Islam Syi’ah atau sesuatu yang lebih “Universal”? Jika wajib mengikuti paham Syi’ah itu, bukankah ide Negara Islam lalu sebagai milik kubu minoritas belaka? Bukankah syi’isme cuma sebagai pandangan satu dari delapan orang muslim di dunia  saja?

*****

Jelaslah dengan seperti inilah, ide Negara Islam ialah sesuatu yang Nggak konseptual, dan Nggak diikuti oleh kebanyakan kaum muslimin. Iapun cuma dipikirkan oleh sejumlah orang pemimpin saja, yang berlebihan melihat Islam dari sudut institusionalnya belaka. Belum lagi jika dibicarakan lebih detail, dalam arti bagaimana halnya dengan mereka yang menolak ide tersebut, adakah mereka masih  layak disebut   kaum  muslimin atau bukan? Padahal mereka ialah kebanyakan penganut agama tersebut?

Jika diteruskan dengan sebuah pertanyaan lain, bakal sebagai berantakanlah ide tersebut: dengan cara apa dia bakal diwujudkan? Dengan cara terror atau dengan “menghukum” kaum non-muslim? Bagaimana halnya  dengan para pemikir muslimin yang mempertahankan hak mereka, seperti yang dijalani penulis? Layakkah ia disebut   kaum  teroris, padahal ia amat menentang penggunaan  aksi anarkis demi mencapai sebuah maksud. Lalu, mengapakah ia wajib bertanggungjawab atas perbuatan kubu minoritas yang sebagai  para teroris itu?

Jakarta, 18/4/2002

Source

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.