Negara Berpenduduk Islam Hendaknya Melaksanakan Reformasi Hukum Keluarga

Negara Berpenduduk Islam Hendaknya Melakukan Reformasi Hukum Keluarga

Negara Berpenduduk Islam Hendaknya Melaksanakan Reformasi Hukum Keluarga

Negara Berpenduduk Islam Hendaknya Melakukan Reformasi Hukum Keluarga
Akademisi Ziba Mir Hosseini menjelaskan negara-negara kebanyakan berpenduduk Islam amat berkepentingan melaksanakan reformasi hukum keluarga. Hal ini bakal sebagai titik tolak bagi keadilan kepada wanita.

“Dalam hukum keluarga, hak-hak wanita di ruang domestik ditetapkan dan berpengaruh terhadap peran-peran sosial dan politiknya di ruang publik mereka,” kata Ziba Mir Hosseini dalam peluncuran buku”Reformasi Hukum Keluarga Islam” di Gedung LIPI, Jakarta, Rabu. Ia menambahkan bahwa kepentingan wanita telah semestinya sebagai perhatian dalam ranah keluarga.

Hal senada dikemukakan oleh Lies Marcoes, Direktur Rumah Kita Bareng. Ia mendukung supaya isu-isu kesetaraan gender bagi wanita senantiasa diperhatikan seiring dengan tumbuhnya demokrasi di suatu negara. Menurut dia kian demokratis sebuah negara semestinya kian adil kepada relasi antara pria dan wanita di dalam keluarga. “Tetapi demi mewujudkannya ndak mudah sebab kerap posisi wanita yang ndak setara di ranah keluarga kerap terganjal norma-norma agama. Wanita di keluarga kerap ada di rumpun ibadah sehingga hukum yang mengaturnya sulit berubah. Maka, reformasi hukum keluarga merupakan keniscayaan demi mewujudkan keadilan itu sendiri,” katanya seperti dikutip kantor kabar Antara.

Lena Larsen yang juga penyunting buku “Reformasi Hukum Keluarga Islam” menjelaskan bahwa Indonesia merupakan contoh bagaimana reformasi hukum keluarga dapat terwujud. Di Indonesia, hukum Islam sanggup bersanding dengan selaras bareng hukum Barat dan hukum adat sehingga membentuk hukum nasional. Ia memberikan contoh Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2017 soal Pedoman Mengadili Perkara Wanita Berhadapan dengan Hukum. Perma itu sebagai bukti Indonesia sebagai negara berpenduduk Islam yang terdepan dalam mengembangkan analisis gender. Perma 3/ 2017 mendukung perlunya sensitivitas gender dalam mengadili perkara yang melibatkan wanita selaku pencari keadilan.

Larsen juga mengapresiasi Indonesia dengan Kongres Ulama Wanita Indonesia (KUPI) yang sukses melahirkan fatwa kewajiban negara melaksanakan pencegahan pernikahan anak, pencegahan aksi anarkis kepada wanita dan pencegahan kerusakan lingkungan sebab berdampak langsung pada anak dan wanita.

Source by Ahmad Naufal

Jasa Website Alhadiy

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :