Berita Indonesia

Muktamar NU ke-33 dan Muktamar Muhammadiyah ke-47 Tahun 2015

Pagelaran Dua Suksesi Ketua Umum di Muktamar NU dan Muktamar Muhammadiyah

Islam-institute.com – Dua ormas Islam terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah tahun 2015 ini menggelar hajatan akbar, muktamar alias konferensi atau kongres tingkat nasional. Kedua ormas Islam ini memiliki agenda utama yang sama, yaitu pemilihan Ketua Umum.

Hajatan NU dan Muhammadiyah memang menyedot perhatian luas. Maklum, ormas yang sudah berumur cukup tua ini bisa dikatakan memiliki pengaruh yang cukup besar. Tidak cuma di lingkup masyarakat muslim, tetapi juga sampai struktur pemerintahan dalam tatanan ketata-negaraan.

Karena itulah tidak heran banyak kepentingan-kepentingan dibawa saat muktamar. Seperti di muktamar NU, tensi hangat jelang muktamar begitu terasa makin panas. Adanya perbedaan pendapat terkait mekanisme pemilihan ketua umum PBNU menjadi salah satu penyebabnya.

 

Munculnya perbedaan di internal NU berawal keputusan forum ulama yang digelar PBNU di Jakarta, bahwa pemilihan ketum PBNU menggunakan sistem ahlul halli wal aqdi (AHWA). Dalam bahasa Indonesia bermakna musyawarah mufakat, atau dalam konteks pemilihan merupakan mekanisme memilih pimpinan melalui perwakilan tim formatur Ulama.

Ketua Panitia Lokal Muktamar NU, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan sistem AHWA adalah berdasarkan amanah alamarhum KH Sahal Mahfudz sebelum meninggal dunia, 24 Januari 2014 lalu.

Menurut Gus Ipul, sapaan Saifullah Yusuf, gagasan AHWA oleh mantan Rais Aam PBNU ini belajar dari Muktamar NU ke 32 di Makassar Tahun 2010.

“Ini sudah melalui proses panjang. Pencetus ide AHWA di Muktamar Jombang ini adalah almarhum Kiai Sahal Mahfudz. Sebelum meninggal, beliau tidak ingin muktamar kali ini seperti di Makassar, yang mirip Pilkada,” kata Gus Ipul, Kamis (23/7).

Sehingga, sistem AHWA dinyatakan resmi sebagai cara memilih Rais Aam atau ketua umum di muktamar, dalam Munas Alim Ulama di Jakarta, 15 Juni 2015.

Panasnya Problematika Sitem AHWA Makin Terasa di Muktamar NU ke-33

Alasan Gus Ipul soal sistem AHWA tidak serta merta disepakati oleh semua warga NU. Bahkan Gus Sholah (Solahuddin Wahid) sebagai salah satu calon Ketua Umum PBNU juga menolak sistem AHWA ini. Menurut Gus Sholah yang berhak membahas AHWA adalah forum konferensi besar (konbes). Kalaupun konbes menyetujui diterapkan AHWA juga tetap harus dimintakan persetujuan muktamar.

“Bagaimana bisa sistem yang belum disetujui muktamar tapi sudah membatasi peserta muktamar. Di antaranya agar menyetorkan 9 nama calon AHWA dari 39 nama saat registrasi muktamar,” kata Gus Solah, di kediamannya, Jumat (31/7/2015).

Dewan Mustasyar PCNU Kabupaten Probolinggo dan Kota Kraksaan yang kini duduk sebagai anggota DPR, Hasan Aminuddin menolak keras pemilihan ketum PBNU menggunakan sistem AHWA.

“Sejak awal saya tidak setuju AHWA. Karena mengidentikkan Rais Syuriah itu doyan duit. Risywah (suap) kan? Argumentasi beliau-beliau (ulama NU yang setuju sistem AHWA) itu mengantisipasi risywah. Dianggap kiai-kiai itu doyan duit apa? Ada ketersinggungan saya,” kata Hasan Aminuddin.

Politikus Partai Nas-Dem ini juga dengan lantang mengatakan tidak akan takut berseberangan dengan para kiai yang merekomendasi sistem AHWA di Muktamar NU ke-33 di Jombang ini. Sebab, dia mengaku memiliki suara cukup banyak mengajak kader NU untuk menolak sistem AHWA.

“Di sini mustasyar saya, ada dua cabang (PCNU Kabupaten Probolinggo dan Kota Kraksaan). Punya dua biting (dua suara di Muktamar NU ke-33). Kalau orang lain yang bicara enggak punya suara. Awak punya modal, dua suara,” ujar Hasan Aminuddin.

Perbedaan pendapat terkait polemik model pemilihan ketum PBNU tidak hanya terjadi di tingkatan para elite, tetapi hingga tataran santri-santri NU. Hingga kini, bursa calon ketum PBNU yang sudah muncul ke publik adalah calon incumbent KH Said Aqil Siradj, KH Salahudin Wahid atau Gus Solah dan Wakil Ketua Umum PBNU KH As’ad Ali Said.

Sementara itu, jelang Muktamar Muhammadiyah ke-47, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin mewanti-wanti terjadinya perpecahan. Dia menegaskan organisasinya tak akan memilih calon ketua yang berkarakter ambisius.

“Pada Muktamar mendatang jangan menyerahkan jabatan kepada orang yang ambisius, bahkan tak memiliki kemampuan,” kata Din Syamsudin, Senin (27/7).

Di Muhammadiyah Tidak Ada Krisis Kader, Krisis Tokoh atau Krisis Kepemimpinan

Din Syamsudin mengaku tak ada masalah pada pemilihan ketua umum saat Muktamar. Menurut dia, sebagai ormas Islam terbesar kedua di Tanah Air, Muhammadiyah tidak mengalami krisis kader, krisis tokoh, bahkan krisis kepemimpinan.

Sejumlah nama yang disebut-sebut memiliki kans menjadi ketua adalah Prof Dr Syafiq Mughni (PP Muhammadiyah), Prof Dr Muhajir Effendi, Prof Dr Tohir Luth (Ketua PWM Jatim), Dr H Abdul Mu’ti MEd (PP Muhammadiyah), Drs Hajriyanto Y Thohari MA (mantan Wakil Ketua MPR), Prof Dr Ahmad Jainuri PhD (mantan Rektor Umsida Sidoarjo), Dr Rizal Sukma (pengamat internasional), Dr H Haidar Nashir MSi (PP Muhammadiyah) dan dr Agus Taufiqurrohman SpS Mkes (Ketua PWM Daerah Istimewa Yogyakarta).

“Mudah-mudahan muktamar besok tidak banyak membawa perbedaan yang membawa perpecahan. Mudah-mudahan tidak ada label radikal atau liberal terhadap calon yang merupakan character assassination,” kata Din.

Terpisah, Wakil Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Tamhid Masyhudi berseloroh kalau ketua baru Muhammadiyah bakal melanjutkan tradisi lulusan Amerika Serikat (AS).

Seperti diketahui Din Syamsuddin adalah alumni S3 perguruan tinggi di Amerika Serikat, demikian pula ketua umum Muhammadiyah sebelumnya, seperti Buya Syafii Ma’arif dan Amien Rais.

Sedangkan Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Najib Hamid MSi mengatakan, tiga tokoh mulai menguat sebagai kandidat ketua umum menggantikan Din Syamsuddin.

Tiga tokoh yang dimaksud Prof Dr Syafiq A Mughni (alumni University of California dan Pesantren Persis), Dr Haedar Nashir (Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, alumni Fisipol UGM) dan Dr Abdul Mu’thi (Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah, alumni Flinders University Australia).

“Pak Syafiq mempunyai jaringan ke luar dan ke dalam. Mas Mu’thi, masih muda dan lincah, sedangkan Pak Haedar Nashir menjaga kekuatan ke dalam,” kata Najib. Demikian tulis Antara.

Muktamar NU ke-33 digelar di Jombang Jawa Timur, mulai tanggal 1 sampai 5 Agustus 2015. Sedangkan Muktamar Muhammadiyah ke-47 digelar di Makassar Sulawesi Selatan, dari tanggal 3 sampai 7 Agustus 2015.

 

#Muktamar NU ke-33

#Muktamar Muhammadiyah ke-47

Jasa Web Alhadiy
Tags

Related Articles

Jika ada ditemukan artikel yang salah, dan lain-lannya, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Close

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker