Berita Asia

Militer Myanmar Wajib Bertanggung Jawab atas Krisis Rohingya

PM Inggris: Militer Myanmar Wajib Bertanggung Jawab atas Krisis Rohingya. Militer myanmar menyalahkan para militan atas pembakaran desa-desa dan menakut-nakuti dan memaksa masyarakat buat meninggalkan rumah-tempat tinggal mereka.

Jasa Web Alhadiy

PM inggris menyatakan militer Myanmar wajib bertanggung jawab atas krisis Rohingya. Militer Myanmar sedang menjadi sorotan dunia terkait krisis Rohingya. Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May berkata bahwa militer Myanmar wajib bertanggung jawab penuh atas krisis Rohingnya tersebut.
“Ini krisis kemanusiaan besar yang terlihat mirip pembersihan etnis,” ujar Theresa May seperti dilansir kantor isu AFP, selasa (14/11/2017).
“Juga ini adalah sesuatu yg otoritas Burma (nama lain Myanmar) — dan khususnya militer — harus bertanggung jawab penuh,” imbuhnya terkait krisis Rohingya.
Sekitar 600 ribu masyarakat Rohingya sudah lari menyelamatkan diri ke Bangladesh. Hal ini sejak militer Myanmar melancarkan operasi besar-besaran pada negara bagian Rakhine pada Agustus 2017. Pejabat-pejabat PBB berkata bahwa para tentara Myanmar sudah memperkosa perempuan Rohingya beramai-ramai. Serta melakukan kejahatan-kejahatan lainnya dalam operasi militer tersebut.

Militer Myanmar menyalahkan para militan

Tetapi militer Myanmar menyatakan, penyelidikan internal yg dilakukannya tak menggambarkan tuduhan-tuduhan kekejaman yang dilakukan tentara. Laporan hasil penyelidikan tersebut diposting pada halaman facebook milik panglima militer myanmar, jenderal senior Min Aung Hlaing.
Dalam laporan itu disebutkan, dari 2.817 orang yg diwawancarai dari 54 desa Rohingya, para tentara tidak menembaki warga desa tak bersalah. Tak memperkosa dan tidak melakukan kekerasan seksual terhadap kaum wanita. Tentara juga tidak melakukan penghilangan nyawa atau pemukulan rakyat desa ataupun pembakaran rumah-rumah masyarakat.
Dalam laporannya, tentara Myanmar menyalahkan para militan atas pembakaran desa-desa dan menakut-nakuti. Dan memaksa masyarakat buat meninggalkan rumah-tempat tinggal mereka. Namun klaim ini tidak mampu dibuktikan mengingat otoritas Myanmar tak mengizinkan panel PBB masuk buat mempelajari dugaan kekerasan terhadap warga rohingya pada wilayah Rakhine.
Sebelumnya, pada KTT ASEAN di Manila, Filipina pada senin (13/11), sekjen Perserikatan Bangsa-bangsa (pbb) Antonio Guterres jua menyampaikan keprihatinan atas krisis Rohingya. Dikatakan pemimpin badan dunia tersebut, pengusiran ratusan ribu masyarakat Rohingya ialah “eskalasi mengkhawatirkan dalam bencana yg berlarut-larut”. Menurutnya, situasi tadi berpotensi sebagai sumber ketidakstabilan di kawasan, dan radikalisasi. (Detik News)

Jasa Web Alhadiy
Tags

Related Articles

Jika ada ditemukan artikel yang salah, dan lain-lannya, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker