Menyikapi Keberatan PGI, PSI Dorong Dialog PGI-Panja RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Banding HTI Ditolak, Guntur Romli: Alhamdulillah, HTI Berbahaya bagi NKRI

Menyikapi Keberatan PGI, PSI Dorong Dialog PGI-Panja RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) keberatan dengan Pasal 69-70 RUU mengenai hal Pendidikan Keagamaan Kristen di RUU Pesantren dan Pendidikan Agama. PSI mendukung dilakukannya dialog antara PGI dengan Panja RUU Pesantren.

“Dengan adanya sikap keberatan PGI, PSI mendukung adanya dialog antara PGI dan Panitia RUU Pesantren dan Pendidikan Agama, terkait poin-poin yang pro kontra itu,” ucap Jubir PSI Guntur Romli dalam Penjelasan tertulisnya, Jumat (26/10/2018).

Menurut Romli, aspirasi PGI atas 2 pasal dalam RUU Pesantren dan Pendidikan Agama itu sungguh mesti diserap oleh DPR. Mengingat, 2 pasal itu mengatur pendidikan agama yang jadi ranah gereja.

“Sedemikian pula penyebutan hitungan total syarat peserta didik paling sedikit 15 (5 belas) dalam RUU itu, kami menganggap ini hal teknis dan detail yang mestinya diatur di bawah UU, seperti Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Menteri (Permen), UU tidak Penting bahas hal teknis dan detail, dan ini juga bertentangan dengan filosofis pendidikan, yang tidak boleh ada ‘politik kuota’, sebab 1 orang minta diajari ya mesti diajari, tidak Penting menanti 15 siswa,” katanya.

Guntur Romli menilai keberatan PGI itu wajar. Menurut dia, hal itu Adalah kekuatiran PGI selaku penyelenggara pendidikan non-formal.

“Masalah kekuatiran birokratisasi pendidikan nonformal seperti keberatan PGI, mampu dipahami sebab sungguh jangan sampai ke sana, jangan seluruh pendidikan diambil alih negara,” kata Guntur Romli.

“Sebab selain soal kesanggupan dan anggaran, problem pendidikan juga jadi tanggung jawab berbarengan, lembaga-lembaga pendidikan non formal selama ini bergerak atas dasar keikhlasan, kemandirian dan pengabdian, jauh sebelum negara ini berdiri,” sambungnya.

Dikabarkan sebelumnya, PGI menyorot soal syarat pendirian pendidikan keagamaan, yaitu memasukkan syarat peserta didik paling sedikit 15 orang serta memperoleh izin dari Kanwil Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota.

Loading...
loading...

Aturan ini dianggap tidak sesuai dengan model pendidikan anak dan remaja gereja di Indonesia. PGI mengumumkan model pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi tidak mampu disetarakan dengan pesantren.

“Sesungguhnya, Pendidikan Sekolah Minggu dan Katekisasi Adalah bagian hakiki dari peribadahan gereja, yang tidak bisa dibatasi oleh hitungan total peserta, serta mestinya tidak memerlukan izin sebab Adalah bentuk peribadahan,” kata PGI.

Komisi VIII DPR RI sendiri sudah merespon keberatan PGI tersebut. Komisi VIII DPR siap mendiskusikan keberatan PGI tersebut.

“Masalah masukan dari PGI mengenai hal mengenai hal pasal 69 dan 70, masih terbuka untuk dibicarakan bersama-sama,” ucap Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily waktu dimintai konfirmasi, Kamis (25/10).

Berikut ini 2 pasal yang dikritik PGI:

Pasal 69

(1) Pendidikan Keagamaan Kristen jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diadakan dalam bentuk Sekolah Minggu, Sekolah Alkitab, Remaja Gereja, Pemuda Gereja, Katekisasi, atau bentuk lain yang sejenis.
(2) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan oleh gereja, organisasi kemasyarakatan Kristen, dan lembaga sosial keagamaan Kristen lainnya bisa berbentuk satuan pendidikan atau program.
(3) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan dalam bentuk program yang mempunyai peserta paling sedikit 15 (5 belas) orang peserta didik.
(4) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal yang diadakan dalam bentuk satuan pendidikan atau yang berkembang jadi satuan pendidikan wajib memperoleh izin dari kantor Kementerian Agama kabupaten/kota sesudah memenuhi ketentuan mengenai hal persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).

Pasal 70

(1) Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal punya tujuan untuk melengkapi pendidikan agama Kristen yang diperoleh di Sekolah Dasar/ Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Ke-1/ Sekolah Menengah Ke-1 Teologi Kristen, Sekolah Menengah Atas/ Sekolah Menengah Teologi Kristen/Sekolah Menengah Agama Kristen atau di pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik untuk Tuhan.
(2) Pelaksanaan Pendidikan Keagamaan Kristen nonformal bisa Dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang.

(detik.com/ suaraislam)

Loading...


Shared by Ahmad Zaini

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Zaini

KOLOM KOMENTAR ANDA :