Berita Indonesia

Menteri Polhukam Nyatakan Pendukung ISIS Bisa Dipenjara

Jasa Web Alhadiy

Menteri Polhukam menyatakan bahwa Revisi UU Terorisme mengatur siapa yang mendukung ISIS bisa dipenjara….

 

 

UmmatiPress, Jakarta – Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, mengatakan bahwa dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme, kepolisian dapat menangkap dan menjatuhkan pidana kepada orang-orang yang menistakan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selama ini, menurut Luhut Binsar Pandjaitan, banyak orang yang dengan mudah tak mengakui Indonesia dan menggalang dukungan.

“Selama ini orang bebas mau bicara apa, karena tak ada aturannya,” kata Luhut Binsar Pandjaitan di kantornya, Jakarta, Jumat, 22 Januari 2016. “Sekarang tidak, kami (pemerintah) akan tindak.”

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan aturan turunan dari revisi undang-undang terorisme akan memaparkan secara detail bentuk-bentuk makar yang jadi acuan penegakan hukum bagi kepolisian. Bahkan, menurut dia, sekadar mengatakan mendukung Negara Islam Irak dan Suriah sudah bisa berujung jadi penghuni penjara. Aturan yang baru akan sangat menekan segala potensi ancaman keamanan dan teror.

Penanganan proses hukum secara masif dan berkelanjutan juga dilakukan pada penyebaran informasi melalui media sosial atau dunia maya. Kepolisian bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika nantinya akan mengejar seluruh pemilik situs yang isinya diduga berpotensi ancaman atau teror.

Walaupun demikian, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah tetap memberikan jaminan kebebasan berserikat, berpendapat, dan hak asasi manusia. Menurut dia, berhadapan dengan terorisme, harus ada tindakan tegas yang tak bisa melulu terhadang tuntutan HAM. Ia bahkan mengklaim, aturan baru tersebut jauh lebih ringan dibandingkan sejumlah aturan antiterorisme yang dimiliki negara lain, seperti Singapura dan Malaysia.

Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan: “Saya berani bertaruh, kalau ancaman teror dibiarkan negara ini akan hancur,” kata Luhut. “Ini negara kepulauan, pemerintah tak mau apa yang terjadi di Suriah terjadi di sini.”

Sebagai jaminan, menurut Luhut Binsar Pandjaitan, pemerintah akan membentuk sebuah lembaga pengawas independen terhadap seluruh aksi antiterorisme. Lembaga yang berdiri seusai pengetokan revisi tersebut akan menilai penegakan hukum terhadap ancaman teror tak berlawanan dengan HAM dan demokrasi.

Dengan adanya Revisi UU Terorisme yang masih dalam draf tersebut, bila nanti disahkan, lambat laun terorisme yang selama ini bebas berkeliaran di Indonesia akan sulit berkembang dan akhirnya dapat dengan mudah dilumpukan oleh aparat penegak hukum.

Tujuan dari revisi undang-undang terorisme tidak lain adalah demi keamanan, dan persatuan bangsa Indonesia dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah kesatuan NKRI. Jika terlambat menangani penyebaran terorisme, maka penyesalan tiada gunanya jika Indonesia menjadi Suriah akibat meraja-lelanya gerakan terorisme dengan semangat penghancuran.

source: tempo.co

Jasa Web Alhadiy
Tags

Related Articles

Jika ada ditemukan artikel yang salah, dan lain-lannya, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker