Mensos Heran Kejahatan Seksual, ICMI Serukan Hukuman Mati

Loading...

Mensos Heran dan Minta Komisi Yudisial Periksa Vonis Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak di Kediri

Islam-Institute, JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) diminta turun tangan oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, untuk mengecek vonis kontroversial pengadilan Kediri yang menjatuhi pengusaha Kediri dengan hukuman 9 tahun hotel prodeo dan denda Rp 250 juta atas tindakan kejahatan seksual pada anak.

“Saya ketemu seorang anak yang jadi korban dia, tapi anak itu ndak menjawab apa-apa, sepertinya dia mengalami trauma cukup mendalam, sebab itu saya kira KY perlu turun,” katanya di sela meresmikan pembukaan Pesantren Kota Khadijah (Putra) di Wonokromo, Surabaya, Minggu.

Majelis hakim menjatuhkan hukuman Soni Sandra terlibat dalam kasus asusila dan kejahatan seksual pada anak dengan hukuman hotel prodeo sembilan tahun dan denda Rp250 juta dalam sidang di Pengadilan Negeri Kota Kediri, Kamis (19/5).

“Jikalau UU Penjagaan Anak memberi sanksi maksimal 15 tahun dan denda Rp5 miliar, tapi cuma kena sembilan tahun dan denda Rp250 juta, tentu ndak sebanding dengan trauma yang dialami puluhan anak yang jadi korban,” katanya.

“Kalau korban ndak satu anak, maka dapat ditambahkan hukuman kebiri kimiawi, alat deteksi elektronik atau publikasikan identitas,” kata Khofifah.

Khofifah mengklaim heran mengapa vonis kpd pelaku  dapat lebih ringan dari ketentuan semestinya. 

 

ICMI Serukan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Seksual pada Anak

Penghinaan seksual kepada anak ialah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua mempergunakan anak untuk rangsangan seksual. Efek aksi anarkis seksual kepada anak antara lain depresi, gangguan stres pascatrauma, kegelisahan, kecenderungan untuk jadi korban lebih detail pada masa dewasa atau jadi predator selanjutnya.

INFO PENTING

Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menilai kejahatan seksual ialah kejadian luar biasa yang menggambarkan kerusakan moral bangsa. ICMI mendesak hukuman mati untuk pelaku kejahatan seksual pada anak.

“Hukuman mati ialah hukuman yang setimpal bagi pelaku kejahatan seksual, khususnya pada anak,” ungkap Dr Sri Artuti Bukhari Wakil Ketua ICMI dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (19/5/2016).

ICMI merekomendasikan pemerintah untuk melaksanakan hukuman kebiri kpd pelaku berdasarkan rekomendasi Menkes dan Perhimpunan Pengurus Pusat Dokter Spesialis Kodekteran Jiwa Indonesia (PP-PDSJKI). Selain itu hukuman itu mempunyai dampak dan efek samping psikologis, kejiwaan dan soaial bagi yang terkena hukuman tersebut.

“Kalau mempublish Perppu maka wajib sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mendesak Pemerintah untuk menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya bagi sarjana maupun remaja lulusan SMU, supaya ndak lagi terjadi kerusuhan sosial, maupun kejahatan seksual yang dikarenakan oleh tingginya pengangguran,” tegasnya.

ICMI juga meminta pemerintah meminimalisasi penyebab terjadinya tindak kejahatan seksual tersebut dengan memberangus peredaran narkoba setuntas-tuntasnya. Selain itu membatasi minuman keras beralkohol, dan menutup tayangan pornografi dari lingkungan keluarga maupun warga.

“Kementerian Kominfo lebih gencar memblokir situs-situs pornografi, konten-konten internet dan teknologi info yang membikin konten pornografi dan kejahatan seksual,” ungkapnya.

ICMI berkeinginan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) memberikan sanksi keras kepada stasiun TV kalau menyiarkan acara berkonten dewasa pada jam tayang yang dapat disaksikan usia bocah-bocah.

“Komitmen ICMI ialah ingin ikut serta menumpas habis kejahatan seksual kepada seksual kepada bocah-bocah dengan barisan organisasi wilayah sampai kecamatan,” tutupnya.

Selain Sri, datang dalam jumpa pers itu Ketua Koordinator ICMI Bidang Penjagaan Wanita, Anak dan Remaja Dr. Andi Yuliani Paris dan Anggota Dewan Ahli ICMI, Ketua bidang profesional tenaga kerja Bimo Sasongko, BSAE, MSEIE, MBA. ( al/berbagai sumber )

 

Loading...

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :