Menjawab Pernyataan Prof. CA Nidom mengenai hal Vaksin Bukan Makanan

Hukum Vaksin dan Fatwa MUI yang Perlu Dicermati

Menjawab Pernyataan Prof. CA Nidom mengenai hal Vaksin Bukan Makanan


Sebelum anda lebih jauh membaca tulisan ini, izinkan saya untuk mengumumkan  semenjak awal bahwa saya bukanlah penyokong gerakan antivaksinasi. Saya pun sesungguhnya bukan ahli soal vaksin dan soal kesehatan lainnya. Saya hanyalah pelajar ilmu pengkajian hukum Islam di bagian universitas Islam di negeri ini, dan saya ialah ayah dari seorang anak laki-laki berumur 4 tahun yang telah genap diimunisasi. Saban ayah pasti berharap anaknya sehat. Saya ialah ayah yang tidak mengerti kesehatan. Maka perihal kesehatan anak saya ini, saya manut saja sama seorang bidan yang sejak awal membantu proses kelahirannya.

Menarik untuk disimak opini yang disampaikan Prof. CA Nidom yang dimuat di Kompas pada tanggal 10 September 2018 pukul 03.00. tulisan tersebut sepertinya menyusul tulisan seseorang bernama Sampurno yang pada tanggal 24 Agustus 2018 yang Memperingatkan supaya ke depan, MUI dalam mengambil keputusan kehalalan vaksin, obat atau apapun yang berguna bagi kemaslahatan ummat khususnya di bidang kesehatan, tidak melulu mereferensi pada dalil fikih, tapi juga mengkaji Kemajuan bioteknologi.

Prof. CA Nidom sendiri dalam tulisannya menyesalkan penyampaian fatwa MUI yang dikerjakan secara terbuka dan menganjurkan supaya disampaikan secara tertutup. Secara medis, beliau juga Memperingatkan bahwa waktu seseorang tidak divaksin, bukan cuma orang tersebut tidak dapat menjaga dirinya sendiri tapi juga berkemungkinan jadi sumber penularan penyakit tertentu.

Terkait rekomendasi MUI supaya mengupayakan produksi vaksin halal, beliau Memperingatkan bahwa menciptakan vaksin itu tidak mudah, ada beberapa tahapan yang mesti dikerjakan yang saya pribadi tidak memahami hal itu, yang pasti bahwa hal tersebut akan memakan waktu setidaknya selama 10 tahun. Baiknya, beliau menganjurkan supaya MUI selaku pemegang otoritas halal di negeri ini Penting mengawal kerja DVN (Dewan Vaksin Nasional) sejak awal.

Sesungguhnya, saya pribadi lumayan tertipu dengan judul tulisan beliau “vaksin itu bukan makanan”, sebab saya tidak menyaksikan korelasi antara judul tersebut dengan isi tulisan. Sekedar menebak, barangkali yang dimaksud ialah bahwa menciptakan vaksin itu tidak semudah menciptakan makanan yang lantas waktu tersaji dapat kita pilih mana yang halal dan mana yang haram. Kalau ternyata maksudnya ialah semacam ini, maka apakah sungguh-sungguh tidak ada pilihan bagi kita dalam soalan ini. Apakah sebegitu hitam-putihkah masalah? Anda wajib vaksi, kalau tidak maka anda akan sakit. Jangan pedulikan apakah ini halal atau haram. Terima saja. Seperti itukah logikanya.

Kalau kita ingin tampil polos, maka waktu pernyataannya ialah “vaksin itu bukan makanan”, maka izinkan saya yang bodoh ini menanyakan: “jika bukan makanan, lalu apa?”. Sebab sepaham saya, obat ataupun vaksin ialah sesuatu yang kita konsumsi entah dengan cara oral ataupun cara suntik yang bagi kami kaum muslim, Penting diperjelas soal halal haramnya, sebab sesungguhnya Allah tidak pernah menciptakan obat untuk sebuah penyakit kecuali dari barang yang halal.

Loading...
loading...

Tentu saja tidak se-saklek itu kita memahami dalil diatas. Kita pun mafhum bahwa pada keadaan darurat, maka dapat saja kita berobat dengan sesuatu yang haram kalau sungguh pengetahuan kita belum menemukan obat yang halal untuk penyakit tersebut. Senada semacam inilah yang dikemukakan oleh MUI lewat fatwa no. 33 tahun 2018.

Himbauan Prof. CA supaya MUI ke depan menyampaikan fatwa nya secara tertutup barangkali bagi saya ialah unfaedah. Sebab sebagaimana kita tahu, bagian fungsi MUI ialah sungguh untuk menyampaikan fatwa secara publik ke ummaat Islam di Indonesia.

Supaya jadi terang, mohon izin akan saya terangkan sedikit. Fatwa ialah respon terkait masalah hukum islam. Sebab Adalah respon, tentu saja diawali dengan pertanyaan. Asal tahu saja, beberapa sekali warga yang mempersoalkan ke MUI mengenai hal status kehalalan vaksin yang menurut berita mengandung ekstrak babi. Dari pertanyaan tersebut lantas MUI bersidang dan mengambil keputusan respon dari pertanyaan tersebut. Sebab respon ini ditunggu oleh ummat yang menanyakan, maka mesti disampaikan ke publik.

Dalam istilah ilmu hukum Islam, ummat yang menanyakan ini disebut Mustafti (Peminta Fatwa), dan MUI ialah Mufti (Pemberi Fatwa).

Berikutnya yang Penting juga diperhatikan ialah bahwa di Indonesia ini, secara kultur sosial, peran ulama dalam warga masih amat penting. Ulama Adalah tempat rujukan orang-orang menanyakan sekaligus curhat. Cukup tahu saja, waktu terjadi Perkara vaksin palsu yang marak beberapa waktu yang lalu, beberapa sekali warga yang cemas akan hal ini dan tentu saja jadi trauma. Maka waktu muncul kembali soal vaksin yang berasal dari bahan tidak halal ini, pasti telah tertebak akan kemana warga mereferensi. Tentu saja ke ulama.

Mewakili para orangtua yang anaknya Penting divaksin. Izinkan saya menyampaikan bahwa kami masih amat buta soal vaksin ini. Kami cuma tahu bahwa vaksin ini Penting, wajib dikerjakan, dan lain sebagainya, tanpa pernah tahu darimana vaksin itu berasal. Apa bahannya, bagaimana proses pembuatannya, siapa saja yang terlibat, bagaimana dengan jaminan keamanannya, apa yang mesti dikerjakan kalau malfungsi terjadi, dan sederet pertanyaan lainnya.

Maka saya menyambut positif ajakan dari Prof. CA supaya MUI mengawal sejak awal kerja DVN supaya terjadi sinergi antar keduanya. Jujur saja, kalau sampai ini terjadi, setidaknya keberadaan MUI di situ dapat jadi perwakilan kami supaya lebih menenangkan hati.

Izinkanlah saya mengakhiri tulisan ini dengan doa semoga seluruh anak negeri bisa terjamin kesehatannya. Wallahu aa’lam bi shawab.

Loading...

Source by Ahmad Naufal

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :