Mengenal Lebih Dekat Kyai Ma’ruf Amin: Ulama Besar Yang Menguasai Politik

Syair Untuk Ulama Agung Panutanku ‘Kyai Ma’ruf Amin’

Mengenal Lebih Dekat Kyai Ma’ruf Amin: Ulama Besar Yang Menguasai Politik

Prof Dr KH Ma’ruf Amin, Kader Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi dipilih selaku calon wakil presiden (cawapres) Joko Widodo periode 2019-2024. Selama ini Kyai Ma’ruf Amin lebih dikenal selaku ulama besar yang pernah dipercaya mengajar agama Islam di Mekkah. Ia juga dikenal selaku cucu dari ulama besar Syaikh Nawawi al-Bantani dan dinilai masih nasab Sultan Banten. Tetapi seperti ini, sedikit yang tahu bahwa Kyai Ma’ruf sosok ulama yang sudah malang melintang di dunia perpolitikan Tanah Air.

Kyai kelahiran Tangerang, 11 Maret 1943 itu merupakan bagian kader terbaik NU yang sukses mencapai puncak karier di dunia politik sekaligus ulama. Kyai Ma’ruf 3 kali pernah jadi wakil rakyat. Pertama pada pemilu 1971, waktu itu Kyai Ma’ruf terpilih jadi anggota DPRD DKI Jakarta lewat partai NU. Kedua pada pemilu 1977, Kyai Ma’ruf kembali jadi anggota DPRD DKI Jakarta lewat partai PPP. Dan ketiga pada pemilu 1999, Kyai Ma’ruf jadi anggota DPRI RI lewat partai PKB. Ia juga pernah jadi Anggota MPR RI dari PKB, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2007-2009 dan 2010-2014 dan waktu ini selaku Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Perjalanan karier politiknya berawal dari kiprahnya di tingkat daerah dan organisasi kemasyarakatan. Di usianya yang tergolong muda, Kyai Ma’ruf telah terpilih jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta mewakili partai NU. Waktu itu, partai-partai Islam berkoalisi dalam fraksi Golongan Islam. Kyai Ma’ruf yang masih berumur 28 tahun dipandang selaku politisi berbakat, sehingga para anggota DPRD yang tergabung dalam fraksi Islam itu –walaupun semuanya jauh lebih senior- setuju memilih Kyai Ma’ruf jadi ketua Fraksi Golongan Islam.

Tatkala pemerintah Orde Baru mengeluarkan keputusan strategi fusi (penggabungan) partai politik, dan parta-partai yang berbasis Islam yaitu NU, Parmusi, Perti, dan PSII digabung jadi PPP (Partai Persatuan Pendirian), maka secara otomatis Kyai Ma’ruf yang tadinya anggota DPRD dari partai NU jadi anggota DPRD dari PPP. Posisinya selaku ketua fraksi nggak berubah, bahkan Kyai Ma’ruf dikenal selaku sosok yang kerapkali berdebat pada waktu rapat dengan gubernur Ali Sadikin kalau sedang berusaha menggolkan gagasan dan ide.

Selama jadi anggota DPRD, Kyai Ma’ruf dikenal selaku anggota yang kaya dengan ide-ide orisinal yang saat diterapkan terlalu berguna untuk kepentingan rakyat. Dia beberapa akal, dipadukan dengan badannya yang relatif kecil, maka rekan-rekannya di dewan pun menjulukinya dengan ‘Si Kancil’.

Pada Muktamar NU 1984 di Situbondo NU mengambil keputusan untuk kembali ke khittah selaku organisasi sosial keagamaan, dan nggak lagi selaku partai politik. Walaupun seperti ini, Beberapa muncul pro-kontra di kalangan internal NU terkait keputusan Khittah itu. Para tokoh NU mempunyai interpretasi yang tak sama, di satu sisi ada yang tegas menolak NU berhubungan dengan politik praktis dan pengurus NU nggak boleh berpolitik. Tetapi di sisi lain ada yang lebih fleksibel bahwa pengurus NU boleh berpolitik tetapi wajib nonaktif dari kepengurusan NU.

Kyai Ma’ruf termasuk yang memaknai politik bagian dari khittah NU. Menurut Kyai Ma’ruf, politik ialah bagian bentuk perjuangan NU di samping perjuangan lewat dakwah, pendidikan, dan ekonomi. Ia mengambil contoh pendiri NU, Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari, KH Wahhab Hasbullah, dan KH Bisri Syansuri, mereka nggak pernah meninggalkan gelanggangan politik, baik saat masih di Partai Masyumi maupun sesudah NU jadi partai pada 1952 sampai 1974. Politik dijadikan selaku alat perjuangan untuk kepentingan ummat.

Bagi Kyai Ma’ruf, gerakan politik mempunyai posisi strategis dalam mencapai target. Pertama untuk mengembalikan jiwa keagamaan dalam perpolitikan nasional, ihya’ al-ruh al-diniyyah fi al-syiyasyah al-indunisiyyah (menghidupkan ruh keagamaan dalam dunia politik Indonesia). Kedua untuk mengembalikan kepemimpinan ulama dalam perpolitikan Indonesia (li-I’dati qiyadati al-ulama fi al-alam al-siyasi al-Indonesia). Ketiga untuk membenahi ummat (islah al-ijtimaiiyah) yang jadi tanggungjawab para ulama.

Jadi menurut Kyai Ma’ruf, Khittah NU 1926 bukan sekedar pemisahan kelembagaan antara NU dan politik praktis, sebagaimana yang dipahami, dipraktikkan, dan disampaikan oleh kebanyakan tokoh NU. Kyai Ma’ruf tetap berpandangan bahwa pendirian partai politik bukan pelanggaran khittah, tetapi bagian dari khittah. Melalui pandangan itu, tidak heran pada waktu reformasi tiba, Kyai Ma’ruf mengusulkan supaya NU membikin partai.

Ndak tidak banyak kalangan NU yang menentang pendapatnya. Tetapi seperti ini, sesudah melewati perdebatan yang cukup panjang dengan argumen yang relatif sama-sama kuat dari sisi pro dan kontra, pada akhirnya Kyai Ma’ruf dapat meyakinkan tokoh-tokoh NU bahwa NU perlu mendirikan partai. Maka melalui pemikirannya lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diketuai oleh Matori Abdul Jalil.

Menurut Kyai Ma’ruf, reformasi jadi momen paling tepat untuk mendirikan parpol. NU wajib punya bargaining power yang besar dalam sharing power pengelolaan negara. Sebab itu, Kyai Ma’ruf meminta NU mendirikan Parpol. Bahkan, Kyai Ma’ruf ialah ketua dewan Syuro pertama PKB. Menurut Kyai Ma’ruf, para ulama NU meyakini bentuk NKRI ialah final. Keyakinan itu wajib dikawal melalui perjuangan politik supaya cita-cita negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.

Pada tahun 1998, Kyai Ma’ruf sukses jadi anggota DPR RI dari Partai PKB. Bahkan ia selaku Dewan Syuro sukses membawa PKB jadi partai pemenang ketiga sesudah PDI-P dan Golkar. Tidak cukup sampai di situ, dalam dinamika politik tahun 1999, Kyai Ma’ruf sukses jadi bagian tokoh sentral yang mengantarkan Gus Dur jadi Presiden RI. Padahal pada waktu itu PKB selaku partai politik pemenang ketiga.

Melalui segudang pengalaman dalam perpolitikan nasional itu, layaklah Kyai Ma’ruf disebut selaku ulama besar yang memahami dunia politik, terutama dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Ia sudah kenyang dengan asam garam perpolitikan nasional yang digelutinya semenjak usia muda. Kisaran 54 tahun dengan segala pasang surutnya, hidupnya ia abdikan di dunia politik, selain dalam pendidikan dan dakwah. Di usinya yang Saat ini sudah 75 tahun, Kyai Ma’ruf nyaris mencapai puncak kekuasaan di negeri ini. Tentu saja kalau itu tercapai, ia akan jadi wakil presiden pertama asal Banten.[islamramah.co]

Source by Hakim Abdul

You might like

About the Author: Hakim Abdul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.