Inspirasional

Mengancam Keutuhan NKRI, NU Desak Pemerintah Bubarkan Pesantren Radikal dan Anti NKRI

Iklan

Mengancam Keutuhan NKRI, NU Desak Pemerintah Bubarkan Pesantren Radikal dan Anti NKRI

 

Pemerintah melalui Kementerian Agama RI bakal membikin peraturan baru terkait perizinan pendirian pesantren. Kalau sebelumnya perizinan sanggup diurus di tingkat kabupaten, maka kedepan proses pendirian pesantren bakal ditangani langsung Kementerian Agama tingkat pusat. Hal ini dilaksanakan guna mencegah berdirinya pesantren-pesantren yang anti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain itu pemerintah pun tak bakal memberikan dukungan apapun terhadap pesantren yang anti NKRI serta tak bakal mengakui ijazah pesantren tersebut.

Membicarakan hal ini, Muhammad Faizin dari NU Online melaksanakan wawancara terkait keputusan pemerintah ini dengan Wakil Ketua Tanfidziyah PWNU Lampung Aom karomani yang pun Wakil Rektor Universitas Lampung, Ahad (13/5). Profesor Ilmu Komunikasi ini menerangkan beberapa hal soal hubungan pondok pesantren yang radikal dengan terorisme di Indonesia.

Bagaimana pandangan profesor kepada keputusan pemerintah yang bakal menata perizinan dan memberikan sanksi terhadap pesantren yang radikal?

Aku menilai pemerintah tak lumayan memberikan sanksi dengan tak memberikan dukungan ataupun tak mengakui ijazah yang dikeluarkan oleh pondok pesantren tersebut. Kalau cuma sanksi bagaikan itu, tak diberi dukungan, tak diakui ijazahnya dan lain-lain mereka tetap bakal bergerak di bawah tanah dan lulusaannya nanti bakal memasuki lembaga pendidikan swasta lainnya.

Pemberlakuan keputusan ini wajib berlaku surut terhadap seluruh pesantren yang telah berdiri dan diberi izin. Artinya kalau terindikasi dan terbukti ada pesantren yang telah berdiri mengajarkan radikalisme terhadap para santrinya maka pemerintah wajib mengambil tindakan dengan tak mengeluarkan perpanjangan izin operasional atau membubarkannya sesuai mekanisme.

Pemerintah wajib tegas dalam menangani pondok pesantren yang anti NKRI. Pondok pesantren anti NKRI dan pun menggugat dasar negara bagus secara terang-terangan maupun secara tersembunyi wajib diusulkan menuju pengadilan dan dibubarkan.

Ini (pondok pesantren radikal anti NKRI, red) sungguh amat berbahaya bagi keutuhan negara. Pemerintah wajib mengevaluasi konten kurikulumnya. Sebab orang awam bakal percaya dengan ideologi yang mereka kembangkan yang bertentangan dengan negara melalui kemasan agama.

Jadi apa pandangan profesor kepada banyak pesantren-pesantren yang terindikasi radikal sekarang ini?

Pondok pesantren bagaikan ini lebih menitikberatkan terhadap kesanggupan keilmuan yang tampak dan terdengar. Pesantren bagaikan ini tak mengedepankan prinsip Islam moderat dan tak menghormati nilai-nilai keragaman budaya tapi mengandalkan retorika berfikir serta kesanggupan berbicara guna mempengaruhi ummat dengan pemahaman tekstualnya.

Mereka bakal fasih baca Qur’an bakal hafal Qur’an dan Hadits dan lain-lain. Piawai bahasa Arab yang membikin takjub publik dan mengikuti ajarannya. Itu sama berbahayanya dengan teroris dan narkoba yang selama ini mengancam negara. Bahaya!

Pesantren radikal ini amat mengganggu penjuru dan maksud pendidikan negara yang termuat dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 yang berdasarkan Pancasila dan UUD1945. Dan tentunya kalau ada satuan pendidikan bagus informal maupun non formal yang merongrong Pancasila dan UUD 1945 selaku ideologi bangsa maka wajib dibawa menuju pengadilan.

Jadi apa langkah pemerintah seterusnya?

Jika ada bukti kuat wajib dibubarkan. Dan ini bagian tugas aparat inteligen guna mencari bukti-bukti dan dokumen-dokumen mereka. Wajib dilihat apa back-ground pendirian dan pendirinya. Seluruh wajib sadar bagaimana efek dan sepak terjang para lulusan saat telah keluar dari pesantren tersebut mereka telah menguasai dasar-dasar ilmu agama dan dibekali dengan pemahaman radikal dan eksklusif.

Seperti itu mereka keluar dari lembaga pendidikan mereka telah punya kesanggupan dasar agama. Saat sebagai pembicara ustadz di tengah-tengah publik luas mereka mempergunakan bungkus-bungkus agama guna menyerbu ideologi kita.

Telah saatnya pemerintah lebih fokus menata dan mensinkronkan lembaga pendidikan apa juga dengan undang-undang dan ideologi negara kita. Kalau dulu pemerintah tidak sedikit memberikan kelonggaran dalam mendirikan pesantren sebab memang pesantren merupakan lembaga informal serta tak memimbulkan efek buruk, tapi sekarang pemerintah wajib datang ikut menangani pesantren secara lebih intensif.

Sejatinya bagaimana keadaan pesantren ketika ini? Dan bagaimana masarakat menyikapi pesantren yang radikal?

Jika dulu pesantren identik dengan NU. Jika sekarang nama pesantren dikemas dengan paham mereka dan dijual menuju masarakat. Kubu ini malah sedang jualan. Identitas pesantren dimanfaatkan oleh mereka. Dengan istilah pesantren, bayangan masarakat soal mereka pasti bagus. Padahal garis keras.

Fakta ini harusnya sebagai perhatian dan kehati-hatian masarakat guna memilih pesantren dengan bagus. Tak cuma menyaksikan fasilitas dan namanya saja tapi pun wajib paham siapa yang mendirikan dan kurikulum apa yang diajarkan.

Level pesantren yang identik dengan NU dibajak oleh mereka, publik dikelabuhi masuk dalam jebakan mereka. Bahaya banget ini.

Ketika ini perlu langkah sistematis dari pemerintah guna menata kembali pesantren yang ada dengan tak menabrak HAM dan undang-undang pendidikan nasional tetapi sanggup mengembalikan pesantren yang menyejukkan tentunya dengan bukti-bukti kuat.

Apa contoh langkah pemerintah dalam ikut mengembalikan marwah pesantren terhadap aslinya?

Pemerintah wajib ikut mengarahkan melalui konten kurikulum semisal dengan memasukkan kitab-kitab moderat bagaikan Hikam, Ihya Ulumiddin. Semacam mata kuliah umum di perguruan tinggi. Kalau pesantren tersebut menolak, ini sanggup sebagai indikasi pesantren tersebut mempunyai visi dan misi lain. Penolakan pesantren kepada kurikulum moderat bakal sebagai irisan terganggunya negara serta ideologinya.

Kita resah dengan radikalisme selama ini. Tenaga, fikiran dan anggaran negara kita habis guna mencegah kubu yang senantiasa menggugat dasar negara ini. Kapan kita bakal membangun bagian lain yang lebih berguna?.

Ada benang merah dari penataan pesantren dan pembubaran pesantren radikal yaitu penumpasan kepada teroris yang sampai dengan ketika ini masih saja terjadi di Indonesia. Pesantren radikal telah papar bagian dari problem munculnya teroris secara sistemik selain hal-hal lain bagaikan gerakan dan ideologi transnasional yang begini mudah berkembang akibat kemajuan teknologi info.

Ada pro dan kontra dimasyarakat yang menilai kalau ada teroris sering dikaitkan dengan Islam. Apa pandangan profesor?

Perlu aku tegaskan yang teroris itu tidak Islamnya. Yang teroris ialah pelaku terornya yang bisa jadi kebetulan beragama Islam. Sehingga aku mengajak masarakat guna dengan jernih menyaksikan akar permasalahan dari terorisme. Tak ada agama yang mengajarkan teror. Seluruh agama mengajarkan humanisme, saling menghormati dan saling mencintai. Tak saling menyakiti.

Masarakat wajib sadar dan mengutuk sang pelaku teror yang membungkus tindakannya dengan nama agama. Perkembangan media sosial ketika ini dimanfaatkan oleh kubu radikal guna mencari simpati dan supporting atas tindakan terornya. Mereka mengajak masarakat menyokong mereka dengan memelintir motif mereka.

(nu.or.id/ suaraislam)

Mengancam Keutuhan NKRI, NU Desak Pemerintah Bubarkan Pesantren Radikal dan Anti NKRI

Source

IklanJasa Web Alhadiy
Tags

Related Articles

Jika ada ditemukan artikel yang salah, dan lain-lannya, silahkan tinggalkan komentar. Terima kasih.

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker