Menetapkan Kewaspadaan Pasca-Pembubaran HTI

Menetapkan Kewaspadaan Pasca-Pembubaran HTI

Oleh Faisol Ramdhoni

Tertolaknya gugatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kian menegaskan keputusan pemerintah yang membubarkan dan mencegah keberadaan HTI di Indonesia. seusai sebelumnya diawali dengan terbitnya Perppu Ormas No. 2 tahun 2017, yang lantas dijadikan UU resmi oleh DPR RI.

Bakal tetapi, apakah sesudah HTI dibubarkan para pangusungnya pun bakal bubar? Apakah ideologi khilafah yang sebelumnya terus dikampanyekan di telinga masarakat awam secara langsung hilang pun? Tentu jawabannya tak. Sebab ada sisi perbedaan antara gagasan dan sekumpulan masarakat.

Jacques Derrida dalam bukunya Specter of Marx mengumumkan bahwa pada dasarnya ideologi-ideologi di Duniya tidak pernah sungguh-sungguh mati melainkan cuma bersembunyi dan melatenkan diri. Pengumuman terbuka ini wajib sebagai perhatian dan kewaspadaan siapa saja, bahwa secara organisasi HTI boleh bubar, akan tetapi selaku sebuah power idiologi Khilafah yang diusung oleh HTI tak bakal pernah dapat diberangus dan bakal terus bergerak. Secara de facto gerakan ini bakal terus mengupayakan indoktrinasi paham terhadap masarakat atau kubu lain. meskipun pemerintah sudah dengan tegas memberikan sanksi terhadap eks anggota HTI yang bersikukuh mendistribusikan ideologi khilafah akan tetapi tampaknya ini bahkan dimaknai selaku gertak sambal.

Fakta sejarah pun menguatkan hal di atas, proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia pada tahun 1953 oleh Daud Beureuh Pimpinan Darul Islam/Serdadu Islam Indonesia (DI/TII) sebagai bukti nyata bahwa idiologi khilafah telah ada di republik ini semenjak lama. DI/TII boleh saja sudah dilumpuhkan puluhan tahun silam beserta pemimpin tertingginya, tetapi obsesi ideologis guna membangun khilafah islamiyah di republik ini takkan pernah sungguh-sungguh punah. HTI sebagai penerus ideologi, meski garis genealoginya tak lahir dari DI/TII akan tetapi dapat dilihat dari kesamaan obsesinya tersebut. untuk para eks-HTI, penegakan Khilafah tidak lagi sekedar ide akan tetapi sudah menjelma selaku sebuah keyakinan.

Seorang sosiolog Islam, Ali Syariati menyampaikan bahwa keyakinan merupakan faktor paling pokok yang mendukung dan menguatkan seseorang dalam beridiologi dan kuat dalam memperjuangkan cita-cita idiologinya. Maka amat dimungkinkan para eks-HTI bakal tetap bermetamorfosa sebagai gerakan model baru. Para eks-HTI senantiasa punya langkah tersembunyi guna menghindari politik identitas. Kenapa begini? sebab kubu ini sengaja mengurungkan niat supaya dinilai tenggelam seperti itu dalam sehingga kebanyakan mengira bahwa eks-HTI telah lost power. Proses doktrinasi ideologi bakal terus berkembang dengan pola gerakan yang variatif. Gerakan bawah tanah dan penguatan sisi ekspansi bakal sebagai strategi shoot on target guna menginvasi negara.

Pada titik itulah, kewaspadaan sebagai penting guna dipunyai oleh kita seluruh para pecinta NKRI. Kita tak boleh lengah dan terninabobokan dengan sudah dibubarkan dan dilarangnya HTI oleh Negara. Apalagi dalam amatan penulis, ada situasi internal dan eksternal yang amat berkemungkinan besar mendukung keberadaan HTI di Indonesia. .

Pada situasi internal, kita dihadapkan pada situasi kebangkitan populisme di Indonesia yang turut ditandai dengan adanya kebangkitan radikalisme Islam, yang mendukung sentimen anti-China dan nasionalisme ekonomi. Gerakan ini dipimpin oleh kubu Islam radikal yang kian tumbuh kuat di Indonesia. Walaupun mereka sudah gagal guna mendominasi politik utama, akan tetapi para populis Islam berada di posisi yang baik dalam mengambil keuntungan sosial, politik, dan ekonomi, guna meningkatkan pergerakan mereka, terutama mengingat ketimpangan antara etnisitas masih amat tinggi, dan Muslim di Indonesia tetap merasa terpinggirkan di negara di mana mereka ialah kubu kebanyakan.

Isu-isu ketimpangan dan kesenjangan tersebut terus diproduksi dan dipropagandakan sembari menawarkan konsepsi formalisme syariat Islam selaku jalan penyelesaian. Terbukti gerakan Islam Radikal ini tidak sedikit masuk dan diterima di organisasi-organisasi Muslim, partai-partai politik, serta universitas. Pemeriksaan yang dilaksanakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2011 di lima universitas ternama sebagaimana UGM, UI, IPB, UNAIR dan UNDIP mempertunjukkan peningkatan pemahaman konservatif atau fundamentalisme keagamaan khususnya di kalangan maha siswa di kampus-kampus umum.

Selain itu, Survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP), yang dipimpin oleh Prof Dr Bambang Pranowo –yang pun guru besar sosiologi Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, pada Oktober 2010 sampai Januari 2011, mengungkapkan hampir 50% pelajar setuju tindakan radikal. Data itu menyebutkan 25% siswa dan 21% guru mengumumkan Pancasila tak relevan lagi. Sedangkan 84, 8% siswa dan 76, 2% guru setuju dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Hitungan total yang mengumumkan setuju dengan aksi anarkis guna solidaritas agama mencapai 52, 3% siswa dan 14, 2% membenarkan serbuan bom.

Loading...
loading...

Survei Alvara Research Center pun menemukan ada sebagian milenial atau generasi kelahiran akhir 1980-an dan awal 1990-an, setuju pada konsep khilafah selaku bentuk negara. Survei yang dilaksanakan kepada 4. 200 milenial yang terdiri dari 1. 800 maha siswa dan 2. 400 pelajar SMA di Indonesia menghasilkan kebanyakan milenial memang memilih Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) selaku bentuk negara. Tapi ada 17, 8 % maha siswa dan 18, 4 % pelajar yang setuju khilafah selaku bentuk negara ideal sebuah negara

Data-data di atas mengajak kita guna lebih membuka mata guna menyaksikan bahwa di ladang kebangsaan kita sudah terjadi proses transformasi idiologi radikalisme yang telah berjalan lama. Bahwa di tubuh sebagian generasi penerus bangsa kita tersimpan virus khilafah. Lalu, bakal mereka sebarkan secara senyap meski tanpa wajib berbaju HTI.

Keadaan ketimpangan dan kesenjangan yang membangkitkan gerakan pupulisme di Indonesia bakal dimanfaatkan selaku penggerak laju ide Khilfah selaku jalan penyelesaian. Jiwa idealisme yang masih tinggi berada di generasi muda/millenial sebagai titik guna mempertemukan isu ketimpangan dan idiologi khilafah selaku pembebasan. Kemungkinan besar membesarnya penerimaan Khilafah di generasi muda/millenial inilah yang patut kita waspadai secara ketat.

Sedangkan di situasi eksternal, Eks Panglima TNIJenderal TNI Gatot Nurmantyo pernah menjelaskan bahwa di skala Internasional sedang terjadi konflik antar negara di seluruh Duniya yang sebenarnya dilatarbelakangi oleh perebutan energi dan pangan. Indonesia yang selama ini dikenal dengan kekayaan sumber daya alamnya dapat sebagai sasaran seterusnya.

Terkait dengan itu, menarik guna menelisik lontaranKH As’ad Said Ali, Wakil Ketua PBNU periode 2010-2015, terkait Hizbut Tahrir yang mempunyai izin dan dibiarkan berkembang dengan bagus cuma di Amerika dan Inggris. Padahal di tidak sedikit negara HTI dinilai ancaman dan dicegah keberadaannya. Selaku tokoh yang pernah bekerja di Duniya intelejen, tentu analisanya tak dapat disepelekan. Kecurigaannya kepada keberadaan HTI di dua negara besar tersebut memang disengaja guna sebagai corong negara-negara Barat yang bermaksud mengobok-obok negara Islam atau negara yang kebanyakan penduduknya beragama Islam layak dicermati. Dan tujuannya guna merebut kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Memang, guna Indonesia, dampak buruk dari keberadaan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) belum terasa. Tapi, kalau mau mencermati keterlibatan mereka di negara lain, sebagaimana Libya maupun Suriah, tentu kita bakal berpikir dua kali. Dalam kasus Libya, misalnya, diawal-awal revolusi negeri ini, HT membangun persepsi bahwa Moammar Qaddafy ialah antek Barat, Inggris. Akibatnya, pecah revolusi Libya yang sudah meluluhlantakan seluruh sistem infrastruktur negara itu, mematikan ribuan masyarakat negara, serta mengakibatkan terpecah-belahnya wilayah Libya.

Situasi chaos semacam itu ternyata lantas cuma sebagai “karpet merah” bagi Barat guna menguasai sumber daya alam Libya. Karena banyak hari berselang sesudah tumbangnya Moammar Qaddafy, ENI perusahaan minyak asal Itali mulai beroperasi. Mereka memompa dengan awal produksi 31. 000 barel per hari. Sedangkan TOTAL, perusahaan minyak asal Perancis memulai produksi di fasilitas produksi lepas pantai Al-Jurf memulai dengan kapasitas produksi 40. 000 barel per hari.

Ironisnya, pasca tumbangnya rezim berkuasa dan porak-porandanya Libya akibat tempur saudara, kubu radikalis yang sempat bermimpi menegakkan daulah Islamiyah dengan sistem khilafah, tak kelihatan batang hidungnya. Sedangkan saudara-saudara mereka, bagus yang seiman atau tidak seiman, jika tak meninggal dunia akibat tempur, mereka kehilangan sanak saudaranya, atau mengungsi menuju negara-negara Eropa, negeri Barat yang non-muslim. Alih-alih meraih kemakmuran/kesejahteraan, yang rakyat Libya temukan ketika ini ialah kesengsaraan dan kemiskinan kalau tak sebagai masyarakat kelas dua wilayah pengungsian.

Apa yang terjadi di Lybia dan di sejumlah negara timur tengah tersebut dapat jadii di replikasi di Indonesia. Guna itulah, penting kiranya bagi kita seluruh, segenap elemen kebangsaan guna menetapkan kewaspadaan pasca dibubarkannya HTI. Apalagi perkembangan situasi internal dan ekternal kekinian sebagaimana yang dibicarakan di atas amat menyokong guna muncul dan dimunculkannya kembali HTI, guna bangkit dan dibangkitkannya kembali HTI, guna datang dan menghadirkankembali HTI. Bagus dalam menggunakan baju lama mapun baju baru. Bagus guna maksud agenda penegakan Khilfah maupun agenda melapangkan jalan infiltrasi negara luar dalam perebutan kekuasaan dan penguasaan sumber daya alam Indonesia.

Selaku penutup tulisan, ijinkan penulis berpesan satu kalimat yaitu “Tetaplah terus waspada kepada gerakan idiologi HTI untuk NKRI!”

Penulis ialah Ketua Lakpesdam PCNU Sampang via NU Online

Menetapkan Kewaspadaan Pasca-Pembubaran HTI

Loading...

Link

loading...

You might like

About the Author: Hakim Abdul

KOLOM KOMENTAR ANDA :