Masuk Zona Merah, KPK Bidik Kepala Daerah Lain di Sultra

Masuk Zona Merah, KPK Bidik Kepala Daerah Lain di Sultra


loading…

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membidik sejumlah kepala daerah lain di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) selepas penangkapan dan penetapan tersangka Bupati Buton Selatan (Busel) Agus Feisal Hidayat.Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) masuk dalam 10 provinsi zona merah prioritas pada 2018 dalam penanganan korupsi dengan pencegahan dan penindakan terintegrasi.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan membenarkan bila menyaksikan wilayah Provinsi Sultra maka memang sampai Mei 2018 ini telah ada enam kepala daerah dari Sultra yang ditangani KPK, masuk didalamnya tersangka Agus Feisal Hidayat. Para kepala daerah tersebut telah dijerat KPK sampai divonis dan ada yang telah sebagai terpidana.

Basaria menggariskan, sehubungan dengan wilayah Provinsi Sultra memang pun telah ada banyak laporan dari warga terkait dugaan korupsi yang terjadi di sana.

Di sisi lain, program pencegahan KPK telah dimaksimalkan di wilayah Provinsi Sultra semenjak banyak tahun lalu. Bahkan KPK pernah menggelar koordinasi dan supervisi (korsup) pencegahan di Sultra dengan menggandeng banyak pihak masih pada 2018.

“Kita punya pencegahan terintegrasi. Tetapi tidak artinya KPK wajib menjamin jika pencegahan masuk Nggak terjadi korupsi di sana (Sultra). Usaha pencegahan semaksimal bisa jadi, tapi toh jika masih ada pun (melaksanakan dugaan korupsi masuk didalamnya menerima suap) ya wajib ditangkap. Mau diapain lagi,” tegas Basaria ketika dikonfirmasi, Jumat (25/5/2018).

Eks Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Politik ini menggariskan, warga dan seluruh pemangku keperluan serta para pejabat di daerah jangan sampai punya pemikiran bahwa jika jika pencegahan ditunaikan KPK artinya Nggak ada penindakan. Masuk didalamnya yang ditunaikan di wilayah Provinsi Sultra. Di sisi lain KPK meyakini segala usaha dan program pencegahan yang ditunaikan KPK hasilnya ialah sia-sia.

Loading...
loading...

“Tidak pun artinya pencegahan yang ditunaikan kita ini sia-sia, Nggak,” paparnya.

Secara keseluruhan sampai tahun sekarang hampir seluruh kota/kabupaten lantas 34 provinsi sebagai perhatian KPK di bidang pencegahan. Bahkan tim KPK turun menuju seluruh daerah demi melaksanakan penyampingan terhadap pemerintah daerah dan DPRD. Utamanya terkait perbaikan sistem.

“Jadi biar pencegahan kita lakukan berulang-ulang, tapi seluruhnya tergantung pada orangnya. Jika ada lagi (melaksanakan dugaan korupsi masuk didalamnya menerima suap) ya wajib kita tangkap,” tegasnya.

Basaria menceritakan, pada 2016 ada 6 provinsi yang sebagai konsentrasi pencegahan KPK. Pada 2017 meningkat sebagai total 24 provinsi. Di 2018 fokus pencegahan KPK bertambah 10 provinsi. Sehingga totalnya ialah 34 provinsi.

Agus Feisal Hidayat merupakan tersangka penerima suap Rp409 juta dari tersangka pemberi suap petinggi PT Barokah Batauga Mandiri Tony Kongres alias Acucu.

Dugaan suap terkait dengan pengurusan proyek-proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Busel. Agus dan Tony berbarengan banyak pihak lain sebelumnya ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu (23/5/2018).

Masuk Zona Merah, KPK Bidik Kepala Daerah Lain di Sultra

Loading...

[Source]

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *