Masa Jabatan Kepala Negara Menurut UUD

Masa Jabatan Kepala Negara Menurut UUD

Masa Jabatan Kepala Negara Menurut UUD

Eks Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Harjono menyebut Pasal 7 UUD 1945 terang mengatur masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pada pasal itu termaktub jabatan presiden dan wakil presiden maksimal dua kali masa jabatan dan tak dapat diralat.

“Saya termasuk pelaku historis pada waktu saya membicarakan Pasal 7 itu. Sebab itu MPR pada tahun 1998 telah membatasi itu, cuma untuk dua masa jabatan. Itu terang,” kata Harjono di wilayah Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juli 2018.

Harjono menerangkan, semestinya sejumlah pihak tak perlu memperdebatkan Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai hal Pemilihan Umum.

Dia menyebut, selain masa jabatan presiden, pasal tersebut juga mengatur masa jabatan wakil presiden.

“Jadi tidak ada Presiden ada ketentuan sendiri, Wapres ada ketentuan sendiri tidak ada. Itu satu. Mau tak mau ditaati,” tegas Harjono.

sebelum ini, Wapres RI Jusuf Kalla bersedia jadi pihak bersangkutan dalam uji materi Undang-Undang Pemilu yang diusulkan Partai Perindo. Perindo menggugat syarat jadi presiden dan wapres yang diatur dalam Pasal 169 Huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai hal Pemilu. Menurut Perindo, pasal itu bertentangan dengan Pasal 7 UUD 1945.

Perindo meminta aturan yang membatasi masa jabatan presiden dan wapres maksimal dua periode tersebut cuma berlaku apabila presiden dan wapres itu menjabat secara berturut-turut.

MK Diminta Hati-hati Putuskan Permintaan Uji Materi UU

pemain politik PDI Perjuangan, Muhammad Yamin meminta Mahkamah Konstitusi (MK) hati-hati dalam mengambil keputusan permintaan uji materi Undang-undang Pemilu. MK blunder kalau mengabulkan permintaan yang diusulkan oleh partai Perindo tersebut.

“Wahai MK dalam memutuskan hati-hatilah, hak mu cuma Undang-undang, bukan konstitusi,” kata Yamin di wilayah Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juli 2018.

Yamin menerangkan pasal 169 Huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah mutlak mengatur masa jabatan presiden selama dua periode. Dalam pasal tersebut, menurut Yamin masa jabatan wakil presiden juga telah diatur.

Loading...
loading...

“Uji materi itu memang tidak mencederai demokrasi, kita juga tidak mempermasalahkan itu, tapi kita mau mendudukkan bahwa soal wakil presiden itu dua kali, titik,” ungkap Yamin.

Menurut Yamin, kalau MK mengabulkan permintaan tersebut, maka MK akan menciderai antusias reformasi yang telah dibentuk selepas orde baru.

“Sebab itu MK mesti menyadari ada antusias reformasi mau diubah-ubah. Wahai MK sekali lagi kami ingatkan, putuskan lah dengan benar, yang benar itu dua periode, titik,” pungkas Yamin.

sebelum ini, Wapres RI Jusuf Kalla bersedia jadi pihak bersangkutan dalam uji materi Undang-undang Pemilu yang diusulkan Partai Perindo. Perindo menggugat syarat jadi presiden dan wapres yang diatur dalam Pasal 169 Huruf n Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai hal Pemilu.

Sementara itu, pemain politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Maman Imanulhaq meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permintaan uji materi Undang-Undang Pemilu. Dikabulkannya gugatan syarat jadi presiden dan wakil presiden dapat mencederai reformasi.

“Saya cuma takut saja jikalau uji materi ini dikabulkan akan muncul kembali apa yang jadi ketakutan kita. Antusias reformasi dipatahkan, dan munculnya rezim otoriter,” kata Maman di wilayah Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 27 Juli 2018.

Maman menerangkan peraturan masa jabatan presiden dan wakil presiden cuma dapat dua periode terang tertera dalam undang-undang. MK bakal memunculkan preseden buruk bila mengabulkan uji materi Pasal 169 Huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai hal Pemilu.

Maman meminta MK memikirkan matang dan senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 dalam mengambil keputusan.

“Nanti eks gubernur, bupati, terus dan sebagainya (mengusulkan lagi). Padahal saya senantiasa mengingatkan bahwa konstitusi itu amanatnya cuma dua, penegakan hak asasi manusia dan juga kesejahteraan rakyat secara luas. Dan itu tak pernah tercapai jikalau ada rezim yang otoriter,” terang Maman. (Metrotvnews)

Loading...

Source by Hakim Abdul

loading...

You might like

About the Author: Hakim Abdul

KOLOM KOMENTAR ANDA :