Lion Air Dinilai Sering Delay dan Kecelakaan, Presiden Jokowi Digugat ke Pengadilan. Begini Kata Penggugat

Presiden Jokowi atau Presiden Jokowi digugat ke pengadilan sebab Lion Air sering delay dan kecelakaan. Gugatan itu dilayangkan Tim Advokasi Keamanan dan Keamanan Penerbangan (TAKKP).

TAKKP juga menggugat Cawapres Jusuf Kalla ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan diusulkan karena Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla dianggap tidak tegas dalam mengawasi operasional Lion Air sampai seringkali mengalami kecelakaan sampai delay pesawat pada nyaris semua rute penerbangan.

Kuasa Hukum TAKKP Edy Kurniya Djati menjelaskan, pihaknya mewakili salah seorang WNI bernama Hermawanto mengusulkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada penyelenggara negara atau dikenal Citizen Lawsuit. Dalam hal ini, Presiden Jokowi dianggap tidak tegas dalam melaksanakan kontrol kepada operasional Lion Air.

“Kami mewakili bagian Penduduk Negara Indonesia yaitu Hermawanto. Gugatan diusulkan sebab adanya kelalaian yang ditunaikan oleh penyelenggara negara dalam hal ini presiden,” kata Edy waktu dijumpai di PN Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Gugatan itu disampaikan langsung ke PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 36/PDT.GBTH.PLW/2019/PNJKT.PST. Tidak cuma Presiden Jokowi dan Jusuf Kalla yang digugat, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Dirjen Perhubungan Udara Polana Banguningsih Pramesti dan PT Lion Mentari Airlines atau Lion Air.

Menurut Edy, para penyelenggara tidak sanggup menjalankan fungsi kontrol kepada keamanan Pelaksanaan penerbangan Lion Air. Hal ini terbukti Lion Air seringkali mengalami kecelakaan.

Tidak cuma itu, Lion Air juga seringkali mengalami delay atau penundaan penerbangan cukup sering nyaris di seluruh maskapai penerbangan. Edy menyaksikan, selama ini pemerintah tidak bergeming bahkan bahkan membiarkan bermacam pelanggaran yang ditunaikan oleh Lion Air.

“Kelalaian ini jadi dasar untuk menentukan bahwa pemerintah sudah melaksanakan perbuatan menabrak hukum,” ungkap Edy.

Edy menekankan dalam gugatan ini pihakya tidak meminta ganti rugi secara materiil. Mereka berharap supaya pemerintah dapat memberikan sanksi yang tegas kepada Lion Air yang sudah merusak citra penerbangan Indonesia.

“Jadi intinya jikalau gugatan CLS ini kita tidak meminta adanya gugatan materiil tapi tuntutan kepada penyelenggara negara salah satunya memberikan sanksi kepada Lion Air,” kata Edy.

Pemerintah dianggap lemah

Menurut Hermawanto, Lion Air Adalah bagian maskapai penerbangan terburuk yang pernah ada dari sisi keamanan, kenyamanan dan keamanan. Ditambah, pemerintah tidak sanggup memberikan sanksi tegas kepada Lion Air.

“Di tengah keburukan itu ternyata pemerintah sebagai negara, pengelola, pengawas yang berwenang memberikan sanksi ternyata (pemerintah) lemah sya**at menurut kami,” kata Herwanto waktu dijumpai di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/1/2019).

Selama beroperasi, nyaris semua penerbangan Lion Air mengalami delay atau penundaan jadwal penerbangan. Kecelakaan untuk kecelakaan pun terjadi di maskapai itu.

Terakhir, Lion Air JT610 rute Jakarta-Pangkal Pinang mengalami kecelakaan di perairan Karawang, Jawa Barat. Akibatnya 189 orang penumpang fan awak pesawat pun meregang nyawa, beberapa jasad sampai sekarang masih belum ditemukan.

Dalam insiden kecelakaan besar itupun, Hermawan menilai pemerintah tidak juga bertindak tegas memberikan sanksi kepada Lion Air. Sehingga, ia menilai adanya pembiaran yang ditunaikan.

“Negara tidak pernah tegas kepada Lion Air untuk memberikan sanksi atas seluruh delay dan pelanggaran,” ungkap Hermawanto.

sumber: suara.com

Shared by Samsul Anwar

You might like

About the Author: Samsul Anwar

KOLOM KOMENTAR ANDA :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.