Larangan Ngopi Semeja dengan NonMuhrim: Lagi, Agama Dipolitisasi

Berbisnis dengan Allah

Larangan Ngopi Semeja dengan NonMuhrim: Lagi, Agama Dipolitisasi


Aneh betul peraturan yang dikeluarkan Bupati Bireuen, Saifannur. Warung kopi, cafe dan restoran di daerahnya wajib sesuai dengan syariat Islam. Saya tidak tahu syariat Islam yang mana yang dia maksud. Jika syariat ialah mencegah laki-laki dan wanita makan dan minum 1 meja kecuali bareng muhrimnya, maka itu cuma 1 pandangan fiqh saja. 1 syariat (jalan) saja dari beberapa jalan beragama. 1 saja dari bermacam suara ulama melihat problem ini.

Aneh betul. Karena seperti yang disebutkan KH Faqihuddin Abdul Kodir, sekelas Imam Malik (fuqoha, gurunya Imam Syafi’i) saja membolehkan seorang wanita makan atau minum bareng laki-laki yang bukan mahram. Dengan catatan, cuma kalau aktifitas tersebut lumrah terjadi di warga.

Kita seluruh telah mafhum bahwa di Indonesia, termasuk di Aceh sekalipun, hal sedemikian lumrah adanya. Laki-laki dan wanita makan bareng dengan siapapun. Ini telah biasa terjadi dan tidak bertentangan dengan moral publik.

Nah, jikalau Imam Malik saja membolehkan, lha kok ini pejabat negara kelas kabupaten yang belum tentu mafhum soal ajaran agama, bernyali sekali mengeluarkan peraturan dengan mengatasnamakan agama. Sungguh gegabah.

Jadi apa yang sejatinya terjadi? Lalu saya pun menduga-duga, jangan-jangan ini cuma problem politik saja. Tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Namun sungguh agama kerap kali dieksploitasi, diperas-peras, jadi jalan pintas bagi politisi untuk meraih simpati publik.

Jika iya, yang model begini saya telah tidak aneh lagi. Saya pun mencoba membaca kejadian geger-geger ‘ngopi semeja’ di Bireuen, Aceh ini dengan jalan sedikit memutar. Semoga pembaca tetap setia saya ajak muter-muter dulu.

Diakui atau tidak, dalam hidup bernegara, dengan sistem demokrasi, agama sungguh tersudut dalam ruang gelap. Ini tidak lepas dari role model demokrasi yang dipraktikkan di Barat yang lalu diadopsi mentah-mentah Indonesia semasa Orde Baru. Agama cuma boleh ada di dalam urusan personal penduduk, di ranah privat. Pemerintah dan negara, selaku institusi publik, tidak boleh membawa-bawa agama ke dalam wilayahnya.

Tugas pemerintah ialah mengayomi dan menjaga semua warganya, apapun agamanya. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah ialah untuk kesejahteraan untuk seluruh warganya, tanpa pandang apa agamanya. Pemisahan 2 kutub antara agama dan negara ke dalam ruang privat dan publik ini lazim disebut sekulerisme.

Sekulerisme yang kaku seperti sedemikian sebenarnya mengandung problem serius. Agama, selaku sebuah keyakinan tidak mungkin dilepaskan dari individu penduduk. Dan pembatasan agama pada ruang privat sama saja dengan memaksa para pemeluk agama untuk absen dari pembangunan bangsa. Orde Baru sudah lama tumbang, tapi ekses-ekses buruk sekulerisme yang kaku masih kita rasakan bahkan sepertinya akan mencapai puncak dalam waktu yang tidak lama lagi.

Mereka tidak dapat jadi warga yang baik menurut ajaran agamanya dan berkontribusi bagi bangsanya. Lama-lama, pemeluk agama pun gerah. Agama memerlukan ruang untuk membuktikan pada publik bahwa ajarannya masih bekerja dengan baik. Bahwa ajaran-ajarannya sungguh-sungguh mempunyai manfaat di tengah kehidupan. Tanpa itu, agama bukanlah agama.

Kita tidak sendirian. Negara-negara Barat seperti Jerman, Prancis, Amerika Serikat, dan lainnya juga tengah mencari titik seimbang baru. Waktu imigran dari Timur Tengah membanjiri negara mereka, agama pun tidak dapat lagi mereka isolasi dalam sel ‘wilayah privat’. Namun kita pun tidak dapat melepaskan begitu saja agama ke ruang publik. Orang Eropa yang mengalami perang saudara yang berdarah-darah paham betul betapa bahayanya kalau agama masuk ranah publik. Agama jadi mudah dipolitisasi segelintir kubu kepentingan.

Loading...
loading...

Pada zaman ini, warga dunia sungguh sungguh-sungguh memerlukan cara-cara baru untuk menjembatani 2 kutub ekstrem antara sekulerisme yang tidak mengakui peran penting agama dengan populisme-agama yang melalaikan cita-cita demokrasi.

Orang-orang di Jerman misalnya, telah menyadari soal perlunya wacana Pos-Sekulerisme. Mereka berusaha menyudahi sekulerisme yang kaku dan membuka ruang-ruang dialog baru antara negara dan agama. Lalu apakah kita sebaiknya meniru gerak Pergantian seperti yang ditunaikan orang-orang Jerman tersebut?

Tidak usah berangkat berlebihan jauh untuk mencontoh bangsa dengan dinamika sosial-budaya yang amat tak sama dengan kita. Nyatanya ada beberapa contoh menarik yang bertebaran dalam khazanah pengetahuan Nusantara. Coba tengok misalnya dari cara Walisongo membuka ruang-ruang dialog baru, waktu mereka mengajarkan Islam di bumi pertiwi. Mereka tidak memberangus budaya yang telah ada, tapi lalu memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam sistem budaya tersebut.

Wayang kulit yang amat digemari waktu itu tidak lalu dicegah, walaupun Walisongo tahu persis bahwa kesenian ini amat kental dengan budaya Hindu-India. Wayang tidak dicegah, bahkan ia diperkaya dengan cerita-cerita yang lebih atraktif. Struktur cerita wayang tidak diubah cuma beberapa bagian saja yang dirombak supaya tidak bertentangan dengan Islam.

Drupadi dalam cerita Mahabharata dari India Adalah wanita dengan 5 orang suami. Dia ialah istri dari kelima kesatria Pandawa. Dalam cerita wayang versi Islam, Drupadi ialah istri dari (cuma) seorang pria bernama Yudistira. Karena Islam tidak mengenal poliandri. Bagian kecil cerita sungguh berubah tapi substansi ajaran moral dalam wayang bekerja dengan baik. Walisongo pun berhasil dengan gemilang.

Itu contoh paling konkret dari masa lalu bangsa kita yang membantah asumsi teori Benturan Peradaban (Clash Civilization) Samuel P. Huntington. Bahwa di tanah air ini, perjumpaan 2 peradaban tidak mengakibatkan benturan yang merugikan, malah terjadi pergumulan yang intim di antara keduanya. Apa rahasianya?

Jawabannya sebab Nusantara maupun Islam sama-sama mementingkan substansi dibandingkan bentuk permukaan. Orang-orang kita lebih suka menyerap nilai-nilai yang universal dibandingkan memaksakan praktik yang partikular.

hingga di sini, saya ingin menjelaskan bahwa cuma substansi ajaran agamalah yang sebaiknya dimasukkan ke dalam praktik kita bernegara dan berdemokrasi. Nilai-nilai kebaikan agamalah yang harusnya kita dorong untuk diusahakan para pejabat negara. Bukan praktik-praktik agama yang partikular, permukaan dan remeh temeh seperti larangan ngopi semeja berdua seperti di atas tadi.

Memaksakan ajaran-ajaran partikular ke dalam ranah publik selain berkemungkinan mendiskriminasi penduduk beda agama juga dapat mereduksi ajaran agama Islam sendiri yang amat kaya dan bermacam. Aturan bupati ini contohnya, dia sudah melalaikan pandangan dari para ulama dan fuqoha yang tak sama. Dia mengeliminasi pandangan hukum agama dari Imam Malik, bagian dari 4 Imam Madzhab yang begitu dihormati warga Islam dunia.

Jadi, daripada membikin peraturan yang aneh-aneh, alangkah bijaknya kalau bupati yang terhormat membikin peraturan yang memastikan penjagaan ke seluruh penduduk sehingga mereka merasa aman.

Sekali lagi, larangan makan dan minum di Bireuen cuma sebentuk religiositas yang haus panggung untuk kepentingan politik prosedural-elektoral, bukan sebuah cita-cita substansial seperti keamanan dan keadilan. Padahal keamanan dan keadilan ialah prinsip yang sejalan dengan maqosdid syariah (tujuan-tujuan agama).

Jelas telah, yang ditunaikan Bupati Bireuen itu murni politik. Tidak secuilpun agama.[]

Loading...

Source by Ahmad Naufal

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

KOLOM KOMENTAR ANDA :