KPI dan Kemen Kominfo Diminta Tegas, Wajib Lindungi publik

Menurut pemeriksaan, industri penyiaran Indonesia enggak sehat, KPI dan kemen Kominfo diminta mesti tegas untuk perlidungan kepentingan Publik…

 

 

Islam-Institute, JAKARTA – Peneliti senior Lembaga Studi Pers dan Pendirian (LSPP) Ignatius Haryanto menjelaskan bahwa waktu ini keadaan industri penyiaran Indonesia amat tak sehat.

Oleh sebab itu, ia berharap Komisi Penyiaran Indonesia tak semata-mata cuma memberikan masukan terkait isi siaran ke Kementerian Komunikasi dan Info.

Iqnatius menyoroti pemilikan media waktu ini, khususnya televisi yang berlebihan terkonsentrasi di beberapa pihak.

walaupun UU Penyiaran menyebutkan adanya pembatasan kepemilikan, tetapi dalam kenyataannya tak dijalankan sama sekali.

UU Penyiaran sudah mengatur dengan detail bagaimana satu orang pemilik atau badan usaha cuma boleh mempunyai dua lembaga penyiaran di dua provinsi yang tak sama.

Pada praktiknya, kata dia, satu orang dapat mempunyai dua sampai empat stasiun TV dalam satu provinsi.

“Saya kira problem utamanya ada di pihak yang berurusan dengan pengaturan undang-undang, dalam hal ini ialah Kementerian Kominfo tak bertindak dengan tegas. Sebab itu momen perpanjangan izin penyiaran semestinya dapat dijadikan Kominfo dan KPI untuk mengatur ulang hal tersebut,” ujar Ignatius Haryanto saat dijumpai di Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Terpusatnya kepemilikan, menurut Ignatius, akan membawa dampak buruk bagi masarakat, terutama dalam bidang politik dan berdemokrasi.

Ia mencontohkan, performa televisi pada masa pemilu 2014, di mana ada keberpihakan media ke kandidat capres yang sedang bertarung.

“Saya rasa ini buruk bagi publik sebab tak memberikan pendidikan politik yang baik. Bahkan sampai sekarang masih ada grup media yang mempromosikan partainya. Ini kan merupakan bentuk propaganda politik dari pemiliknya. Padahal UU terang menyebutkan bahwa frekuensi penyiaran ialah milik publik,” jelasnya.

Untuk membenahi keadaan yang telah tak sehat itu, ia merasa perlu adanya sanksi yang lebih terang dan ketegasan dari KPI.

Selama ini KPI cuma menerapkan sanksi berupa peringatan. Padahal, UU juga telah mengatur mekanisme sanksi dalam bentuk denda. (baca: Joko Widodo Minta KPI Lebih Tegas Atur Siaran Televisi supaya Ramah Anak)

Ia juga menekankan, evaluasi perpanjangan izin penyiaran yang sekarang sedang berlangsung semestinya dapat dimanfaatkan KPI untuk membikin posisi tawar yang lebih kuat.

Dengan begitu KPI dapat jadi lembaga regulator penyiaran yang ditaati oleh lembaga penyiaran swasta.

“Perlu mekanisme sanksi yang lebih efektif, supaya stasiun TV jera. Kadang-kadang sanksi cuma berupa teguran. Ini dapat dielaborasi lebih jauh, bukan untuk menghabisi TV, tetapi menjaga kepentingan publik,” pungkasnya.   (AL/ARN)

Jasa Website Alhadiy

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :