Konsep Khilafah dan NKRI Bersyariah, Bertentangan dengan Keputusan Ulama Sepuh NU

Konsep Khilafah dan NKRI Bersyariah, Bertentangan dengan Keputusan Ulama Sepuh NU

Oleh : Muhammad Faishol

Sejarah sudah membuktikan, peran Nahdlatul Ulama dalam mempertahankan NKRI tak perlu diragukan lagi. Para ulama dan santri sudah berkorban jiwa raga semenjak bangsa ini belum merdeka. Bahkan, sampai ketika ini juga Nahdlatul Ulama tetap konsisten kepada sikap tasamuh kebhinekaan yang terus digelorakan guna menjaga keutuhan NKRI memlalui penerimaannya kepada ideologi Pancasila yang telah final. Artinya, NKRI bagi Nahdlatul Ulama telah harga mati.

Akhir-akhir ini, ada sebagian kubu Islam yang bernama HTI yang secara massif bercita-cita mendirikan Khilafah Islamiyah. Atau ada pun FPI melalui Imam Besarnya, yang Mulia Habib Rizieq Syihab yang sering menyebut konsep NKRI Bersyariah. Tentu hal ini tak sebagai problem selaku bagian kebebasan berpendapat dan bakal mewarnai dinamika berfikir masarakat. Tetapi sekali lagi tentu dua konsep di atas, Khilafah dan NKRI Bersyariah bertentangan dengan cita-cita ulama sepuh NU.

Khilafah versi HTI ialah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di Duniya, itu artinya HTI tak mau menerima konsep yang ketika ini telah ada, bangsa Indonesia selaku bagian bagian dari negara di Duniya wajib melebur jadii satu dengan negara-negara Islam lainnya di Duniya guna mendirikan negara Islam dengan satu pimpinan. Tak jauh tak sama dengan FPI dengan NKRI bersyariahnya, silahkan lihat di web resmi FPI bagian tulisan yang di upload 2015 lalu (http://www.fpi.or.id/2015/10/nkri-bersyariah-vs-islam-nusantara.html) yang menjelaskan bahwa bagi NKRI Bersyariah bahwa sistem khilafah ialah sistem yang wajib ditegakkan, apalagi telah sukses membuktikan diri selama 3 belas tahun abad lebih selaku sistem terbaik yang sukses memimpin Duniya.

Papar dua konsep tersebut bertentangan dengan Nahdlatul Ulama yang secara tegas menjelaskan NKRI yang berdasarkan ideologi Pancasila ialah telah final dan Harga Mati. Sebagaimana sudah tertuang dalam dalam keputusan Munas Alim Ulama NU tahun 1983 No. 11/MANU/1404/1983. Keputusan ini dikuatkan kembali pada ketika Muktamar NU tahun 1984 di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukerojo Situbondo yang ketika itu di asuh oleh Almaghfurlah KH As’ad Samsul Arifin.
Selain itu, jika kita mengingat pesan Almaghfurlah KH Sahal Mahfudz dalam banyak kesempatan, kyai kharismatik ini mengungkapkan bahwa NU semenjak awal mengusung ajaran Islam tanpa melalui jalur formalistik, lebih-lebih dengan cara membenturkannya dengan realitas secara formal. NU mempunyai keyakinan bahwa syariat Islam bisa diimplementasikan tanpa wajib melalui isntitusi formal. NU lebih mengidealkan subtansi nilai-nilai syariah terimplementasi di dalam masarakat dibandingkan dengan mengidealisasikan institusi. Kehadiran institusi formal tidak jaminan guna terwujudnya nilai-nilai syariah di dalam masarakat. Ini mempertegas posisi NU bahwa tak bakal memperjuangkan syariat Islam secara formal apalagi mendesak megara mempergunakan asas Islam dan Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) Syariat Islam.

Loading...
loading...

Mudahnya begini, bangsa ini mampu merdeka berkat perjungan dari banyak macam golongan, suku, dan agama. Sebagaimana analogi yang sering disampaikan oleh Wakil Rois Syuriah PWNU Jawa Timur KH Marzuki Mustamar bahwa bagi yang suka es teh manis, minuman yang paling mantap ya es teh manis. Tetapi yang tak suka sebab diabetes tentu tak mampu meminumnya. untuk yang suka cendol minuman yang paling ‘maknyus’ ya es cendol, tapi bagaimana bagi yang terkena tekanan darah tinggi tentu tak bakal mau meminumnya. Lain halnya dengan air putih, memang rasanya tawar, biasa saja, dan bisa jadi tak mampu memuaskan dua orang penyuka minuman tadi. Tetapi, istimewanya air putih mampu diminum dua orang tadi. Bukankah Indonesia ini ada guna menyatukan banyak ras, suku, dan agama? Bhineka Tunggal Ika ialah konsep yang luar biasa.

Lalu apakah kalau kita tak setuju dengan konsep khilafah dan NKRI Bersyariah, lalu kita disebut selaku Anti Islam dan Anti Syariah? Tentu tak, yang sedang kita bicarakan ialah miskonsepsi kita soal Agama Islam, tidak Agama Islamnya. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang KH Sholahuddin Wahid (Gus Sholah) di Bandung pada tanggal 27 Januari 2017 lalu bahwa kalau berbicara syariat Islam atau dalam istilahnya yang Mulia Habib Rizieq Syihab disebut NKRI Bersyariah sesungguhnya telah dicoret para Founding Father kita pada 18 Agustus 1945 dan dalam tataran Undang-Undang Dasar (UUD) telah tak ada lagi. Tapi, dalam produk legislasi, banyak syariat bisa dimasukkan bagai sudah ditetapkannya UU Pernikahan, UU Perbankan Syariah, dan Petunjuk Presiden soal Kompilasi Hukum Islam. Dari situlah, telah papar kiai-kiai sepuh NU beranggapan bahwa tak perlu mengganti konsep NKRI yang berdasarkan ideologi Pancasila dengan konsep lainnya.

Jika Anda merasa NU, dan tak setuju dengan NKRI dan Pancasila bisa jadi Anda mampu menggugat kiai-kiai sepuh NU yang tentu kapasitas keilmuannya tak diragukan lagi. Dan yang terpenting konsep NKRI yang berdasarkan ideologi Pancasila tak menabrak ayat dan hadits manapun. Dengan banyak pertimbangan memalui forum musyawarahnya para kyai sepuh NU terdahulu telah menganggap final konsep NKRI. Bahkan Almaghfurlah KH Ahmad Shidiq Jember beranggapan bahwa sesungguhnya Pancasila itu ialah meneladani sikap Nabi Muhammad dengan Piagam Madinahnya.

*Penulis ialah pekerja di Gubuk Lentera Kota Malang

Sumber : muslimoderat.net

Konsep Khilafah dan NKRI Bersyariah, Bertentangan dengan Keputusan Ulama Sepuh NU

Loading...

Link

loading...

You might like

About the Author: Hakim Abdul

KOLOM KOMENTAR ANDA :