Komisi I Dukung Full Pembentukan Koopssusgab

Komisi I Dukung Full Pembentukan Koopssusgab

Komisi I DPR-RI menyokong pembentukan Komando Operasi Spesial Gabungan (Koopssusgab) yaitu pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dan meminta pemerintah cepat membikin Peraturan Pemerintah dari UU Nomor 32 Tahun 2004 soal TNI.

“Komisi I DPR menyokong full Koopsussgab dengan payung hukum yang ada. Dan kami minta pemerintah cepat selesaikan Peraturan Pemerintah dari UU TNI,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Yudha, setelah Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis 24 Mei 2018.

Dia menerangkan sikap Komisi I DPR yang menyokong Koopsussgab didasari adanya payung hukum pembentukannya yaitu Pasal 7 UU TNI soal Operasi Angkatan bersenjata Selain Tempur (OMSP) dan Pasal 43J RUU Tindak Pidana Terorisme hasil revisi UU nomor 15 tahun 2003 soal Terorisme.

menurutnya, kedua payung hukum itu memungkinkan TNI terlibat dalam pemberantasan terorisme dan posisi institusi tersebut di hilir.

“Posisi TNI di hilir, lebih terhadap penindakan asbab jika di hulu artinya ada pelibatan intelijen dan sebagainya, Koopsussgab ndak didisain guna itu melainkan lebih pada penindakan atau di sisi hilirnya,” ujarnya.

Tapi dia mengingatkan bahwa Koopsussgab dapat berjalan sesudah dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang diamanahkan dalam RUU Antiterorisme.

menurutnya jika Perpres belum dikeluarkan maka ndak dapat ditetapkan operasional Koopsussgab dalam menjalankan tugasnya.

“Pembentukannya boleh asbab mengacu pada UU tinggal operasionalisasi melalui Perpres. Aku sampaikan bakal ideal jika ada PP selaku turunan UU TNI, kan baik ada UU, PP, lalu Perpres,” katanya.

Satya menjelaskan Koopsussgab yang terdiri dari pasukan elit TNI AD, TNI AL, dan TNI AU, bertugas Bawah Kendalo Operasi (BKO) menuju Kepolisian akan tetapi tetap tanggung jawabnya dibawah Panglima TNI.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menjelaskan Koopsusgab merupakan komando satuan yang dibentuk dalam rangka menanggulangi aksi terorisme yang terjadi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam rapat tersebut, kata Marsekal Hadi, TNI meminta ada penguatan dengan pembentukan peraturan pemerintah.”Aku pun sampaikan, Koopssusgab yang ketika ini didengar teman-teman media bakal diperkuat dengan aturan di atasnya, yaitu UU nomor 34 dengan peraturan pemerintah. Itu yang aku dorong terhadap pemerintah,” katanya.

menurutnya, dengan adanya PP yang dikeluarkan pemerintah itu dapat memaksimalkan kinerja Koopsussgab yang berisikan pasukan elit TNI dan sungguh-sungguh dapat efektif serta mempunyai payung hukum.

The post Komisi I Dukung Full Pembentukan Koopssusgab appeared first on Patromaks.

Komisi I Dukung Full Pembentukan Koopssusgab

You might like

About the Author: Samsul Anwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.