Komisi HAM Parlemen Eropa Kritik Uni Emirat Arab

Komisi HAM Parlemen Eropa Kritik Uni Emirat Arab

Pier Antonio Panzeri, Ketua Komisi HAM Parlemen Eropa meminta Uni Emirat Arab (UEA) membebaskan seluruh tahanan politik di negara tersebut. Panzeri Senin (4/6) menuntut pemerintah Emirat membatalkan hukuman bui Ahmad Mansur.

Ahmad Mansur, aktivis politik terkemuka UEA divonis 10 tahun bui dan denda 272 ribu dolar sebab mengkritik pemerintah melalui akun medsosnya. Ia termasuk lima aktivis terkemuka negara ini yang pada tahun 2011 dalam sebuah aksi protes penduduk dan menuntut perealisasian demokrasi di negara ini, didakwa menghina pemerintah.

 

Mansur, insinyur listrik dan juga seorang penyair ditangkap tahun 2017 dengan dakwaan menebar perpecahan dan kebencian di tengah masarakat. Penangkapan aktivis politik di negara-negara wilayah Teluk Persia termasuk Bahrain, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab berubah sebagai hal wajar bagi para pemimpin negara ini dan keadaan HAM di negara tersebut amat buruk.

 

Lembaga pengawas HAM di laporannya tahun 2017 membicarakan keadaan HAM di Emirat dan menekankan, pemerintah Emirat di tahun 2017 baik di dalam maupun luar negeri, sudah menabrak HAM. walau seperti inilah Barat yang menyaksikan kepentingannya tergantung pada hubungan full dengan negara-negara kaya wilayah Teluk Persia, cenderung menutup matanya atas beberapa kasus pelanggaran HAM termasuk penahanan aktivis politik, pelanggaran hak wanita, sikap tidak manusiawi kepada pekerja asing, penumpasan kebebasan berpendapat dan tidak sedikit kasus lainnya.

Image Caption

 

Hal ini muncul akibat pendekatan dualisme Barat. Negara-negara Barat mengejar isu HAM secara sensitif dan ketat kepada negara-negara yang menentang hegemoni mereka, akan tetapi pelanggaran nyata HAM di negara yang didukung Barat bakal senantiasa diabaikan oleh mereka.

 

Keadaan HAM di Uni Emirat Arab selalu memperoleh kritik dari organisasi pembela HAM. Kampanye Internasional bagi Kebebasan di Uni Emirat Arab (ICF UAE) mengisyaratkan perlakukan buruk sipir kepada tahanan politik di bui al-Razin. Lembaga ini menyebut bui al-Razin selaku Guantanamo Emirat mengingat kesamaannya dengan bui Guantanamo dari siis keamanan dan karakteristik lainnya.

 

Di sebuah laporan dengan tema “Bui al-Razin; Guantanamo Emirat” disebutkan, para sipir bui menyiksa para tahanan dan aktivis politik mempergunakan berbagia metode tidak manusiawi termasuk cambuk, sengatan listrik, mencabut kuku dan ancaman penghinaan seksual. Seluruh perilaku ini bertentangan dengan hukum internasional.”

 

Selain itu, penduduk UEA tak mempunyai hak guna memilih atauh mengubah pemerintahan atau sebagai anggota di sebuah partai politik. Adapun pekerja asing juga mengalami tidak sedikit kerepotan terkait upah mereka dan negara ini juga tak menyetujui sejumlah besar perjanjian internasional terkait hak-hak pekerja.

 

Pemerintah Emirat juga menciptakan tidak sedikit pembatasan bagi kebebasan berpendapat. Dinas keamanan neagra ini mengingatkan media mengkritik elit politik dan isu ekonomi  serta mereka juga menerapkan tidak sedikit sensor bagi media. Pemerintah juga menerapkan pembatasan besar-besaran terkait penyebaran info semisal keluarga para emir dan pemerintah.

 

Dengan seperti inilah Emirat yang sekarang terlibat di perang Yaman bersama-sama Arab Saudi dengan sendirinya termasuk pelanggaran HAM terbesar.  Tetapi seperti inilah, negara-negara Barat semisal Perancis, Inggris dan Amerika mempunyai hubungan hangat dengan Emirat dan bahkan negara ini sebagai tuan rumah pangkalan angkatan bersenjata Perancis dan AS. (MF)

 

 

You might like

About the Author: Hakim Abdul

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.