Islam Institute, Jakarta – Perseteruan PKS dengan Fahri Hamzah masuk babak baru. PKS wajib menelan pil pahit sesudah kasasi mereka ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).
Fahri sukses menang di 3 tahap, gugatan Fahri di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dikabulkan, lalu putusan itu dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI dan terakhir kasasi PKS yang ditolak. Putusan PT DKI dan penolakan kasasi menguatkan penetapan PN Jakarta Selatan yang mengumumkan PKS wajib membayar ganti rugi Rp 30 miliar ke Fahri.

Fahri memberikan tenggat waktu selama 1 Minggu bagi PKS untuk membayar ganti rugi immateriil Rp 30 miliar. Kalau PKS tidak membayar, Fahri akan meminta dukungan pengadilan.

“Hari ini kita sudah mengirimkan salinan ke PKS. Kami beri waktu selama 1 minggu sampai tanggal 16 Januari untuk melakukan putusan itu secara sukarela,” kata kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief, untuk awak media, Rabu (9/1/2019).

Tetapi, PKS tetap tidak terima. Partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu berencana mengusulkan usaha peninjauan kembali (PK).

“Secara prinsip, kami PKS akan mentaati hukum seraya terus mencari keadilan dan kebenaran hakiki melalui usaha hukum luar biasa (PK),” ucap Ketua Departemen Hukum dan HAM DPP PKS Zainudin Paru untuk detikcom, Rabu (9/1).

Fahri mempersilakan PKS mengusulkan PK. Namun itu tidak menghalangi eksekusi ganti rugi Rp 30 miliar yang wajib dibayarkan PKS.

“Silakan saja, monggo saja mengusulkan PK, itu hak hukum mereka,” kata kuasa hukum Fahri Hamzah, Mujahid A Latief, untuk awak media, Rabu (9/1).

“Jangan lupa pengajuan PK tidak menghalangi penyelenggaraan eksekusi, itu aturannya. Sebab putusan ini bersifat final and binding, berkekuatan hukum tetap,” tegasnya menambahkan.

Mahkamah Agung (MA) melalui putusan Nomor 1876 K/Pdt/2018 sebelumnya sudah mengambil keputusan Tidak mau kasasi yang dilayangkan DPP PKS.

Kasasi itu dilayangkan selaku usaha hukum dari 2 putusan sebelumnya, yaitu putusan PN
Jakarta Selatan dengan nomor perkara 214/Pdf.G/2016/PN JKT.SEL yang memenangkan
Fahri.

Selaku penguat putusan PN Jaksel, ada penetapan PT DKI dengan nomor perkara 539/PDT/2017/PT.DKI.

Shared by Ahmad Zaini