Kewenangan Polri Terbitkan SIM Legal Digugat Ke MK

Website Islam Institute

Tugas Inti Polri Ialah Menjaga, Mengayomi, Melayani Warga dan Menegakkan Hukum

Islam-Institute.com, jakarta – Mahkamah Konstitusi diminta membatalkan kewenangan Kepolisian Negara RI untuk meregistrasi dan mengidentifikasi kendaraan bermotor serta kewenangan mempublish surat izin mengemudi.

Hal itu tidak sesuai dengan maksud konstitusi sebab tugas Inti Polri ialah menjaga, mengayomi, dan melayani masarakat, serta menegakkan hukum.

Polri tidak semestinya mengurus masalah teknis seperti itu.

Permintaan diusulkan Gabungan Warga Sipil untuk Reformasi Polri (Koreksi) yang terdiri dari Alissa Wahid yang mewakili jaringan Gusdurian, Malang Corruption Watch, Yayasan Lembaga Dukungan Hukum Indonesia yang diwakili Alvon Kurnia Palma, dan Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah yang diwakili Dahnil Anzhar.

Sidang perdana dihelat Kamis (6/8/2015) dan dipimpin Hakim Konstitusi Manahan Sitompul.

 

 

Mereka mempersoalkan Pasal 15 Ayat (2) Huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 soal Kepolisian dan Pasal 64 Ayat (4) dan (6), Pasal 67 Ayat (3), Pasal 68 Ayat (6), Pasal 69 Ayat (2) dan (3), Pasal 72 Ayat (1) dan (3), Pasal 75, Pasal 85 Ayat (5), Pasal 87 Ayat (2), dan Pasal 88 UU No 22/2009 soal Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal-pasal ini sungguh jadi dasar polisi menyelenggarakan registrasi, identifikasi, dan penerbitan SIM.

Akan tetapi, sejumlah pasal itu dianggap bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.

“Kalau menyaksikan konsep dasar kepolisian sebagaimana yang dimaksud konstitusi, maka kewenangan tersebut tidak ditemukan. 2 undang-undang itu secara salah kaprah memberikan kewenangan ke kepolisian untuk mengurus hal-hal teknis,” kata kuasa hukum Koreksi, Erwin Natoesmal Oemar, kemarin.

Menurut Erwin, tugas Inti polisi ialah menjaga, mengayomi, dan melayani masarakat, serta menegakkan hukum.

“Akan tetapi, masarakat tidak pernah terlayani dan penegakan hukum kerap disalahgunakan,” ujarnya.

Selaku pembanding, pemohon lantas mencontohkan praktik pengurusan SIM di negara lain.

Di Malaysia, urusan itu dikerjakan Departemen Transportasi Darat. Model serupa diterapkan di Singapura, Inggris, India, dan Amerika Serikat.

Spesial untuk AS, ada bagian spesial, yaitu Departemen Kendaraan Bermotor yang mengurusnya.

Atas dasar itu, Manahan kemudian menanyakan apakah pemohon juga meminta supaya urusan itu diberikan ke Kementerian Perhubungan.

Akan tetapi, kuasa hukum pemohon lainnya, Julius Ibrani, Tidak mau kesimpulan seperti itu.

“Tidak sedemikian. Kalau kepolisian dinyatakan tidak berwenang lagi, nanti pemerintah yang akan mengambil keputusan instansi mana yang menjalankan urusan soal SIM/STNK,” ujarnya.

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar mempersoalkan bagian anggapan pemohon terkait persepsi publik bahwa polisi masih korup.

“Ini asumsi atau bisa dibuktikan,” katanya.

Terkait uji materi itu, Kepala Biro Penerangan Warga Polri Brigadir Jend. Agus Rianto belum ingin Memberi komentar beberapa.

Ia tidak mau berandai-andai Soal masalah tersebut.

Cuma saja, yang dikerjakan Polri telah sesuai dengan regulasi.

“Sungguh belum sempurna, tetapi kami akan terus berusaha untuk lebih baik dan lebih profesional,” ucap Agus. (al.kompas)

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.