Ketum PBNU: Gerakan #2019GantiPresiden Berkemungkinan Makar Kalau Dibiarkan

Ketum PBNU: Gerakan #2019GantiPresiden Berpotensi Makar Jika Dibiarkan

Ketum PBNU: Gerakan #2019GantiPresiden Berkemungkinan Makar Kalau Dibiarkan

JAKARTA – Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siroj menjelaskan bahwa gerakan tanda pagar #2019GantiPresiden bisa dikategorikan selaku gerakan makar apabila tidak ikut koridor konstitusi yang berlaku.

Koridor Kostitusi yang dimaksud Kyai Said ialah kepatuhan gerakan ini pada sistem demokrasi melalui pemilihan umum sesuai waktu yang ditetapkan pemerintah melalui mekanisme Pilpres yang akan dihelat pada April 2019 yang akan datang.

“Jikalau (gerakannya) cuma tagar saja, it’s oke. Namun jika berupa pengerahan massa, dan ganti presidennya bulan Januari, Februari atau Maret (di luar jadwal Pemilihan presiden), ya artinya berbau makar dong,” kata Kyai Said dikutip dari NU Online, Kamis (06/09/2018).

Apakah Penting membatasi gerakan ini?

Kyai Said mengembalikan masalah ini untuk pemerintah dan aparat yang berwenang. “Masalah izin atau larangan tergantung polisi ya. Argumentasi apa pun, siapa pun jika gerakannya itu mengagganggu Kedamaian, menimbulkan kegaduhan sebaiknya dicegah,” jelasnya.

BacaSandi, Tukar 1000 Dolar Sok Jadi Pahlawan.

Tanda pagar #2019GantiPresiden tengah menimbulkan pro dan kontra di tengah masarakat. Sejumlah deklarasi gerakan ini di beberapa daerah menimbulkan kontroversi.

Loading...
loading...

Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Makyun Subuki berpendapat, gerakan ini berkemungkinan besar melahirkan konflik di tengah masarakat. Karena gerakan ini menggunakan sentimen massa untuk melaksanakan aksi bareng dengan sejumlah petingginya seraya melaksanakan orasi sampai deklarasi. “Sebab pengaruh medsos begitu kuat, kemungkinan kerusuhan tinggi,” ungkapnya.

Oleh karenanya, ia meminta supaya Badan Pengawas Pemilu mencegah tagar tersebut untuk menghindarkan dampak sosial yang terjadi. “KPU sama Badan Pengawas Pemilu harusnya pakek kaidah fiqih “dar’ul mafasidi muqaddamun ‘ala jalbil mashalih (menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada melahirkan kemaslahatan),” katanya. [ARN]


Source by Samsul Anwar

loading...

You might like

About the Author: Samsul Anwar

KOLOM KOMENTAR ANDA :