Kenapa PSI Tolak Perda Berbasis Agama?

Kenapa PSI Tolak Perda Berbasis Agama?

Mohamad Guntur Romli | Dok. PSI

Viralnya pidato Ketum PSI Grace Natalie di HUT PSI yang ke-4 (#Festival11PSI) memancing sejumlah reaksi. Khususnya yang Menyenggol perkara perda berbasis agama, tidak sedikit kalangan lalu mengecap PSI selaku partai anti-agama.

perdebatan itu lantas ditanggapi bagian kader PSI, Mohamad Guntur Romli. Dalam dialognya di TVOne, Calon Legislator PSI untuk DPR RI Dapil Jawa Timur ini menerangkan maksud Grace yang sempat menyebut bahwa PSI tidak akan pernah menyokong perda-perda berbasis agama.

“Isunya ialah keadilan dan antidiskriminasi. Sebab jika ada peraturan yang berbasis agama tertentu, akan mendiskriminasi pemeluk agama yang lain,” kata Guntur.

Misalnya, jelas Guntur, saat seorang muslim hidup di daerah kebanyakan pemeluk Kristen dan di sana berlaku Perda Injil, maka yang bersangkutan akan potensi akan terkena dampaknya.

“Sebaliknya, yang non-Islam hidup di tengah kebanyakan muslim dan ada perda berbasis syariah, maka akan kena dampaknya juga.”

Menurut Guntur, pidato Grace Natalie tersebut berangkat dari keprihatinan atas meningkatnya politik identitas dan politisasi agama belakangan ini. Pidato tersebut juga bertolak dari hasil beberapa lembaga pemeriksaan, seperti Wahid Institute, Setara Institute, dan Komnas Wanita, terkait isu perda agama yang sering jadi pusat problem diskriminasi.

“Bahkan ada laporan Komnas Wanita yang mengumumkan, perda berbasis agama ini jadi semacam pelembagaan diskriminasi. Ini terlalu ironis.”

Kritik pada Perda Berbasis Agama

Guntur juga menyampaikan kritik kepada perda berbasis agama. Perda tersebut, untuknya, lemah dari sisi legitimasi sosial.

“Beberapa perda yang disahkan secara terburu-buru dan lebih ke pemaksaan kebanyakan ke minoritas. Tidak melibatkan seluruh lapisan masarakat.”

Perda agama dianggap cuma memuat unsur politisasi agama dan tidak memenuhi kebutuhan riil masarakat. Sebab perda agama cuma berpusat pada soal formalisasi syariat dan simbolisme agama.

“Padahal kebutuhan riil masarakat ialah soal kesehatan, kemiskinan, dan lapangan pekerjaan. Namun perda Kota Islam, misalnya, cuma bagaimana membangun marka-marka di jalan-jalan dan baliho yang bertuliskan kutipan Alquran dan hadis. Sebaliknya, Kota Injil yang pernah saya baca di Manokwari bagaimana membangun salib-salib dan gambar-gambar Yesus Kristus di jalan-jalan.”

Bagi Guntur, perda agama bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Ini yang dianggapnya selaku penyebab Kemendagri membatalkan beberapa perda yang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan atau perundangan di Indonesia.

Kenapa Problem Perda Berbasis Agama Dikaitkan dengan Isu Diskriminasi?

Guntur mengutip beberapa temuan pemeriksaan dan contohnya dari hasil survei SMRC. Survei tersebut menemukan 6 dari 10 orang Indonesia tidak mau dipimpin oleh orang yang berbeda-beda agama. Ini mempertunjukkan adanya peningkatan politik identitas dan politisasi agama.

“Waktu ini kita ingin menagih tekad bulat kebangsaan kita. Kita telah mengumumkan 1 bangsa, 1 bahasa, 1 tanah air—tidak ada 1 agama. Maka tekad bulat kebangsaan ini tidak mampu dibeda-bedakan berdasar perbedaan agama dan Suku.”

Guntur pun Memperingatkan, sebab hidup dalam konsep persatuan dalam keberagamaan, bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka tiap-tiap penduduk negara tidak boleh dibeda-bedakan berdasar agama.

“Sebab agama ada di dalam hati masing-masing pemeluknya dan dalam gerakan budaya, bukan negara. Ini pemikiran yang sering diucapkan Gus Dur.”

Negara, ingin Guntur, tidak boleh mengintervensi soal kebenaran agama dan definisi Tuhan.

“Itu misalnya. Namun negara memberikan jaminan kebebasan bagi masarakat untuk meyakini dan mengekspresikan keyakinannya.”

(nalarpolitik/suaraislam)


Shared by Ahmad Zaini

You might like

About the Author: Ahmad Zaini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.