Kenapa Ada Fraud pada Bangsa Kita yang Religius?

Kenapa Ada Fraud pada Bangsa Kita yang Religius?

Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Ishomuddin.

Indonesia ialah bagian negara terbesar di dunia, baik dilihat dari luasan wilayahnya maupun hitungan total penduduknya yang menurut survey kependudukan (2010) mencapai 236,7 juta jiwa. Warga sebanyak itu pun terdiri dari tidak sedikit suku. Dilihat dari sisi jumlahnya tersebut secara berurutan maka suku Jawa berada pada nomor urut satu, ialah 40,22% dari total hitungan total warga Indonesia, atau kisaran 95.217.022 jiwa. Disusul nomor kedua oleh suku Sunda (15,5%=36.701.670 jiwa), ketiga suku Batak (3,58%=8.466.968 jiwa), ke-4 suku asal Sulawesi lainnya (3,22%=7.634.262 jiwa), kelima suku Madura (3,03%=7.179.356 jiwa), keenam Betawi (2,88%=6.807.968 jiwa), Minangkabau ,(2,73%=6.462.713 jiwa), dan seterusnya suku-suku lainnya. Sedangkan kalau dilihat dari komposisi agama (2010), maka muslim (87,2%=207.2 juta jiwa), Kristen (6.9%=16.5 juta jiwa, Katolik (2,9%=6,9 juta jiwa), Hindu (1,7%= 4 juta), Budha (0,7%=1,7 juta) dan Konghucu (0,05%). Dari data tersebut saya menduga-duga saja, tak berdasarkan riset, dan tak pula bermaksud merendahkan, bahwa boleh jadi fraud, suap menyuap, korupsi, money laundring paling tidak sedikit ditunaikan oleh yang hitungan total prosentasenya paling tidak sedikit dalam suku dan agama.

Masalahnya, mengapa fraud dan korupsi berkembang seperti ini subur pada bangsa yang religius? Saya menduga kuat bahwa itu seluruhnya terjadi sebab sejumlah faktor selaku berikut:

(1) Lemahnya integritas moral berupa lenyapnya rasa malu dan hilangnya keimanan pada orang yang menganut agama yang pada gilirannya berdampak buruk pada perbaikan sistem. Nabi bersabda, “Malu dan iman bergandengan berbarengan. Jika salah satunya tiada, maka yang lain pun (turut) tiada.” (HR. Ahmad).

(2) Orientasi hidup insan yang rakus dan suka berfoya-foya itu cuma tertuju terhadap harta benda dunia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kroninya. Mereka tak peduli terhadap kemaslahatan umum dan menganggap harta milik rakyat itu selaku harta miliknya, tak pula mereka peduli pada aturan agama ialah halal dan haram. Padahal ulama mengingatkan bahwa dunia hanyalah wasilah (sarana) dan bukan ghayah (maksud). Tetapi di alam bawah sadar mereka diam-diam sudah menjadiksn harta benda dunia selaku maksud hidupnya.

(3) Hilangnya keteladanan. Fraud (kecurangan), suap menyuap, korupsi terjadi bukan sekedar sebab ketamakan semata melainkan juga sebab perilaku atasan yang melakukannya sendiri atau minimal melaksanakan pembiaran kepada bawahannya yang berbuat curang dan korupsi. Padahal seharusnya atasan dapat jadi teladan yang kelihatan (transparan) bagi tiap-tiap bawahannya. Apabila kalangan atas melaksanakan fraud, suap menyuap, atau korupsi maka hal itu akan berpengaruh buruk ke bawah dsn memotivasi jajarannya melaksanakan hal yang sama. Alasannya, bahwa atasan yang curang dan korup itu tak akan sanggup nengawasi dan menindak bawahannya karena mereka sendiri sudah memelopori tindakan yang tak terpuji tersebut.

(4) Keadaan sosial yang memberi peluang bagi terjadinya fraud. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memperkecil peluang terjadinya fraud, korupsi, suap menyuap dalam tiap-tiap pelayanan umum dengan cara memberikan kemudahan dan tak memperbanyak syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seluruh kapisan masarakat atau pengusaha. Faktor mental baik dari pejabat berwenang dan pengusaha paling menentukan atas perbuatan terkutuk tersebut bila ditunaikan secara kolusi untuk meraih “keuntungan” harta haram yang sebesar-besarnya. Korupsi dan suap menyuap makin sulit dicegah dan makin parah sebab oknum pejabat yang ingin kolusi memperoleh gayung bersambut dari oknum pengusaha dengan pemberian suap atau imbalan.

Loading...
loading...

Indonesia ialah bagian negara terbesar di dunia, baik dilihat dari luasan wilayahnya maupun hitungan total penduduknya yang menurut survey kependudukan (2010) mencapai 236,7 juta jiwa. Warga sebanyak itu pun terdiri dari tidak sedikit suku. Dilihat dari sisi jumlahnya tersebut secara berurutan maka suku Jawa berada pada nomor urut satu, ialah 40,22% dari total hitungan total warga Indonesia, atau kisaran 95.217.022 jiwa. Disusul nomor kedua oleh suku Sunda (15,5%=36.701.670 jiwa), ketiga suku Batak (3,58%=8.466.968 jiwa), ke-4 suku asal Sulawesi lainnya (3,22%=7.634.262 jiwa), kelima suku Madura (3,03%=7.179.356 jiwa), keenam Betawi (2,88%=6.807.968 jiwa), Minangkabau ,(2,73%=6.462.713 jiwa), dan seterusnya suku-suku lainnya. Sedangkan kalau dilihat dari komposisi agama (2010), maka muslim (87,2%=207.2 juta jiwa), Kristen (6.9%=16.5 juta jiwa, Katolik (2,9%=6,9 juta jiwa), Hindu (1,7%= 4 juta), Budha (0,7%=1,7 juta) dan Konghucu (0,05%). Dari data tersebut saya menduga-duga saja, tak berdasarkan riset, dan tak pula bermaksud merendahkan, bahwa boleh jadi fraud, suap menyuap, korupsi, money laundring paling tidak sedikit ditunaikan oleh yang hitungan total prosentasenya paling tidak sedikit dalam suku dan agama.

Masalahnya, mengapa fraud dan korupsi berkembang seperti ini subur pada bangsa yang religius? Saya menduga kuat bahwa itu seluruhnya terjadi sebab sejumlah faktor selaku berikut:

(1) Lemahnya integritas moral berupa lenyapnya rasa malu dan hilangnya keimanan pada orang yang menganut agama yang pada gilirannya berdampak buruk pada perbaikan sistem. Nabi bersabda, “Malu dan iman bergandengan berbarengan. Jika salah satunya tiada, maka yang lain pun (turut) tiada.” (HR. Ahmad).

(2) Orientasi hidup insan yang rakus dan suka berfoya-foya itu cuma tertuju terhadap harta benda dunia untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kroninya. Mereka tak peduli terhadap kemaslahatan umum dan menganggap harta milik rakyat itu selaku harta miliknya, tak pula mereka peduli pada aturan agama ialah halal dan haram. Padahal ulama mengingatkan bahwa dunia hanyalah wasilah (sarana) dan bukan ghayah (maksud). Tetapi di alam bawah sadar mereka diam-diam sudah menjadiksn harta benda dunia selaku maksud hidupnya.

(3) Hilangnya keteladanan. Fraud (kecurangan), suap menyuap, korupsi terjadi bukan sekedar sebab ketamakan semata melainkan juga sebab perilaku atasan yang melakukannya sendiri atau minimal melaksanakan pembiaran kepada bawahannya yang berbuat curang dan korupsi. Padahal seharusnya atasan dapat jadi teladan yang kelihatan (transparan) bagi tiap-tiap bawahannya. Apabila kalangan atas melaksanakan fraud, suap menyuap, atau korupsi maka hal itu akan berpengaruh buruk ke bawah dsn memotivasi jajarannya melaksanakan hal yang sama. Alasannya, bahwa atasan yang curang dan korup itu tak akan sanggup nengawasi dan menindak bawahannya karena mereka sendiri sudah memelopori tindakan yang tak terpuji tersebut.

(4) Keadaan sosial yang memberi peluang bagi terjadinya fraud. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban memperkecil peluang terjadinya fraud, korupsi, suap menyuap dalam tiap-tiap pelayanan umum dengan cara memberikan kemudahan dan tak memperbanyak syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh seluruh kapisan masarakat atau pengusaha. Faktor mental baik dari pejabat berwenang dan pengusaha paling menentukan atas perbuatan terkutuk tersebut bila ditunaikan secara kolusi untuk meraih “keuntungan” harta haram yang sebesar-besarnya. Korupsi dan suap menyuap makin sulit dicegah dan makin parah sebab oknum pejabat yang ingin kolusi memperoleh gayung bersambut dari oknum pengusaha dengan pemberian suap atau imbalan.

KH Ahmad Ishomuddin

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1885996154772904&id=100000876129197

(Suaraislam)

Loading...


Source by Ahmad Zaini

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Zaini

KOLOM KOMENTAR ANDA :