Kekecualian Nahdlatul Ulama

Kekecualian Nahdlatul Ulama

Kekecualian Nahdlatul Ulama

Ilustrasi

BAGI yang tekun mengamati perilaku politik keagamaan Nahdlatul Ulama, dinamika yang terjadi selama Muktamar ke-33 di Jombang, yang dipicu oleh kontroversi sistem pemilihan rais am melalui ahlul halli wal aqdi (AHWA), bukanlah suatu drama yang mengejutkan. Alasannya sederhana: NU ialah “drama” itu sendiri. NU tanpa drama dan dinamika bukanlah NU yang kita kenal selama ini. Itu sebabnya, senantiasa ada element of surprise, baik kejutan kecil maupun besar, yang mewarnai perjalanan panjang NU.

NU sulit diringkus dalam 1 definisi yang konklusif. Ia juga susah dijelaskan melalui formula yang rigid, kaku, atau tunggal. Logo NU yang menggambarkan tali bumi yang longgar menyimbolkan karakter NU yang inklusif dan menampung keberagaman pemikiran dan cara pandang. Dari rahim NU, lahir beberapa ulama atau pemikir yang mempunyai spektrum warna-warni, dari yang liberal-pluralis sampai konservatif-islamis.

Secara politik, konsistensi NU bahkan terletak pada inkonsistensinya. Inilah eksotisme NU yang kadang menampilkan muka ambigu. Saya lebih suka menyebutnya selaku “kekecualian” atau exceptionalism. Jejak ambiguitas NU tampak dalam beberapa hal. Relasi NU dengan negara, misalnya, tidak pernah ajek. Pada masa Orde Lama, NU begitu mesra dengan Sukarno dan menganugerahinya gelar “waliyul amri dhoruri bissyaukah”.

Sikap NU berubah drastis pada masa konsolidasi awal Orde Baru. Ia tampil selaku pengkritik paling vokal keputusan strategi pemerintah. Nakamura (1981), dalam paper-nya yang berjudul The Radical Transformation of Nahdlatul Ulama in Indonesia, menyebut perilaku politik NU pada 1970-an melawan arus dari kecenderungan umum relasi antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah. Sedemikian pula pada akhir Orde Baru. Waktu Soeharto mendekati kubu Islam (modernis), NU di bawah Gus Dur emoh menyambutnya.

Dan NU senantiasa punya argumentasi yang dibungkus dalam doktrin keagamaan yang membenarkan manuver zigzagnya. Pengamat yang tidak paham NU gampang mengobral tudingan bahwa NU mempunyai karakter oportunistik dan terjangkit short-termism, sebuah perilaku yang memuliakan target jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Tetapi bukan NU kalau tidak punya argumen teologis untuk Tidak mau tudingan itu. Apa yang disebut pihak lain selaku pendekatan akomodatif dan pragmatis khas NU sejatinya punya akar dari tradisi Sunni yang disebut political quietism (pasif) yang biasanya diramu dalam kaidah ushul fiqh: dar’u al-mafasid muqaddam ‘ala jalb al-mashalih (menghindarkan keburukan jauh lebih diutamakan daripada meraih kebaikan). Tertib sosial menduduki posisi penting dalam pengambilan keputusan di NU.

Karakter politik NU yang liat dan elastis ini tak sama 180 derajat dengan watak politik Islam modernis yang Menegaskan pada kepastian, konsistensi, dan tanpa kompromi waktu berhubungan dengan apa yang mereka pahami dari Al-Quran dan Hadis. Sebab itu, sejarah Islam modernis di Indonesia senantiasa mudah ditebak, tidak sedinamis Islam tradisionalis. Gaya politik Masyumi, misalnya, berlebihan mudah dibaca. Tradisi politik NU tidak melulu ikut textbook. Meminjam analogi Robin Bush (1999), NU pintar bermain dansa sehingga susah dijerat atau dipaku pada posisi tertentu. NU bebas berinteraksi dengan negara tanpa wajib membikin tekad bulat permanen yang bahkan membelenggu dirinya. Inilah mekanisme pertahanan (defense mechanism) ala NU yang membikin ormas ini bertahan hidup dan berkembang jadi jamaah Islam dengan pengikut terbesar se-Indonesia, bahkan mungkin dunia.

Bahkan, dalam metode penentuan awal dan akhir Ramadan, NU berpatokan pada metode yang “tidak pasti”. Tak sama dengan Muhammadiyah yang mengunggulkan kepastian melalui metode hisab, NU setia pada rukyat. Melalui hisab, Muhammadiyah telah jauh-jauh hari mematok kapan puasa diawali dan kapan Idul Fitri. NU sebaliknya merayakan ketidakpastian melalui rukyat. Bagi NU, kejadian agama senantiasa punya dimensi. Klimaks-antiklimaks dan Kesempatan Emas jadi penting dalam dramaturgi politik keagamaan NU.

Loading...
loading...

Dalam dramaturgi NU, hasil akhir jadi susah ditebak. Siapa yang menebak KH Mustofa Bisri yang terpilih selaku rais am seketika mengumumkan tidak bersedia, lantas digantikan KH Ma’ruf Amien. Menganalisis NU secara temporal mampu terperangkap dalam jebakan target yang senantiasa bergerak. Siapa yang membayangkan NU yang pada sidang-sidang Konstituante 1950-an jadi pihak paling keras menyuarakan formalisasi syariah Islam dan menuntut pelembagaan ulama dalam negara bahkan sekarang jadi penjaga gawang Islam tanpa campur tangan negara. Siapa pun pihak yang berusaha merubah konstitusi Indonesia dengan memaksakan Piagam Jakarta, misalnya, wajib melangkahi mayat NU lebih dulu. Metamorfosis NU membikin kebinekaan kita seperti memperoleh jaminan. Inilah amal jariah terbesar NU bagi bangsa yang majemuk.

Kekecualian NU yang sulit ditandingi ormas lain ialah secara statistik responden yang mengklaim selaku penduduk NU mencapai 45 % dari semua populasi muslim di Indonesia. Hasil ini diperoleh berdasar data cross-sectional yang dihimpun dari survei-survei nasional Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Indikator Politik Indonesia semenjak 2003 sampai 2015. Jumlahnya membengkak kalau ditanyakan kedekatan secara kultural. Ada 60 % responden yang mengklaim dekat secara kultural keagamaan dengan NU. Proporsi besar penduduk nahdliyin ini akan senantiasa membikin NU punya data tarik elektoral di mata politikus.

Survei juga menemukan bahwa penduduk yang mengklaim secara kultural dan emosional dekat dengan tradisi NU tidak pernah berkurang. Tak sama dengan penduduk ormas lain yang beberapa melepaskan identitas partikularnya selaku bagian dari ormas tertentu seiring dengan maraknya new Islamic movement, seperti gerakan Tarbiyah atau Hizbut Tahrir semenjak dekade 1980, jamaah NU tampak mempunyai basis pertahanan kultural yang tangguh. Ritual NU, seperti tahlilan, barzanji, dan manaqiban, sukses membentengi ummat dari pengaruh gerakan Islam transnasional dan menjaga identitas kenahdliyinan mereka.

Mujani (2003) menemukan bahwa ritual nahdliyin inilah yang jadi modal sosial demokrasi di Indonesia sebab ibadah kategori ini mempunyai dimensi kolektivisme-sosial yang jadi intisari demokrasi yang partisipatif. Sekali lagi inilah kekecualian NU. Penduduk NU yang aktif dalam ritual nahdliyin cenderung menyokong demokrasi dan terlibat dalam aktivitas sosial kemasyarakatan di PKK, karang taruna, dan sejenisnya. walau bukan organisasi pluralis sebab anggotanya terbatas bagi yang beragama muslim saja, NU tidak diciptakan untuk memusuhi agama lain. Tingkat toleransi penduduk NU yang relatif tinggi ini mampu bermata 2. Di 1 sisi, penduduk NU jadi eksemplar Islam yang ramah, tapi toleransi ini juga membikin mereka cenderung nrimo ing pandum atas ketidakmampuan pemerintah atau pengurus NU dalam menaikkan kesejahteraan jamaah.

Tugas Inti NU sekarang ialah tidak sekadar mengandalkan kelebihan massa, tapi juga menaikkan kualitas sumber daya jemaahnya. Dalam istilah KH Mustofa Bisri, NU jangan sekadar bertumpu pada “jemaah” (isi), tapi juga mampu jadi “jam’iyyah” (sistem, wadah). Sejauh ini NU belum sukses menjadikan dirinya selaku “jam’iyyah”, atau meminjam istilah Cak Nur, “Muhammadiyah punya katalog tapi tidak punya kitab; NU punya beberapa kitab tapi tidak punya katalog.” Dengan jadi jam’iyyah yang kuat, NU tidak lagi dilihat selaku kerumunan, tapi barisan; bukan sekadar buih, tapi gelombang. Peran sosial NU dalam menyediakan jasa schooling (pendidikan), feeding (kesejahteraan sosial), dan healing (pengobatan, RS) wajib ditingkatkan. Sebelum beranjak jauh, tentu saja residu pasca-Muktamar wajib dihilangkan. Jangan sampai faksionalisasi dalam arena Muktamar berlarut-larut. Jika itu yang terjadi, bukan cuma NU yang rugi, bangsa Indonesia juga ikut menangisi.

Burhanuddin Muhtadi, Pengajar FISIP UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.

(suaraislam)

Loading...


Shared by Ahmad Zaini

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Zaini

KOLOM KOMENTAR ANDA :