Joko Widodo: Indonesia Resmi Kuasai 51 % Saham Freeport

Joko Widodo: Indonesia Resmi Kuasai 51 % Saham Freeport

JAKARTA – Presiden Jokowi (Joko Widodo) memberitahukan holding BUMN Pertambangan ialah Inalum sudah setuju dengan Freeport McMoran terkait akuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Demi nilainya sendiri Joko Widodo menjelaskan hal tersebut berada di tangan 3 Menteri, ialah Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan.

Dengan adanya kesepakatan ini, Indonesia bakal menguasai 51 % saham Freeport yang beroperasi di Papua. sebelum ini, Indonesia cuma mempunyai 9,36 % saham perusahaan asal Amerika Serikat (AS).

“Saya sudah memperoleh laporan bahwa holding pertambangan kita, Inalum, sudah capai kesepakatan awal dengan Freeport pengolahan demi meningkatkan kepemilikan kita sebagai 51 % dari yang sebelumnya 9,36 %. Alhamdulillah,” ujar dia di BSD, Tangerang, Kamis (12/7/2018).

“Namanya telah deal, tinggal tanda tangan. Teknis masih ada di menteri,” lanjut dia.

“Ini sebuah lompatan. Kita harapkan nanti kita bakal memperoleh income yang lebih besar baik dari pajak, royaltinya, dan dividen retribusinya,” kata Joko Widodo di BSD, Kamis (12/7/2018).

Menurut Joko Widodo, proses peralihan saham ini berjalan cukup alot. Tetapi dirinya bersyukur hal ini mampu tertuntaskan.

“Ya seperti kita ketahui Freeport Indonesia kelola tambang hampir 50 tahun. 3,5 tahun yang kita usahakan amat alot dan amat intens sekali. Sebab ini menyangkut negosiasi yang Nggak mudah,” tandas dia.

Pemerintah memberikan perpanjangan status Izin Usaha Pertambangan Spesial (IUPK) operasi dan produksi terhadap PT Freeport Indonesia sampai 31 Juli 2018. Sebelum dapat perpanjangan, IUPK Freeport habis pada 4 Juli 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ‎(ESDM) Bambang Gatot menjelaskan, perpanjangan IUPK operasi tersebut dengan mengubah Keputusan Menteri ESDM Nomor 413 Tahun 2017 sebagai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1872 Tahun 2018.

“Intinya bahwa SK 413 direvisi dalam rangka memberikan IUPK operasi dan produksi terhadap PT Freeport Indonesia,” kata Bambang, di Kantor Direktorat Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (4/7/2018).

Dengan perubahan keputusan tersebut, maka jangka waktu IUPK operasi dan produksi Freeport Indonesia diperpanjang sebagai 31 Juli 2018.

“‎Dengan ketentuan bahwa IUPK ini berlaku semenjak diterbitkannya 413 (sampai 4 Juli 2018). Sama dengan yang kemarin sampai dengan 31 Juli 2018,” tuturnya.

Perpanjangan masa IUPK tersebut mempertimbangkan keberlajutan masa operasi Freeport Indonesia. Selain itu demi kelancaran penjualan hasil pengeloahan mineral olahan atau konsentrat tembaga ke luar negeri dengan memenuhi syarat dan ketentuan yang sudah ‎ditetapkan. [ARN]



Source by Samsul Anwar

You might like

About the Author: Samsul Anwar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.