Islam Politik atawa Politik Kebangsaan, Pilih Mana?

Post-Islamisme sebagai Strategi Politik

Islam Politik atawa Politik Kebangsaan, Pilih Mana?


Islam dan demokrasi kerap dipertentangan oleh sejumlah kubu muslim, di Indonesia datang secara sinergis dan berkait-kelindan 1 sama lain. Hal tersebut ditopang oleh cara pandang moderat kebanyakan muslim di Indonesia, yang senantiasa berusaha mencari titik temu di antara bermacam konsepsi kehidupan (termasuk konsep bernegara) dari bermacam aras kebudayaan dan peradaban, selama tidak bertentangan secara prinsipil dengan ajaran Islam.

Selaku negara-bangsa yang berdiri dari sebuah konsensus di atas fakta kemajemukan, masalah pengelolaan keragaman jadi 1 hal paling penting bagi bangsa ini. Gagalnya pengelolaan keragaman, menandai gagalnya Pelaksanaan negara, hal tersebut sebab keragaman (suku, agama dan ras) ialah ibu kandung bangsa Indonesia. Menegasinya, artinya menghabisi ibu pertiwi, cepat atau lambat.

Fenomena menguatnya politik identitas atau politisasi SARA di momen Pilkada Jakarta, memperlihatkan keadaan yang memprihatinkan sekaligus mengkhawatirkan. Memprihatinkan karena, sulam kebangsaan akan kembali dikoyak oleh sektarianisme dan fanatisme golongan yang beroperasi lewat ruang-ruang suksesi politik kekuasaan. Mengkhawatirkan sebab, merebaknya sektarianisme di momen Pilkada DKI mampu saja berefek ke wilayah lain dengan segregasi sosial yang heterogen, khusunya segregasi agama (dalam hal ini antara muslim dan non-muslim) yang rentan menimbulkan konflik komunal.

Olehnya mesti difahami, bahwa corak ideologi politik tidaklah tunggal. Beragamnya corak ideologi politik di kalangan muslim, ialah hal yang tidak mampu dielakkan, sebab sejarah fragmentasi ideologi dan orientasi politik sudah berlangsung dalam kurun waktu yang lama dan panjang. Di Indonesia, setidaknya ada 2 corak besar ideologi politik ummat Islam yang mewarnai perjalanan sejarah perpolitikan di negara ini.

Ke-1, politik Islam itu sendiri (islamisme), penganut corak ini akan berusaha memperjuangkan sebuah tatanan bernegara di bawah panji Islam, hal ini selain berangkat dari pandangan akan keadaan sebenarnya bahwa ummat Islam ialah kebanyakan dalam tubuh bangsa Indonesia, juga akibat adanya pemahaman -bahkan keyakinan- di sebagian ummat Islam, bahwa mendirikan negara Islam (Islamic state/khilafah Islamiyah) ialah kewajiban ummat Islam, menurut kubu ini, Islam selaku ajaran yang sempurna cuma akan mampu diterapkan secara total (kaffah), kalau datang selaku agama (din) sekaligus negara (daulah) yang terwujud melalui pemerintahan, sehingga dengan kekuasaan yang dipunyai itu, “Islam” bisa mengatur segala aspek kehidupan.

Loading...
loading...

Ke-2, politik kebangsaan (nasionalisme), corak politik ini kerapkali dinilai tidak mempunyai pijakan dalam agama (Islam), hal ini diakibatkan oleh cara pandang formalistik, sebab menyaksikan nasionalisme secara terminologis tidak Ada dalam ensiklopedia dunia Islam, padahal secara subtansial ia sudah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad dalam bingkai negara Madinah berabad yang lampau. Hal tersebut dipertegas oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ary, menurut pendiri NU ini “Agama dan Nasionalisme ialah 2 kutub yang tidak berseberangan, nasionalisme ialah bagian dari agama, dan keduanya saling menguatkan”

Politik Kebangsaan

Ajaran Islam Ahlu Sunnah Wal jema’ah (Aswaja/Sunni) ialah faham yang kebanyakan anut oleh masarakat muslim di negara ini bahkan di dunia. Aswaja yang di kalangan NU, didudukkan selaku manhaj al-fikr (metodologi berfikir) mempunyai platform politik, yaitu syura (musyawarah), al-adl (adil) al-hurriyah (kebebasan) dan al-musawa (kesetaraan).

Dalam konteks NU dan Muhammadiyah misalnya, platform politik itu diwujudkan dalam politik kebangsaan, yaitu visi politik yang memposisikan ke-Indonesia-an di atas kepentingan golongan, baik yang berorientasi agama, suku dan sejenisnya. Bahwa perjuangan Islam politik (islamisme), mungkin akan menguntungkan ummat Islam pada 1 sisi, tapi pada sisi yang lain akan menyebabkan rapuhnya sendi-sendi kebangsaan oleh sebab ketegangan ideologis berbasis agama akan merebak.

Ummat Islam selaku kebanyakan di bangsa ini, sungguh mempunyai modal sosial sekaligus modal politik yang strategis. Tentu modal sosial dan modal politik itu tidak dimaksudkan untuk mempertentangkan antara kepentingan agama (Islam) dan bangsa Indonesia. Mengingat para founding fathers dari kalangan ulama ialah penyokong Inti republik, baik dalam kaitannya dengan dengan perjuangan meraih kemerdekaan, maupun perjuangan mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu dengan antusias persatuan dan visi kebangsaan.

Hal itu misalnya dibuktikan melalui penerimaan Pancasila dan pembatalan tujuh kata dalam Piagam Jakarta yang menimbulkan perdebatan cukup sengit antara kubu islamis dan nasionalis di awal perumusan dasar negara ini.

Ummat Islam ialah pasak kebangsaan Indonesia yang majemuk. Sebab jasa-jasa para Ulama yang meninggalkan fanatisme golongan untuk pesatuan, lalu mensinergikan antusias keislaman dan antusias kebangsaan untuk tercapainya maksud negara, yaitu kemaslahatan bareng (al-maslahatul ‘ammah). [] 

Loading...

Source by Ahmad Naufal

loading...

You might like

About the Author: Ahmad Naufal

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *