Islam Kultural Menyejukkan dan Mencerahkan Indonesia

ISLAM KULTURAL YANG MENCERAHKAN DI INDONESIA. Radikalisme Islam yang saat ini menggeliat di adalah gambaran dari krisis identitas yang dialami sebagian saudara muslim kita. Krisis ini mengacu pada keislaman yang tidak mengakar dengan kultur Nusantara yang menjadi lambaran dasarnya. Maka, solusi atas radikalisme Islam adalah kembali pada keislaman Nusantara. Setidaknya tesis ini dapat dilakukan pemilahan pola-pikir antara “yang budaya” dan “yang politik” dalam Islam. Pendekatan budaya dan pendekatan institusional dalam Islam.

Islam budaya adalah Islam yang didakwahkan melalui akal-budi atau rasionalitas komunikatif meminjam terma Habermas:. Dalam model rasio ini, Islam disampaikan dari akal-budi, dan diterima oleh kesadaran. Ruangnya jelas, yakni makna. Jadi, berislam secara budaya adalah merasakan Islam sebagai makna yang lahir dari kesadaran mendalam. Titik kesadaran inilah yang diayomi dan dijaga oleh pemahaman kolektif, yang sering kita sebut sebagai tradisi.

Secara eksplisit dapat disebutkan bahwa pesantren dan tarekat sebagai bentuk nyata dari Islam budaya tersebut. Mengapa? Karena dalam keduanya, Islam diajarkan dan dipraktikkan melalui dialog-kesadaran, serta pengamalan pemahaman-bersama secara kolektif.

Menggunakan teori Geertz yang mendefinisikan budaya sebagai jaringan makna dalam simbol kolektif, tempat masyarakat memaknai hidupnya. Syari’at misalnya, dimaknai secara berbeda oleh pengikut tarekat. Ia tidak dimaknai sebagai jalan tunggal pengaturan sosial yang Islami; melainkan jalan sunyi tempat seorang salik melampahi perjalanan spiritual. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pemaknaan spiritual atas terma syari’at, akan mengeliminir tafsir radikalis atas syari’at Islam. Bersyari’at akhirnya tidak berurusan dengan peraturan daerah atau polisi syari’ah, tetapi lebih terkait dengan kesiapan batin muslim untuk menapaki tahap-tahap ruhaniah.

Sedangkan Islam politik adalah keberislaman yang membutuhkan kekuasaan, untuk menumbuhkan ajaran Islam. Hal ini bersifat kontradiktif, karena agama berkait dengan religiusitas, dan religiusitas berkait dengan relung-sunyi spiritualitas. Bagaimana rindu, gelisah, dan dahaga spiritual bisa diobati oleh negara? Maka, dapat dilihat ketidakmampuan kaum Islamis dalam melihat hawa jahat imanen dalam tubuh negara, yakni hukum besi oligarki. Hukum besi ini mengacu pada sifat sewenang-wenang otoritas politik, baik kesewenangan fisik (represi), maupun kesewenangan diskursif (pemaksaan kebenaran). Segenap otoritas politik, cenderung otoritarian. Maka, ketika dakwah Islam disatukan dengan negara, akan terbentuk double kesewenangan: keagamaan dan kenegaraan. Kesewenangan model ini amat berbahaya, karena mengatasnamakan “yang suci”, dan digerakkan oleh lembaga absolut yang dibolehkan melakukan kekerasan.

Radikalisme menyeruak, karena studi politik Islam yang bergaya Timur-Tengah dan modernis minded. Bicara politik Islam, sama halnya bicara soal Ikhwanul Muslimin, Hassan al-Banna, Sayyid Qutb, pergolakan Darul Islam Indonesia, atau ISIS. Pergulatannyapun dibatasi pasca pertemuan Islam dengan modernitas, yang membuat benturan Islamisme dengan isu politik kontemporer, semisal nation state, globalisasi, sekularisme, liberalisme, dan pluralisme. Pengajaran dan penggalian atas corak politik Islam tradisional dalam kesejarahan Nusantara, sangat jarang dibicarakan.

Padahal seperti kita tahu, penolakan NU atas negara Islam pada Muktamar tahun 1935 di Banjarmasin dilatari oleh kesadaran para ulama atas pernah berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Melayu ini. Keberadaan kerajaan Islam inilah yang mewariskan struktur politik Islam yang bersifat budaya. Hal ini terlihat misalnya pada warisan islamisasi terbatas oleh Sultan Agung Mataram yang menyatukan kalender Islam dengan penanggalan Jawa. Maka, ketika struktur budaya kita telah terislamkan, tidak dibutuhkan oleh negara Islam. Meminjam kaidah fiqh, hal ini bersifat tahshilul hashil: melakukan hal yang telah dilakukan.

Menindaklanjuti gagasan pribumisasi Islam dari Gus Dur ada yang disebut sebagai perwujudan kultural Islam. Jika pribumisasi Islam adalah proses, maka perwujudan kultural Islam adalah hasil. Ia merupakan penjelmaan antropologis atas wujud Islam yang bersifat kultural. Wujud kultural inilah yang menjadi lawan-banding dari radikalisme Islam. Artinya, ketika kaum radikalis hendak mereislamisasi masyarakat melalui negara, maka agenda ini akan terbentur oleh fakta antropologis di masyarakat yang menampakkan wujud kultural Islam yang begitu kuat.

Jadi, reislamisasi Islam via politik akan sia-sia, sebab Islam telah mengkultur dalam keseharian masyarakat. Akan tetapi, reislamisasi ini juga berbahaya, sebab ia hendak menempatkan politik di atas kebudayaan atau dapat disebut dengan istilah determinasi politik atas agama. Artinya, agama yang telah menyatu dalam nafas kebudayaan, hendak dikolonisasi oleh “yang politik”.

Bagi kaum nahdliyin yang akrab dengan pola-pola kultural dari Islam Nusantara dapat dijelaskan secara rasional atas apa yang sering kita sebut sebagai Islam kultural, serta kemanfaatannya bagi deradikalisasi Islam dan menawarkan pendekatan cultural studies atas studi politik Islam. Tentu demi tergalinya Islam bernuansa kebudayaan. Satu hal yang amat urgen dilakukan oleh muslim Indonesia, di tengah usaha sebagian gerakan Islam yang hendak mempolitikkan Islam. Gestur kebudayaan Islam akan membuat agama ini ramah, moderat, dan mencerahkan. Bukan palu politik yang membuat sebagian muslim berwajah garang, dan mudah mengkafirkan.

Mohammad Rustam, Mahasiswa Pasca Sarjana STAINU Jakarta

Jasa Website Alhadiy

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :