Hukum Memperingati Kemerdekaan RI Itu Wajib

Hukum Memperingati Kemerdekaan – KH Marzuki Mustamar menjelaskan bahwa hukum memperingati kemerdekaan hukumnya wajib. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) ke-71 juga ditunaikan oleh santri Pondok Pesantren (PP) Sabilurrosyad Gasek
Malang, Rabu (17/8) hari ini. Layaknya khas santri, dalam upacara tersebut mereka juga mengenakan sarung lengkap dengan pecinya.

walaupun sedemikian sederhana, upacara yang dihelat semenjak jam 08.00 pagi itu berjalan dengan khidmat. Bahkan, Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar yang berkesempatan jadi pembina upacara. Dia sempat meneteskan air mata diikuti oleh peserta upacara yang lain. Pekik ‘Merdeka’, lantunan lagu Indonesia Raya beserta Sholawat Badar menambah ghirah perjuangan para santri.

 

 

Dalam amanatnya, Kiyai Marzuki menyampaikan bahwa memperingati, mensyukuri, dan mengisi kemerdekaan itu hukumnya wajib. Kenapa Hukum Memperingati Kemerdekaan wajib?

Yang pertama, kita sadar bahwa kita bersujud di Indonesia. Lahir di Indonesia, mencari nafkah di Indonesia. Seluruh yang kita lakukan berada di Indonesia. Dan sampai waktu ini Indonesia yang kondusif inilah tempat kita untuk mendekat kpd Allah SWT.

Yang kedua, Indonesia merdeka tak lepas dari perjuangan pahlawan yang hampir sebagian besar ialah ulama’. Seperti Sultan Hamidin Putera Syarif Hidayatullah, Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, Jenderal Sudirman, KH Wahab Chasbullah, dan Ahmad Natsir. Mereka ialah ulama besar yang sudah berjuang mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

Enggak lupa juga, Bung Karno. Bapak proklamator tersebut ialah santri. Kenapa? Dalam memutuskan penting, Bung Karno senantiasa meminta pandangan Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari, seperti misalnya, Bagaimana hukumnya membela Tanah Air? Dari pertanyaan inilah lantas jadi bagian embrio adanya Resolusi Jihad NU pada 22 Oktober 1945. Bagi para ulama, harga kemerdekaan NKRI setara dengan nyawa dan darah mereka. Oleh sebab itu, kita yang masih hidup wajib menjaga kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan, wajibnya menjaga NKRI, sama dengan wajibnya melakukan syariat Islam.

Yang ketiga, NKRI mempunyai aset punya orang Islam terbesar di dunia. alasannya, masjid yang berada di bumi pertiwi saja ada kisaran setengah juta lebih. Pesantren yang dipunyai Nahdlatul Ulama saja ada kisaran 30.000 lebih. Belum lagi lembaga-lembaga pendidikan formal lainnya. Makam para ulama, walisongo juga berada di Indonesia. Maka dari itu, menjaga NKRI ialah harga mati. Ingat! Bubarnya NKRI artinya terancamnya aset ummat Islam.

Nah, sebab itulah hukum memperingati kemerdekaan RI jadi wajib, sebab memperingati kemerdekaan punya peran yang penting.

 

Mereka mempersoalkan hukum memperingati kemerdekaan

Dalam penutupnya, kiyai yang juga santri dari Almaghfurlah KH Masduqi Mahfudz ini, terlalu menentang keras berbagai aliran atau kubu. Yang mana waktu ini masih ada yang mengkafirkan para pejuang NKRI terdahulu. Bahkan masih ada yang menjelaskan bahwa Indonesia Negara ‘Thogut’. Sebab negara thogut maka hukum memperingati kemerdekaan negara thogut ialah haram.

”Seluruh yang datang khususnya santri-santriku, berhati-hatilah dengan kelompok-kelompok seperti itu, kubu seperti mereka mempunyai mental yang sama dengan penjajah,” pungkasnya.

Sementara itu, Lurah Putri Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Mila Lishowabi, mengungkapkan. Bahwa upacara bendera peringatan HUT RI ialah agenda yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya.

“Untuk tahun sekarang, acara akan dirangkai dengan Festival Banjari Gasek se-Jatim pada Minggu (21/8). Dan Halal bi Halal Pondok Pesantren Sabilurrosyad yang menghadirkan beberapa tokoh nasional seperti KH. Musthofa Bisri (Gus Mus). Juga tokoh Muhammadiyah H.A Malik Fadjar, Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi M Hanif Dhakiri. Ketua PBNU sekaligus Wakil Gubenur Jatim Gus Ipul. KH Harun Ismail Blitar dan beberapa tokoh lainnya pada Senin (22/8) malam,” ujar perempuan murah senyum tersebut. (al/muslimoderat.com)

 

Oleh: Muhammad Faishol, Eks Awak media Jawa Pos Radar Malang yang waktu ini selaku
Koordinator Redaktur Media Santri NU (MSN) Malang.

Tulisan ini mampu jadi respon kepada mereka yang mempersoalkan hukum memperingati kemerdekaan.

Simpan

Simpan

Simpan

Simpan

Simpan

Simpan

Jasa Website Alhadiy

You might like

About the Author: admin

KOLOM KOMENTAR ANDA :